Mega Tagih Century PDI-P Tolak Koalisi dengan Demokrat

[DENPASAR] Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menagih janji pemerintah untuk menuntaskan skandal pengucuran bailout Rp 6,7 tri- liun ke Bank Century.
Dia kembali menegaskan, sikap PDI-P sudah jelas, bahwa kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara untuk menyelesaikan masalah Bank Century, adalah salah.
“Karena itu, faksi kami di DPR kami perintahkan memilih opsi C (ada pelanggaran dalam kebijakan bailout Century, Red), dan terus mengawasi proses penyelesaian kasus ini dalam batas-batas kewenangannya,” ujar Mega.
Mantan presiden kelima tersebut, DPR telah menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menuntaskan kasus Bank Century.
“Selanjutnya giliran pemerintah terutama presiden untuk menindaklanjuti dan menuntaskannya melalui saluran hukum,” pintanya, dalam pidato pembukaan Kongres III PDI-P, di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Selasa (6/4) pagi.
Mega juga mengajak seluruh rakyat untuk aktif terlibat mengawasi tindak lanjut pemerintah dalam menyelesaikan skandal tersebut. Demikian halnya media massa juga diminta mengawasinya, dan tidak membiarkan proses yang ada hanya diawasi oleh lembaga-lembaga formal.
“Sebab, pengalaman masa lalu telah mengajarkan kepada kita kalau sejumlah keputusan DPR yang perlu ditindaklanjuti pemerintah justru menguap tanpa jejak,” katanya.
Menurutnya, mencuatnya skandal Century adalah akibat semakin berkurangnya semangat Pancasila sebagai ideologi bangsa, dalam menjalankan pemerintahan. Hal itu ditunjukkan pemerintah dengan membuat banyak lembaga yang menyebabkan timbulnya peluang melakukan kesalahan struktural dan fragmentasi yang serius di pemerintahan.
“Setiap hari media massa menyajikan betapa kronisnya fragmentasi yang terjadi akibat tidak adanya tuntunan ideologi yang jelas. Akibatnya sangat jelas, suatu kekacauan pengelolaan pemerintahan,” tegasnya di hadapan sekitar 1.700 kader banteng.
Pembukaan Kongres III PDI-P tersebut juga dihadiri sejumlah petinggi parpol dan tokoh-tokoh nasional. Mereka yang hadir di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen PAN Taufik Kurniawan, dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin.
Sedangkan tokoh nasional yang hadir di antaranya, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, ekonom Rizal Ramli, mantan Gubernur DKI Jakarta, serta sejumlah mantan menteri pada periode kepresidenan Megawati.

Tolak Koalisi
Pada kesempatan tersebut, Megawati dengan berapi-api menegaskan sikap partainya yang tetap menolak wacana koalisi dengan kekuasaan. Kepada kader PDI-P, Mega menyerukan kini bukan saatnya bersekutu dengan ke- kuasaan.
“Karena yang terpenting sebagai kader partai, kita harus berbangga bukan bagian dari kekuasaan, tetapi ketika kita sama-sama menangis dan tertawa dengan rakyat. Artinya lebih baik tertawa dengan rakyat, daripada berkoalisi,” kata Mega.
Dia mengingatkan, cita-cita PDI-P jauh lebih besar, bukan semata-mata mengejar kekuasaan, atau kursi di parlemen, apalagi posisi menteri di kabinet.
“Sebagai partai ideologis, posisi PDI-P sangat jelas, tidak akan pernah menyatu sebagai bagian dari pemerintahan, tetapi lebih pada wong cilik seperti cita-cita PDI-P sejak awal,” tegasnya. Jika memang PDI-P harus memegang tampuk pemerintahan, lanjut Mega, biarkan itu ter-jadi karena kehendak rakyat.
Dan sebaliknya, jika rakyat menghendaki menjadi kekuatan penyeimbang agar prinsip check and balances bisa berjalan, biarkan kehendak rakyat itu terjadi,” ujarnya. Dia yakin, dengan sikap yang konsisten menolak koalisi, PDI-P akan kembali ke puncak keemasan. “PDI-P akan dikenang sebagai partai yang konsisten memperjuangkan rakyat. Suatu saat sejarah akan menilai PDI-P sebagai partai yang besar,” ujarnya.
Putri sulung Bung Karno tersebut juga mengingatkan, bahwa perolehan suara partainya yang terus merosot dalam dua pemilu terakhir, merupakan teguran dari rakyat. Untuk itu dia mengajak kadernya untuk menata ulang dan memperkokoh ideologi partai.
“Masih terngiang kata-kata Bung Karno, maju terus jangan mundur. Mundur hancur, mandek (berhenti) amblek (runtuh). Tak boleh balik lagi,” serunya terbata-bata dengan mata berkaca-kaca menahan tangis, saat menirukan nasihat mendiang ayahnya.
Dengan demikian, dia memposisikan PDI-P di era yang tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. “Kita telah mencapai point of no return. Kita tidak punya pilihan lain kecuali kembali ke jati diri sebagai partai yang punya ideologi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Megawati juga menyoroti fenomena politik pencitraan dan politik transaksional yang marak akhir-akhir ini. Untuk itu, dia meminta kader partainya untuk melawan dua hal, yang menurutnya membahayakan itu.
“Kita berhadapan dengan situasi pencitraan, yang lebih penting daripada ideologi. Kita juga berhadapan dengan partai politik yang menghalalkan segala cara,” ungkapnya.
Sebagai kekuatan politik, kata Megawati, PDI-P sedang diperhadapkan pada ujian sejarah yang tidak mudah. PDI-P disodori pilihan pragmatis antara koalisi dan oposisi.
“Saya sungguh berduka, karena politik telah direduksi tidak lebih dari sekadar urusan perebutan dan pembagian kekuasaan antarkekuatan politik, antarelit politik. Saya berduka karena pemahaman tersebut meninggalkan inti etis dan ideologis dari sisi sebagai seni dan sarana kebudayaan rakyat untuk mewujudkan politik, keberdikarian ekonomi, dan jati diri kebudayaan sebagai bangsa merdeka,” kata Mega.
Menanggapi pidato Megawati tersebut, Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal menilainya sebagai keteguhan sikap dan cita-cita yang tinggi dalam kancah politik. “Pidato yang mengesankan. Penuh makna dan keteguhan sikap dari seorang pemimpin PDI-P. Saya memberikan apresiasi yang mendalam,” kata Mustafa.
Menurut dia, penegasan Megawati tentang PDI-P yang akan tetap menagih penuntasan skandal Bank Century, akan memberi dorongan bukan hanya terhadap anggota DPR dari Fraksi PDI-P, tetapi juga kinerja parlemen
.“Saya berharap apa yang disampaikan Bu Mega tentang penuntasan kasus Bank Century akan memberi dorongan sekaligus reformasi di parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis Gerakan Petisi 28, Haris Rusli menyambut penuh hormat pidato Megawati. “Sebuah pidato revaluasi atas jalannya 12 tahun reformasi yang berantakan. Pidato terbaik tahun ini yang sejalan dengan aspirasi kekuatan muda yang sedang tumbuh, berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari KKN dan Nekolim,” katanya.

Pilihan Strategis
Menyikapi pilihan politik PDI-P yang menolak koalisi, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, menilainya sebagai pilihan yang strategis dan efektif. Sebab, masyarakat masih mengharapkan hadirnya kekuatan kontrol di luar pemerintahan.
Menurutnya, jika PDI-P memutuskan berkoalisi, tentu akan menguntungkan pemerintahan SBY. “Tapi bagi PDI-P, itu hanya akan menguntungkan beberapa orang yang dipilih menjadi menteri, belum tentu bagi partai secara umum,” ujarnya.
Ketika PDI-P masuk koalisi, tambahnya, posisinya bisa lebih berat menghadapi Pemilu 2014. “Jauh lebih strategis dan efektif bagi PDI-P jika ada di luar pemerintahan,” jelasnya.