Demokrat Kokoh, Gerindra Melunak

[JAKARTA] Penetapan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengubah peta koalisi parpol. PDI-P yang semula menjajaki koalisi dengan Demokrat, kini justru kembali menggandeng Gerindra dengan mengajukan Megawati-Prabowo sebagai capres-cawapres. Gerindra yang semula kukuh mengusung Prabowo sebagai capres akhirnya melunak.

Sedangkan koalisi yang dibangun Demokrat diyakini tetap kokoh, meski sejumlah partai pendukung sempat memprotes terpilihnya Boediono.

Ketua DPP PAN Patrialis Akbar menyatakan SBY memiliki hak khusus untuk memilih cawapres. "Itu hak khusus SBY dan PAN hanya bisa menerima keputusan tersebut," ujarnya

Sampai saat ini, lanjutnya, PAN masih bergabung dengan koalisi Demokrat. Tetapi, memang tidak ada yang kekal dan abadi. "Saya tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi kemudian. Semua itu bergantung dinamika dan perkembangan yang ada. Politik bisa berubah setiap saat," ujarnya.

Sedangkan, fungsionaris PAN, Dradjad Wibowo menegaskan, partainya masih mempertimbangkan apakah meneruskan koalisi dengan Demokrat atau menarik diri dari koalisi. "Kita akan sampaikan keberatan kepada Partai Demokrat dan Pak SBY terkait pemilihan Pak Boediono sebagai cawapres. Sikap akhir PAN sangat bergantung pada jawaban SBY," ujarnya.

Dradjad menambahkan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Amien Rais, akan memberi masukan kepada SBY mengenai potensi implikasi dari keputus- an memilih Boediono. "Pak Amien akan mengingatkan pentingnya representasi kemajemukan yang harus dijaga dalam duet kepemimpinan nasional yang selama ini terbukti positif agar tidak muncul implikasi negatif dari pilihan cawapres bagi SBY," ungkapnya.

Sekjen PPP, Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, pihaknya masih mendukung SBY dan bergabung dengan koalisi Demokrat. "PPP masih akan melakukan komunikasi politik terkait penentuan cawapres yang sudah dilakukan. Itu kan belum pengumuman formal, jadi masih bisa dilakukan klarifikasi soal itu," sambungnya.

Sementara itu, pengamat politik Bima Arya mengungkapkan, dirinya telah menghubungi sejumlah tokoh PPP dan PKS dan mereka memastikan tetap berada dalam satu barisan dengan Demokrat.


Mitra Koalisi

Anggota Tim Sembilan Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menegaskan, hubungan dengan mitra koalisi, yakni PKB, PKS, PAN, dan PPP, tetap bagus. "Kami sudah melaksanakan komunikasi yang maksimal dan bagus dengan para ketua umum partai- partai tersebut dan hasilnya positif," katanya.

Ketika disinggung tentang rencana hengkangnya partai-partai tersebut dan membentuk koalisi baru, Ruhut menyatakan itu hanya isu yang dilemparkan orang-orang yang tidak masuk dalam struktur parpol.

Sebelumnya, utusan khusus SBY yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, menyatakan SBY tidak akan menarik pilihannya kepada Boediono. Hal itu dikemukakannya kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal PAN, Zulkilfli Hasan di Wisma Negara, Jakarta, Selasa (12/5). Ketiga parpol itu merupakan mitra koalisi Demokrat. Sedangkan PKS yang juga menjadi mitra koalisi, tidak hadir dalam pertemuan itu.

"Saya kira pilihan yang sudah melalui suatu proses dan sudah cukup panjang, objektif, maka kita serahkan calonnya kepada presiden," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Marzuki Alie mengaku dirinya belum mendengar sendiri dari SBY tentang penetapan Boediono sebagai cawapres.

Namun, dia mengisyaratkan kalau benar Boediono yang dipilih SBY, karena memang memenuhi lima kriteria cawapres. Boediono memiliki integritas, loyalitas terhadap negara, dan memiliki kapasitas yang andal dalam bidang ekonomi. "Saya kira pilihan-pilihan seperti itu harus dilihat secara clear," katanya.

Saat ditanya apakah nama Boediono diusulkan oleh PDI-P, Marzuki menyatakan hal itu tidak terkait dengan komunikasi politik dengan PDI-P. SBY mempunyai pertimbangan yang matang dalam memilih pasangannya untuk maju dalam pemilu presiden mendatang.

Komunikasi politik kedua parpol baru pada tahap awal dan masih jauh dari pembicaraan-pembicaraan mengenai posisi-posisi, termasuk cawapres. Komunikasi itu hanya membicarakan masalah bangsa yang lebih besar yang menuntut keterlibatan semua elemen bangsa. "Setiap komunikasi politik jangan dilihat sebagai politik dagang sapi," ujarnya.

Menyinggung reaksi keras sejumlah mitra koalisi Demokrat, Marzuki menilai hal itu masih wajar. Sebab, siapa pun, kalau usulannya tidak diterima pasti ada perasaan tidak enak.

"Masalahnya, semua partai yang masuk dalam koalisi mengusulkan nama cawapres. Kalau dipilih salah satu dari mereka, pasti akan ribut juga. Maka, kalau ada alternatif lain, kenapa tidak. Artinya, reaksi-reaksi seperti itu masih normal," paparnya.


PDI-P Pilih Prabowo

Setelah SBY memilih Boediono, PDI-P kemungkinan besar tidak lagi melanjutkan komunikasi dengan Demokrat. Kini, PDI-P kembali meneruskan komunikasi politik dengan Gerindra.

Sumber SP menyebutkan, PDI-P dan Gerindra telah memperoleh titik temu untuk mengusung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai capres dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo sebagai cawapres. "Jika tak ada halangan, pasangan Megawati-Prabowo akan dideklarasikan Jumat (15/5)," ujarnya.

Menurutnya, setelah SBY memilih Boediono, PDI-P sebagai partai yang meraih suara signifikan dalam pemilu sulit ikut dalam koalisi Demokrat. "Dalam pembicaraan pembagian kekuasaan, kalau PDI-P berkoalisi dengan Demokrat, kursi cawapres merupakan keniscayaan. Tetapi setelah terpilihnya Boediono, kemungkinan besar komunikasi politik dengan Demokrat, tidak akan berlanjut," katanya. Pada Selasa (12/5), Megawati dan Prabowo kembali bertemu. Pertemuan lanjutan akan digelar hari ini dengan melibatkan tim kedua parpol.

Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, peluang memasangkan Prabowo Subianto sebagai cawapres Megawati, tetap terbuka. Komunikasi politik dengan PDI-P terus berjalan, khususnya antara Megawati dan Prabowo. "Keputusan final akan kami umumkan Jumat ini, termasuk peluang kami tidak mengambil opsi apa pun," katanya.