Banyak rakyat Indonesia sudah mengetahui jika NeoLib dan Liberalisme itu jahat. Mengapa dalam Pilpres 2009 mereka masih memilih pemimpin tipe ini?

Walau hasil real-count Pilpres 2009 baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa hari lagi, namun hasil quick-count dari berbagai lembaga survei—baik yang independen maupun yang pesanan, juga hasil perhitungan sementara KPU—telah menunjukkan jika pasangan capres-cawapres nomor 2, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, meraih suara terbanyak yang berarti negeri ini lima tahun ke depan, 2009-2014, akan dipimpin lagi oleh SBY dengan wakilnya yang baru, Boediono.

Terlepas dari proses pemilihan umum yang memang banyak kecurangan di sana-sini, ketidaknetralan KPU yang lebih memihak incumbent dalam berbagai kasus, dan juga kelemahan internal dari para pesaing nomor 1 (Mega Prabowo) dan nomor 3 (JK-Wiranto), maka rakyat Indonesia—anggap saja—telah memilih SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Hal ini bagaimana pun harus diterima sebagai kenyataan, baik de facto maupun, nantinya, de jure. Suka atau pun tidak. Lima tahun ke depan, satu periode yang sangat krusial dan kritis bagi perjalanan bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melanjutkan program-program SBY dengan Tim Ekonominya yang berhaluan pasar (baca: Kapitalistik). NKRI yang merupakan negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia akan dipimpin lima tahun ke depan oleh satu kelompok yang didominasi oleh para hamba Washington yang terdiri dari gabungan para ekonom NeoLib dan gerakan Liberal, seperti halnya Jaringan Islam Liberal (JIL).

Kenyataan ini tentunya sangat menyedihkan bagi para pejuang nasionalis, yang menginginkan Indonesia yang besar dan kaya raya ini bisa tumbuh menjadi negara mandiri, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera dengan berkeadilan bagi rakyatnya.

Kenyataan ini tentunya sangat menyedihkan bagi para pejuang agama tauhid ini, para pejuang syariah Islam, yang menginginkan Indonesia yang diperjuangkan kemerdekaannya oleh jutaan syuhada bisa tumbuh menjadi satu negeri yang bertauhid, yang Baldatun Thoyyibatun WaRobbun Ghofur, yang memerangi kesesatan dan menegakkan kalimat tauhid. SBY jelas bukan tipe pemimpin yang mau berjuang menegakan kalimat Allah SWT di bumi Indonesia. Bukankah untuk membubarkan kelompok sesat Ahmadiyah saja dia tidak mau?

Para mujahid di negeri ini pastilah tengah berdoa sekuat tenaga, berpuasa sunnah, agar Allah SWT tidak menjadikan negeri ini sebagai Baldatun La’natun wa Robbun Ghodobun, satu negeri yang dilaknat Allah dengan silih-bergantinya bencana, seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir ini.

Selama masa kampanye pilpres, rakyat Indonesia telah menyaksikan adu program di antara para kandidat, bukan sekadar janji kampanye yang selalu manis. Bahkan berbeda dengan dua kandidat lainnya, pasangan nomor 1, Mega-Prabowo, tidak lagi sekadar berjanji kepada rakyat namun telah membuat banyak sekali kontrak politik, sebuah janji yang ditorehkan di atas sehelai kertas bermaterai yang di sisi hukum sangat kuat dan rakyat bisa menggugatnya jika janji yang diberikan ternyata palsu. Salah satunya adalah dengan berjanji untuk mencabut UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang nyata-nyata kapitalistis.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, dalam kampanye Pilpres 2009 ini, rakyat disuguhkan fakta baru yang selama ini hanya milik kaum akademisi, yakni kenyataan jika haluan perekonomian bangsa ini sesungguhnya salah. Konstitusi negara yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 jelas-jelas mengamanahkan para pemimpin jika semua kekayaan alam beserta isinya harus dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk dijual ke pihak asing seperti yang terjadi sejak tahun 1967 sampai detik ini. Banyak rakyat jadi paham dengan tanda tanya besar yang telah memusingkan kepala mereka selama puluhan tahun, mengapa sebuah negeri besar seperti Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat banyak, iklim yang sanat bersahabat, letak yang sangat strategis, namun rakyatnya masih teramat banyak yang miskin melarat. Semua itu adalah akibat jiwa pelacur yang dimiliki para pemimpin negeri ini sejak 1967 hingga sekarang, yang tega menjual kekayaan alam bangsa ini kepada pihak asing, asalkan mereka dan keluarga mereka bisa hidup dengan senang dan mewah.

Pilpres 2009-lah yang telah mengenalkan istilah “NeoLib” kepada rakyat banyak negeri ini. Namun walau demikian, rakyat Indonesia ternyata telah memilih untuk melanjutkan kondisi negara ini yang seperti sekarang. Sebuah pilihan yang menurut sistem demokrasi-prosedural mungkin tidaklah salah, namun dalam sisi pejuangan kebenaran yang hakiki sangat-sangat harus disayangkan dan ditangisi.

Banyak kalangan bertanya, mengapa rakyat yang sudah mengalami sendiri betapa sulitnya bertahan hidup di bawah rezim Liberal, antek kekuatan Imperialisme Asing, namun masih saja mau-maunya menetapkan pilihan pada sang penindas, dengan suka rela pula. Mengapa rakyat yang tertindas malah terpesona pada sosok Sang Penindas?

Max Horkheimer dari Frankfurt Institute menyebutkan jika hal tersebut disebabkan oleh operasi pengebirian akal budi yang dilancarkan secara diam-diam oleh elit penguasa kepada rakyatnya selama puluhan tahun. Marcuse menyebutnya sebagai manipulasi kesadaran dan alienasi kebutuhan. Salah satu cara kerja sistem kapitalisme memanglah demikian.

Rangkaian tulisan ini mencoba untuk menelusuri dan mencari tahu apa jawaban atas pertanyaan di atas. Herbert Marcuse dari Sekolah Frankfurt, salah satu kiblat bagi gerakan aktivis dunia penentang imperialisme dan kolonialisme baru, pernah menggambarkan secara cerdas situasi kondisi masyarakat atau bangsa seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Marcuse menulis:

“Masyarakat industri modern bagaikan sebuah bus besar yang bagus, dengan peralatan teknis yang serba lengkap dan mewah, berjalan lancar dan nyaman, para penumpangnya pun merasa puas. Tetapi orang banyak yang tidak menyadari lagi kemanakah bus itu mengarah. Orang sudah terbius dengan kenikmatan untuk tinggal di dalamnya. Bahkan pengemudinya pun terbawa saja oleh mekanisme gerak motor yang memutar roda bus tadi pada porosnya, terus maju seturut jalan satu-satunya yang membawa bus tadi, tanpa sadar bahwa jalan tersebut menuju ke jurang kebinasaan.” (M. Sastrapratedja, ed; Manusia Multi Dimensional, Sebuah Renungan Filsafat; 1983; h.139). Inilah gambaran bangsa Indonesia sekarang.

Kini, saya, Anda, dan kita semua, entah harus menangis atau malah sujud syukur atas “kemenangan” mesin NeoLib dan Liberal atas negeri yang sama-sama kita cintai ini. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri mengapa kita dan rakyat negeri ini yang tengah ditindas, masih sudi memilih dan terpesona oleh para penindas kita. Mengapa semua itu bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya? Lantas, bagaimana hubungan semua itu dengan kepentingan imperialistik Amerika Serikat yang memang sangat bernafsu untuk menguasai dunia setelah meraih kemenangan dalam Perang Dunia II tehadap fasisme, dan kian bernafsu setelah melenggang sendirian paska keruntuhan imperium Merah Soviet Uni di awal 1990-an. Di mana letak Indonesia dalam pertarungan global seperti ini?

Indonesia tumbuh menjadi macan dunia, yang sanggup menggalang kekuatan alternatif, Gerakan Non-Blok, dan berani mengatakan tidak kepada Amerika maupun Soviet.

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di paruh akhir abad ke-15 Masehi, Portugis, Spanyol, Inggris, lalu Belanda dan lainnya ke Nusantara, maka sejak itulah pribumi mengenal penjajahan. Dengan sekuat tenaga, mengorbankan jiwa raga, jutaan syuhada Bumi Pertiwi berjuang untuk melepaskan diri, memerdekakan bangsa ini, dari segala bentuk penjajahan. Jika Dienul Islam memerdekakan umat-Nya agar tidak ada Ilah lain selain Allah Swt, maka jutaan syuhada itu berjuang agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat, tidak “meng-ilahkan” Amerika seperti yang terjadi sekarang.

Bangsa ini memetik hasil perjuangannya pada 17 Agustus 1945, hari Jum’at bertepatan dengan bulan Ramadhan. Saat lambung dan seluruh organ tubuh berzikir hanya kepada Allah Swt, melupakan sejenak kelezatan dunia, bibir-bibir yang kering karena berpuasa dengan lantang meneriakkan pekik, “Merdeka!!!”. Bebas dari segala bentuk penjahahan.

Secara politik, sejak hari itu memang Indonesia telah menjadi negara merdeka. Namun secara ekonomi belum, karena masih banyak perusahaan-perusahaan inti yang dikuasai Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Para bapak bangsa ini berusaha sekuat tenaga agar secara perlahan, kemerdekaan di bidang ekonomi juga bisa diraih oleh pribumi. Baru pada tahun 1958, pemerintahan Bung Karno mengeluarkan UU No.86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno juga memberlakukan UU No. 44/1960 yang mempertegas pengelolaan migas sepenuhnya dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti seluruh perusahaan asing (Multi National Corporate, MNC) wajib menyerahkan 25% area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25% lainnya setelah 10 tahun. Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu.

Saat itu skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS, John F Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Indonesia kala itu benar-benar berdaulat dan punya izzah yang tinggi di mata AS. Dampaknya langsung terasa di Indonesia, sektor pendidikan maju dengan pesat, tingkat melek huruf naik dari sebelumnya yang hanya 10% ke 50% (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah.

Apa yang dilakukan pemerintahan Bung Karno adalah sesuai dengan amanah Konstitusi Negara yang mengamanahkan jika seluruh kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat.

Hanya saja, apa yang dilakukan Soekarno diam-diam menimbulkan kegeraman yang sangat di dalam diri banyak pengusaha dunia yang rata-rata masuk dalam jaringan Yahudi Internasional. Mereka menghendaki Bung Kano ditumbangkan agar kekayaan Indonesia bisa dikuasai kembali.

Campur Tangan Imperialisme Barat

Hindia Belanda, nama Indonesia sebelum merdeka, merupakan negeri pengekspor migas terbesar ke Amerika Serikat (Gouda & Zaalberg; 2007). Semua keuntungan hasil ekspor kekayaan alam Bumi Pertiwi itu masuk ke dalam kas negeri Belanda. Sebab itu, ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, Amerika berusaha sekuat tenaga mendukung Belanda agar pasokan migasnya tidak terganggu. Kala itu bukan hal yang aneh jika tentara Belanda yang mendarat di Indonesia pasca Perang Dunia II ternyata banyak yang mengenakan seragam US Army, demikian juga dengan senjata dan betbagai kendaraan militer yang masih ada cap US Army-nya (Robert Lovett kepada Frank Graham, 31 Desember 1947, Foreign Relation US, 1947, vol. 6, h.1099, 1164).

Namun perkembangan dunia internasional pasca Perang Dunia II yang memusuhi kolonialisme dan imperialisme dan mendukung lahirnya negara-negara baru membuat AS harus berpikir realistis. AS pun kemudian mengakhiri dukungannya kepada Belanda dan berbalik mendukung Indonesia. Logika yang dibangun Washington sangat sederhana: Jika AS bisa berhubungan langsung dengan Indonesia, mengapa pula harus lewat Belanda?

Dalam skenario Washington, dukungan AS ini akan mempererat hubungannya dengan Indonesia sehingga negara yang masih hijau ini akan mau diajak bekerjasama dengan AS, di mana kepentingan AS jelas lebih banyak ketimbang kepentingan Indonesia. AS hendak memasukkan Indonesia, negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya ini, di bawah pengaruhnya, dalam menghadapi ekspansi Soviet Rusia. Perhitungan Washington ternyata salah besar. Soekarno yang keras kepala tidak mau tunduk pada AS, bahkan dengan lihainya memainkan dua negara adidaya kala itu, Soviet dan AS, dengan cerdik. Indonesia bagaikan perahu kecil yang meliuk-liuk di antara dua kutub Barat dan Timur, tanpa mau bersandar pada salah satunya. Hal ini jelas menjengkelkan AS.

Akhirnya Washington mengambil keputusan untuk menumbangkan Soekarno dan menggantinya dengan penguasa Indonesia yang mau tunduk pada kepentingan imperialistik AS. Sebuah rencana yang sukses paska tragedi 1965.

Intervensi Budaya

Banyak yang tidak sadar jika tahun 1965-1966 bagi bangsa Indonesia bukan sekadar perpindahan kekuasaan de-facto antara Presiden Soekarno kepada Jenderal Suharto, bukan sekadar peristiwa terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya, bukan sekadar berubahnya Indonesia dari satu negara yang tadinya berdaulat dan mandiri menjadi negara yang sangat tergantung pada imperialis AS. Tahun 1965-1966 merupakan tonggak, al-furqon, bagi orientasi dan semangat kebangsaan, ghirah nasionalisme, dan Character of Nation negeri ini.

Sejak terbitnya fajar gerakan kebangsaan yang ditandai dengan kelahiran Syarikat Islam di tahun 1905, lalu Sumpah Pemuda 1928, perjuangan merebut kemerdekaan, proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian melewati tahun-tahun penuh mara-bahaya—Vivere Pericoloso, kata Bung Karno—dalam mengelola negara yang masih muda ini menghadapi keganasan imperialisme Barat dan rayuan maut fasisme Soviet, menghapus exploitation de l’homme par l’homme (penindasan utara terhadap selatan), semangat revolusi membara dalam dada semua anak bangsa.

Orang-orangtua di negeri ini masih bisa mengingat dengan baik, bagaimana semangat menyala-nyala tertanam kuat di dalam dada mereka untuk berjuang menegakkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, penuh harga diri, menentang Neo-Kolonialisme dan Neo-Imperialisme (Nekolim). Ketika itu semua anak bangsa, putera-puteri Indonesia adalah manusia-manusia terbaik yang menjaga kobaran semangat kebangsaan dan nasionalisme di dalam dadanya. Nation and Character Building yang dipompakan Bung Karno kian hari kian tinggi menjulang, membakar manusia Indonesia punya pikiran. Pidato-pidato presiden pertama yang menggeledek, merobek langit dan mencakar bumi ini menciptakan generasi Indonesia yang penuh dengan izzah, berani memperjuangkan kebenaran apa pun resikonya, walau harus melawan raksasa imperialisme dunia yang dipimpin Amerika sekali pun. Indonesia tumbuh menjadi macan dunia, yang sanggup menggalang kekuatan alternatif, Gerakan Non-Blok, dan berani mengatakan tidak kepada Amerika maupun Soviet.

Semua kebanggaan ini sirna dalam sekejap, generasi penuh harga diri dan keberanian ini hilang bagai menguap ke udara kosong, saat Jenderal Suharto, atas dukungan penuh CIA, naik ke pentas kekuasaan dengan membantai jutaan rakyatnya sendiri dalam masa penuh darah antara Oktober 1965 sampai awal tahun 1966. Sejak itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kerdil, penakut, peragu,dan tidak punya harga diri.
...bersambung

Transformasi bangsa dan negara Indonesia yang tadinya penuh semangat kemandirian, berdaulat, penuh izzah di mata dunia, menjunjung tinggi cita-cita mulia dan berani memperjuangkan kebenaran, menjadi satu bangsa dan negara yang tergantung pada Barat, menjadi sangat pragmatis sehingga kehilangan izzah-nya, berjiwa kerdil dan peragu, bermental minderwaardigheit-complex atau menyimpan perasaan rendah dri yang kelewatan, dan sebagainya ini, atau dalam bahasa Arab, Minanuur ilan Dzhulumat, dari Cahaya kepada Kegelapan, berjalan dengan cepat. Tahun 1965 adalah tonggaknya.

Bulan Nopember 1967, Jenderal Suharto mengirim Tim Ekonominya, Mafia Berkeley—simbah-nya Kaum NeoLib sekarang—ke Swiss untuk bertemu para CEO Multi National Corporate (MNC) yang rata-rata Yahudi untuk menggadaikan hampir seluruh kekayaan alam negeri ini dengan harga yang sangat murah. Bahkan landasan legal-formal, cetak-biru UU Penanaman Modal Asing-nya pun dibuat di Swiss. Salah satu hasilnya adalah diserahkannya Gunung Emas Terbesar Dunia di Timika, Papua, kepada Freeport McMoran (AS) sehingga kini telah berubah menjadi Lembah Emas Terbesar Dunia. Inilah tonggak dijajahnya kembali Indonesia oleh Barat. Sampai sekarang.

Dalam bidang budaya, jika Soekarno berusaha menghidupkan budaya nasional (tari lenso, paduan suara dengan lagu-lagu daerah dan penuh semangat kebangsaan), menggairahkan produk tekstil nasional dengan mengkampanyekan penggunaan kain ‘Blatju’ sebagai bahan busana nasional Indonesia dan melarang bahan pakaian import, melarang musik “ngak-ngik-ngok”, melarang celana Cutbray dan pakaian yang dianggap kelewat sexy (tank-top diharamkan), melarang rock n roll (dulu gaya joget Elvis Presley dan lainnya juga dilarang), maka di masa awal kekuasaan Jenderal Suharto, budaya Barat-Hedonis malah diundang masuk dengan sangat bebasnya.

Pembunuhan karakter bangsa yang sudah dengan susah-payah dibangun oleh Soekarno dihancurkan dengan sistematis. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai bangsa Timur yang ramah, sekarang menjadi bangsa yang sangat gila dengan kebudayaan Barat. Segala hal yang datang dari Barat dianggap sebagai kemajuan. Hal ini terjadi di segala bidang.

Peran Lobi Freemasonry

Ada sisi yang tidak diungkap buku-buku sejarah di negara ini tentang keterlibatan jaringan Freemasonry di Indonesia dalam membuat cetak-biru arah perpolitikan bangsa ini di masa awal kekuasaan Jenderal Suharto.

Kelompok persaudaraan Luciferian bernama Freemasonry sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC. Mereka membangun jaringannya di seluruh Nusantara. Namun di tahun 1962, keberadaannya diharamkan di seluruh Indonesia oleh Soekarno lewat Keputusan Presiden RI. Sejak itu, Freemasonry Hindia-Belanda yang tadinya bermarkas besar di Gedung Loji Adhucstat (sekarang Gedung Bapenas), memindahkan pusat organisasinya ke Singapura.

Kejatuhan Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto diduga kuat ada juga peran dari jaringan ini. Banyak kegiatan mereka yang sampai hari ini masih misteri karena mereka pada dasarnya memang bergerak secara rahasia. Namun ternyata ada juga yang bocor. Salah satunya sebuah pertemuan rahasia Freemasonry Indonesia (dulunya Vrijmetselaren Oost-Indie) di Singapura pada hari Senin, 16 September 1972.

Dalam pertemuan tersebut, mereka berkumpul untuk mengevaluasi awal pemerintahan Jenderal Suharto dan juga merumuskan strategi persaudaraan bagi negeri itu ke depan. Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi bernama “Panca Karsa Utama”. Sebuah cetak biru di bidang politik kepada pemegang kekuasaan. Pertemuan itu dimuat dalam majalah internal “Kabana” nomor 48 tahun 1972. Panca Karsa Utama merumuskan lima strategi politik:

Pertama, Wahana Tanpa Daya. Menciptakan kekuatan-kekuatan politik yang terwakili dalam partai politik, namun hanya sebagai macan kertas saja, dan yang sesungguhnya sama sekali tidak punya kekuatan apa pun.

Kedua, Triyana Tunggal Sila. Artinya, semua partai politik wajib berasakan Pancasila dan membuang semua perbedaan asas agama.

Ketiga, Sirna Sangga Kawasa. Pancasila adalah asas tunggal, bukan saja terhadap partai politik, namun semua organisasi kemasyarakatan juga harus demikian. Seluruh kehidupan harus dijauhkan dari nilai-nilai kewajiban agama. Negara dan Agama merupakan ruang yang terpisah. Salah satunya, jilbab misalnya, dilarang.

Keempat, Bhinneka Agama Miraga Tunggal. Intinya sekarang ini disebut pluralisme. Semua agama itu sama, sebab itu membeda-bedakan sesama pemeluk agama adalah salah besar. Semua agama disatukan dalam satu tempat ibadah tunggal yang dinamakan Wisma Bhakti Pancasila. Suku, Agama, dan Ras, atau SARA, menjadi wilayah yang sangat tabu untuk diperdebatkan. Bukan itu saja, pemakaman umum pun dilarang membeda-bedakan orang mati berdasarkan agamanya.

Kelima, Nagara Utama. Yaitu mewujudkan Indonesia yang subur, makmur, dengan berasas tunggal, berkepercayaan tunggal, berbahasa tunggal dan bersuku tunggal, pembauran dilakukan di semua bidang kehidupan. Jadi, inti semua itu adalah menciptakan Indonesia yang sepenuhnya sekuler.

Salah satu bukti lagi adalah dimasukkannya Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, istilah populernya “Kejawen”, yang sesungguhnya tidak ada bedanya dengan Gerakan Theosofie yang dibangun perempuan Yahudi-Rusia bernama Madame Blavatsky di zaman VOC, ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bahkan secara berkesinambungan, gerakan ini mendapat porsi yang sama untuk tayang di TVRI dan juga RRI.

Secara sistematis, terencana, dan terukur, bangsa Indonesia di bawah Jenderal Suharto diubah menjadi bangsa budak bagi kepentingan imperialis Barat, dalam semua sisi. Karakter bangsa Indonesia asli yang luhur menjadi hilang dan digantikan dengan karakter budak. Hal ini terus terjadi dan terus dilestarikan sampai detik ini.

Dalam peradaban manusia, perekonomian merupakan bangunan dasarnya. Bagai sebuah piramida, sistem ekonomi merupakan lapisan paling bawah yang menopang dan menentukan bidang lainnya, seperti politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Ini hukum besi sejarah manusia sampai kapan pun. Di bawah Jenderal Suharto, sistem ekonomi kerakyatan dengan pondasi utama koperasi (arti koperasi adalah ‘Gotong Royong’) yang digagas Soekarno-Hata dibuang jauh-jauh dan digantikan dengan Kapitalistime. Istilah ini diperhalus, eufimisme, dengan istilah “Sistem Ekonomi Pancasila”, yang sejatinya sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.

Sistem inilah yang bekerja dengan kecepatan penuh di negeri ini sejak zaman Suharto hingga zaman SBY sekarang ini, walau para pemimpin negara ini tidak pernah mau mengakuinya. Dalam pandangan ekonomi-politik, hal ini sudah sedikit-banyak disinggung dalam tulisan berseri terdahulu dengan judul “Siapakah Sebenarnya Suharto?” di Eramuslim. Dalam serial tulisan ini selanjutnya, kita akan mengupas cara kerja sistem jahat ini di dalam mengelabui dan memanipulasi kesadaran rakyat Indonesia, sehingga dalam Pilpres 2009 kemarin, kubu NeoLib (Liberalis) bisa “menang” karena mendapat suara rakyat terbanyak dibanding kandidat lainnya. Padahal banyak sekali rakyat Indonesia yang mengakui jika sekarang ini kehidupan kian sulit, biaya pendidikan kian mahal, kebutuhan hidup kian tinggi, dan uang rupiah kian tidak ada harganya. Walau demikian, kelihatan lucu jadinya, karena mereka dalam pilpres kemarin ternyata masih banyak yang mau dan memilih untuk melanjutkan kondisi sulit seperti sekarang ini. Ibarat orang yang tengah mengemudi kendaraan, walau tahu di depannya ada jurang yang dalam, namun dia malah melanjutkan menginjak gas, bukan mengganti pijakan kakinya ke pedal rem atau banting stir. Namun inilah kenyataan yang harus diterima. Inilah bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. (bersambung/ridyasmara)