Admin Admin
Jumlah posting : 2244 Registration date : 31.08.08
| Subyek: Menteri Siap DicopotSikap Tegas SBY Ditunggu Thu Mar 04, 2010 5:03 pm | |
| Menteri Siap DicopotSikap Tegas SBY Ditunggu Suara Pembaruan, Kamis, 04 Maret 2020
[JAKARTA] Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berasal dari parpol koalisi, seperti Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan pasrah dan siap dicopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan terkait sikap parpol koalisi yang berseberangan dengan Partai Demokrat dalam rapat paripurna DPR untuk menyikapi hasil kerja Pansus Hak Angket Kasus Bank Century. “Itu (pencopotan jabatan menteri, Red) hak prerogratif Presiden,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/3). Tifatul yang merupakan menteri dari PKS itu mengemukakan masalah evaluasi koalisi yang terkait dengan penempatan menteri dalam kabinet sepenuhnya diserahkan sepenuhnya ke DPP PKS. “Kita lihat saja,” katanya. Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS mengemukakan dirinya ditugaskan partai untuk loyal kepada Presiden. “Partai menugaskan saya untuk loyal kepada Presiden,” katanya. Pandangan serupa disampaikan Menko Kesra Agung Laksono yang berasal dari Partai Golkar. Menurutnya, Partai Golkar masih menunggu sikap Presiden. “Kalau saya selalu komunikasikan dengan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, Red) dan Presiden. Tapi, terkait apakah ada yang diganti, ya kita tunggu saja sikap Presiden. Partai Golkar akan menerima apa pun putusan Presiden,” katanya. Ketika ditanya apakah telah terjadi perpecahan dalam koalisi, Agung berharap tidak akan terjadi. “Saya berharap tidak akan terjadi,” katanya. Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP mengatakan perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden. “Siapa pun yang berada dalam partai koalisi akan berada dalam posisi dilematis. Perombakan kabinet adalah prerogatif Presiden dan saya siap diganti,” katanya.
Evaluasi Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan pasca-keputusan sidang paripurna soal pengusutan skandal Century, pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap koalisi. Namun semua itu, tetap bergantung pada keputusan SBY selaku sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. “Semua keputusan itu bergantung pada Pak SBY. Namun, mungkin dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan, kemungkinan soal evaluasi,” katanya. Menurut Anas, sikap partainya sama sekali tidak menginginkan adanya perceraian dalam koalisi, kecuali jika partai yang bersangkutan mengundurkan diri. Sejauh ini, perbedaan yang dimunculkan oleh sejumlah anggota partai koalisi masih dalam tahap kewajaran dan bagian dari demokrasi yang baik. Senada dengannya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyatakan pihaknya segera mengevaluasi koalisi. “Kami akan melakukan evaluasi koalisi sesegera mungkin,” tegasnya. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin menambahkan, partainya mengambil pelajaran berharga dari hasil paripurna kemarin. “Kami lebih baik mengevaluasi diri, introspeksi, dan konsolidasi. Selain itu, kami tidak akan mengambil sikap yang bisa dinilai sebagai gambaran dari rasa sakit hati,” ucapnya seraya mengingatkan sikap itu tidak serta merta diartikan sebagai wacana perombakan kabinet. Menurut dia, Partai Demokrat juga perlu mendengar pandangan dari kader di daerah-daerah pascaputusan rapat paripurna melalui musyawarah nasional Partai Demokrat pada Mei mendatang, terutama bagaimana memandang partai lainnya yang selama ini berkoalisi dalam pemerintahan Presiden SBY. Sejak awal Pansus Century dibentuk, PKS dan Golkar merupakan bagian dari parpol koalisi yang tidak sejalan. Sedangkan, PAN dan PKB memilih berada di jalur aman, dan PPP akhirnya berubah sikap saat voting dalam rapat paripurna. Terkait perubahan sikap PPP, Wakil Sekjen, Romahurmuzy menyatakan pihaknya siap dengan segala risiko yang timbul atas sikap politik yang diambil saat paripurna. “Sikap yang diambil bukan balik badan dari Demokrat. Sikap yang diambil adalah konsistensi partai untuk menyatakan pandangan sesuai dengan pandangan akhir yang disampaikan di Pansus Century, Februari lalu,” tegasnya. Sedangkan, Ketua Fraksi PPP di DPR Hasrul Azwar menjelaskan sikap fraksinya telah mendapat restu dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Menurutnya, PPP tidak khawatir jika sikap berbalik arah ini dinilai sebagai langkah pembelotan PPP dari barisan pendukung koalisi. “Para anggota fraksi PPP siap menerima risiko apa pun. Pak Suryadharma Ali memberikan kebebasan kepada fraksi,” tegasnya. Perubahan sikap PPP itu disesali Ketua DPR yang berasal dari Partai Demokrat, Marzuki Alie. Dia kecewa dengan sikap PPP. “Seharusnya FPPP beserta partai anggota koalisi lain harus sejalan dengan Partai Demokrat. Hakikatnya, anggota koalisi ikut dalam suara koalisi,” imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Rully Chaerul Azwar menyatakan Golkar tidak pernah berniat meninggalkan koalisi yang sudah dibangun bersama-sama mendukung pemerintahan sampai 2014. “Golkar berkoalisi mendukung pemerintahan di parlemen dan kita tak berniat meninggalkan koalisi,” katanya. Namun, lanjutnya, jika Presiden SBY akan mengevaluasi koalisi, bahkan merombak kabinet, Golkar siap menerima konsekuensi itu. “Itu hak prerogatif Presiden SBY, Golkar siap dievaluasi,” tegasnya. Jika Presiden SBY merombak kabinet hanya karena alasan sikap Golkar dalam pengusutan kasus Bank Century, lanjutnya, secara politik tak akan menguntungkan pemerintahan SBY. “Pemerintahan SBY bisa pincang, karena mayoritas partai bisa jadi oposisi di parlemen,” katanya. Sebaliknya, Sekjen PKS, Anis Matta mengatakan pihaknya yakin Presiden SBY tak akan mendepak PKS dari koalisi hanya karena sikap partai dalam skandal Century. “Evaluasi koalisi wajar, tapi kami yakin tidak akan ada konsekuensi apa pun bagi PKS hanya karena hasil akhir kasus Bank Century yang telah diputuskan DPR,” katanya. Dikatakan, SBY berhak melakukan evaluasi terhadap koalisi parpol yang mendukung pemerintahannya, namun jangan sampai hanya didasari pada keputusan DPR soal Century. “Komunikasi kami dengan Pak SBY baik dan beliau tidak pernah melontarkan soal evaluasi koalisi ketika PKS bertemu untuk membicarakan tentang sikap kami terkait pengusutan kasus tersebut,” katanya. Sementara itu, Wakil Presiden Boediono mengatakan dirinya akan menyampaikan pernyataan setelah Presiden memberi pernyataan terlebih dahulu terkait hasil rapat paripurna DPR terkait kasus Century yang direncanakan disampaikan, Kamis (4/3) malam. Seusai membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Wapres Boediono hanya menyatakan dua hal. Pertama, semua pejabat negara, siapa pun, wajib tunduk kepada hukum dan menjunjung tinggi amanat rakyat. Kedua, di segala zaman, Tuhan selalu berpihak pada kebenaran. | |
|