[JAKARTA] Kepastian apakah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto akan maju berpasangan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, akan ditentukan Selasa (28/4) malam di Jakarta. Kedua tokoh akan bertemu untuk menetapkan keputusan mereka.

Keputusan itu dihasilkan setelah Megawati, capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Prabowo, capres yang diusung Partai Gerindra, kembali bertemu Minggu (26/4) di rumah Megawati Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Seusai pertemuan, Ketua DPP PDI-P Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, Megawati dan Prabowo tinggal menyamakan beberapa hal saja dan pembicaraan antarkeduanya akan semakin detail terkait pilpres.

Namun, hal-hal mendetail apa yang dibicarakan tersebut, Tjahjo dan Fadli menolak menyebutkan.

"Tentu tak bisa kami sampaikan karena ini menyangkut strategi partai," ujar Tjahjo.

Apakah pertemuan itu adalah yang terakhir sekaligus mengumumkan tentang pencapresan keduanya mengingat jadwal pilpres semakin mendekat, mereka tak memberikan jawab yang tegas.

"Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo untuk menyatakan persamaan-persamaan dan menghilangkan perbedaan, dan semua partai politik punya posisi sama dan membentuk koalisi bersama," tutur Fadli.

Tjahjo menambahkan, "Ya, setelah hari Selasa, kan masih ada Rabu, Kamis, Jumat," ujarnya sambil tertawa.

Partai Gerindra, ungkap Fadli, telah mendapat penyampaian resmi dari PDI-P tentang hasil-hasil rapat kerja nasional (Rakernas) V PDI-P termasuk soal dukungan peserta Rakernas pada Prabowo menjadi cawapres mendampingi Megawati.

Tentang dukungan pada Prabowo agar jadi cawapres dampingi Megawati, dia mengatakan, hal itu akan dibahas di oleh partainya.

Namun, menurut dia, keputusan final tentang apakah Megawati dan Prabowo siap berdampingan, berada pada keduanya, dan tak tertutup kemungkinan keputusannya pada Selasa malam.


Kecurangan

Dalam pertemuan Megawati dan Prabowo, juga dibahas soal bagaimana kedua partai menyikapi indikasi-indikasi kecurangan dalam pilpres. Kedua partai sepakat masalah daftar pemilih tetap (DPT) harus diperbaiki oleh KPU dan pemerintah.

"Karena kalau tidak, masalah DPT akan jadi masalah besar di pilpres," tegas Fadli.

Sementara itu, PDI-P membentuk Tim 6 untuk melanjutkan komunikasi dan lobi politik dengan Partai Golkar.

Sekjen PDI-P Pramono Anung mengemukakan, Tim 6 PDI-P dijadwalkan akan bertemu tim 6 Partai Golkar pada Senin (27/4) untuk melanjutkan pembicaraan-pembicaraan menghadapi pilpres.

Tim 6 PDI-P terdiri dari Taufiq Kiemas, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Sabam Sirait, dan Theo Syafei.

Tjahjo menolak menyebutkan agenda apa saja yang akan dibicarkan Tim 6 PDI-P dan Golkar. Namun, sumber SP menyebutkan, kedua tim akan banyak membahas soal bagaimana memenangkan pilpres serta mengawasi berbagai kecurangan yang mungkin terjadi.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Partai Golkar sepakat membangun koalisi untuk kepentingan bangsa. Koalisi tersebut tidak hanya untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga dibangun untuk kerja sama di parlemen mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla sesuai menerima kunjungan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Posko Slipi 2 Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Minggu (26/4) siang.

"Kedua partai sepakat untuk membangun koalisi untuk kepentingan bangsa. Tak hanya untuk menghadapi pilpres, koalisi juga dibangun untuk kerja sama di parlemen. Sebagai tahap awal, ungkapnya, kedua partai membicarakan persamaan-persamaan yang dimiliki keduanya," kata Kalla.