Aliansi Dua Parpol Nasionalis Kawal NKRI

[JAKARTA] Gerakan koalisi yang sedang dibangun Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena ada keinginan penting kedua parpol tersebut yang hendak membentuk koalisi nasionalis pelangi dalam rangka mengawal NKRI. Maksud dibentuknya koalisi pelangi tersebut untuk menjaga keseimbangan dalam koalisi besar yang dipimpin Partai Demokrat, yang saat ini sangat diwarnai parpol-parpol berbasis ideologi Islam.

"Keseimbangan ini yang ingin dijaga PDI-P dan Demokrat. Hal ini tentunya sesuatu yang cukup bagus bagi masa depan bangsa dan NKRI," kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Selasa (12/5).

Burhanuddin menilai, atas dasar pertimbangan mengawal NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, PDI-P ingin merapat ke Demokrat. Sejalan dengan itu, Demokrat juga mau membuka diri terhadap PDI-P.

Dari perspektif menjaga keutuhan bangsa, dia melihat keterlibatan PDI-P dalam Koalisi Demokrat sangat positif dan ideal, serta penting untuk memberi keseimbangan dalam koalisi yang diperkirakan bakal memegang pemerintahan ke depan.

Namun, dia mengingatkan, keterlibatan PDI-P dalam koalisi Demokrat harus bisa meyakinkan bahwa langkah itu jauh dari kepentingan pragmatis, seperti bagi-bagi kursi kekuasaan.

"Meskipun secara teknis koalisi, aspek tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam politik. Kemungkinan masuknya, tentu saja mengganggu jatah kursi yang sebelumnya diincar PKS, PAN, PKB, dan partai lainnya dalam koalisi ini," jelasnya.

Menurutnya, ada dua hal penting yang berpotensi mempengaruhi koalisi Demokrat yang melibatkan PDI-P. Pertama, soal teknis power sharing yang bisa mengurangi jatah kursi partai-partai mitra koalisi Demokrat, mengingat suara PDI-P jauh lebih besar dari partai lainnya.

Kedua, penentuan cawapres yang bakal mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejauh ini, dua nama menjadi kandidat kuat, yakni Gubernur Bank Indonesia, Boediono, dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN yang juga Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa.

Senada dengan itu, Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung dan Ketua DPP PDI-P, Maruarar Sirait mengatakan, komunikasi politik yang dibangun PDI-P dan Partai Demokrat tidak untuk membicarakan koalisi kedua parpol.

"Kita membicarakan masalah bangsa yang lebih besar, yaitu bagaimana tetap menjaga keutuhan NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan kebhinekaan," kata Pramono.


Sama-sama Nasionalis

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto juga melihat kecocokan bila Demokrat dan PDI-P berkoalisi. Pasalnya, kedua partai besar itu sama-sama memiliki karakter partai yang nasionalis, sehingga bisa menjangkau semua segmen masyarakat dari semua golongan.

Dia juga menyarankan, PDI-P sebaiknya merapat ke Demokrat, sebab sudah terlalu lama berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, dorongan untuk masuk ke sistem akan menjadi sangat besar.

"Koalisi PDI-P dan Demokrat, bisa menjadi koalisi yang sangat ideal. Namun, terlebih dahulu, dua partai itu harus menyelesaikan persoalan mereka di masa lalu. Sebab, kalau hal ini tidak dilakukan, maka koalisi nantinya akan menjadi rentan dan rapuh, baik di tingkat elit dan tingkat akar rumput. PDI-P juga harus menjelaskan ke masyarakat, faktor apa yang menyebabkan mereka bersatu. Sehingga, masyarakat tidak menjadi bingung," ujar Bima.

Menurutnya, jika koalisi ini benar terbentuk, maka koalisi di parlemen akan menjadi sangat kuat. "Dampaknya, kebijakan pemerintah jadi efektif, dan dapat memadukan antarbasis massa dari berbagai macam segmen," jelasnya.

Pandangan senada juga disampaikan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. "Tidak ada hambatan ideologis, karena keduanya sama-sama nasionalis," ujarnya.

Menurutnya, Demokrat tentunya ingin yakin meraih kemenangan dalam pilpres mendatang. Diyakini, dengan menjalin koalisi dengan PDI-P, kemenangan itu di depan mata.

"Maka dari itu, saya bisa mengatakan, koalisi itu sangatlah ideal. Sebab, kalau kebanyakan partai bersatu, dalam parlemen akan membentuk koalisi yang sangat kuat.

Perdebatan di DPR pun menjadi tidak bertele-tele dan bisa menjadi lebih sederhana. Selain itu, sistem presidensial kita juga akan menjadi efektif, karena hanya ada dua pasang capres, satu pemerintah, dan satu lagi oposisi," paparnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, juga menyambut positif kemungkinan bergabungnya PDI-P ke dalam koalisi Demokrat. Menurutnya, bersatunya Demokrat dan PDI-P merupakan salah satu momentum untuk me- rekonstruksi sistem pemerintahan dan politik yang kuat.

"Sistem presidensial akan berjalan maksimal jika presiden memperoleh dukungan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah," jelasnya.


Ancaman bagi PDI-P

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, justru melihat sisi negatif dari wacana bergabungnya PDI-P ke Demokrat. Hal itu, menurutnya, akan sangat merugikan PDI-P dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol tersebut.

"Selama lima tahun ini, posisi PDI-P adalah sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah dan mampu memberikan wacana lain kepada keputusan pemerintah," ujarnya.

Arie berpendapat, sejumlah kalangan di jajaran elite politik PDI-P rupanya sudah letih menjadi pihak yang berseberangan dengan pemerintah. "Kalau hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, maka pada 2014 nanti, PDI-P akan hancur. Masyarakat akan menilai bahwa parpol tidak ada yang idealis. Kalau ini terjadi, kemungkinan besar akan muncul tokoh baru, bahkan blok baru dalam percaturan politik di Indonesia," terang Arie.

Arie juga memperkirakan, jika koalisi Demokrat dan PDI-P benar-benar terbentuk, hampir dapat dipastikan akan terjadi revisi pembagian kekuasaan dengan PKS, PAN, dan PPP. "Atau bisa jadi ketiga partai ini akan membelot dan membuat koalisi tandingan," jelasnya.