Partai Hanura, dan kemungkinan besar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merancang sejumlah opsi untuk mengajukan pasangan capres-cawapres. Salah satu yang digagas adalah menyiapkan dua paket capres-cawapres untuk diajukan dalam Pilpres 8 Juli mendatang.

Pada pertemuan Tim 6 Partai Golkar dan PDI-P, Selasa (28/4), disepakati tiga opsi untuk ditawarkan kepada masing-masing ketua umum parpol anggota Koalisi Besar. Pertama, opsi mengajukan satu paket capres-cawapres. Namun, siapa yang akan diajukan belum disepakati.

Kedua, Koalisi Besar mengusung dua paket capres-cawapres, yakni paket Jusuf Kalla (JK) dan pasangannya, serta paket Megawati Soekarnoputri dan pasangannya. Siapa pun pasangan yang menang dari paket ini, maka koalisi tetap dilanjutkan dengan konsep memperkuat posisi di pemerintahan dan parlemen.

Ketiga, parpol yang tergabung dalam Koalisi Besar berjalan sendiri-sendiri mengusung paket capres-cawapres masing-masing. Ini dilakukan jika tidak ada kata sepakat.

Sumber SP di Tim 6 menyebutkan, opsi kedua, yakni mengusung dua paket yang kemungkinan besar akan diambil. "Akan diajukan paket Mega-Prabowo dan paket JK-Wiranto. Opsi ini sedang dimatangkan," jelas sumber tersebut, Rabu (29/4).

Hal tersebut juga disokong Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Menurutnya, dengan konsep membangun pemerintahan yang stabil dan kuat dengan sistem demokrasi yang lebih baik ke depan, partainya akan condong memilih opsi kedua.

"Koalisi Besar dibangun atas konsep membangun pemerintahan yang kuat. Sehingga siapa pun yang kalah dari opsi ini, tetap melanjutkan koalisi besarnya di pemerintahan maupun parlemen," kata anggota Tim 6 tersebut.

Opsi pertama, kata Burhanuddin, sulit disepakati. Sebab, Golkar dan PDI-P sama-sama mengusung ketua umumnya sebagai capres. Untuk mematangkan rencana Koalisi Besar, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, pada Rabu kembali bertemu.

Dia menambahkan, Tim 6 menargetkan paling lambat 3 Mei, kepastian koalisi dan pasangan capres-cawapres harus sudah diumumkan.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Tjahjo Kumolo juga menjelaskan, Koalisi Besar tak berarti harus mengusung satu paket capres-cawapres. PDI-P, katanya, masih tetap pada keputusan Kongres Bali, yakni mengusung Megawati sebagai capres.

Terkait dengan paket yang akan diusung PDI-P, menurut beberapa sumber, nama Megawati belum harga mati untuk menjadi capres. Meskipun Kongres di Bali tahun 2005 mengamanatkan Megawati menjadi capres, namun hal itu dimungkinkan untuk diubah.

Sebab, ada kalkulasi politik kemungkinan Megawati kembali kalah untuk kedua kalinya dalam pilpres, sehingga bisa menurunkan citra pribadi putri Bung Karno itu, dan citra partai. Oleh karenanya, sejumlah nama masih dimungkinkan untuk diusung menjadi capres PDI-P, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang dipasangkan dengan Rizal Ramli.

Dari pihak Gerindra sendiri menyatakan bahwa keputusan rapimnas yang menyatakan Prabowo menjadi capres masih berlaku. "Sampai saat ini Pak Prabowo tetap capres kami. Tetapi segala kemungkinan tetap terbuka mengingat perkembangan politik yang semakin cepat," ujar Ketua Umum DPP Gerindra, Suhardi, Rabu pagi.

Ihwal batalnya pertemuan Prabowo dan Megawati pada Selasa malam, Suhardi menjelaskan, karena memang tidak ada jadwal pertemuan itu. "Sejak kemarin (Selasa) sore memang tidak ada jadwal Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega. Itu hanya kabar dari pers saja," kata dia.

JK-Wiranto

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, besar kemungkinan akan dipercaya menjadi cawapres mendampingi JK. Terkait hal itu, pada Rabu berlangsung pertemuan tim teknis dari Golkar dan Hanura, yang salah satu agendanya mematangkan duet JK dengan mantan Panglima ABRI tersebut.

Sejalan dengan itu, Sekjen DPP Partai Hanura Yus Usman Sumanegara mengungkapkan, penetapan Wiranto sebagai cawapres JK diputuskan pada rapat pleno DPP Hanura, pada Rabu sore.

"Semua masalah, baik rencana koalisi, komunikasi politik dengan partai-partai lain, termasuk rencana Pak Wiranto menjadi cawapres Pak JK akan dibahas pada rapat pleno sore ini," ujar Yus.

Paket JK-Wiranto juga didukung Presiden Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Ryaas Rasyid. "Pak Jusuf Kalla setuju atas saran itu. Kemungkinan besar Wiranto bakal menjadi cawapres," kata Ryaas.


PPP Bergabung

Secara terpisah, Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung mengungkapkan, PPP akan bergabung dengan Koalisi Besar. Terkait hal itu, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali diundang dalam pertemuan pembentukan Koalisi Besar.

Menurutnya, koalisi ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, jika lima partai besar yang lolos parliamentary threshold tersebut bergabung. Menurutnya, hal ini tentunya akan ditambah dengan mayoritas dukungan dari daerah-daerah.

Pramono menjelaskan, Koalisi Besar yang akan terbentuk diawali dengan per- temuan para ketua partai yang masuk dalam koalisi tersebut.

"Para ketua partai nanti duduk bersama untuk mem- bicarakan koalisi tersebut," katanya.