Mafia Berkeley Sutradara Krisis Indonesia

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 54, Tanggal 7 - 21 Nopember 2008 M/8 - 22 Dzulqa’idah 1429 H

“Yang ndableg manut dengan IMF hanya Indonesia dan Bank Indonesia," ujar Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dalam jumpa pers di Ruang Rapat F-PDIP, Jumat (10/10), saat mengkritik policy pemerintah dalam menanggulangi dampak krisis finansial global saat ini.

IMF? Bukankah katanya utang Indonesia ke IMF sudah dilunasi?

Betul. Tapi, IMF hanyalah salah satu dari triumvirat Washington. Masih ada duo Washington lagi yakni World Bank dan Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang konsensusnya menjadi kiblat amal Mafia Berkeley di Indonesia.

Menurut pakar ekonomi Rizal Ramli, Washington Consensus sekilas tampak sangat wajar dan netral. Namun, di sebaliknya tersembunyi kepentingan negara-negara Adikuasa Kapitalisme.

Salah satu jurus Washington adalah kebijakan anggaran ketat. Di atas kertas, kebijakan ini untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi. Tapi hidden agenda-nya adalah agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang luar negeri (rente dan cicilan pokok).

Implementasinya, ketika seluruh negara termasuk Amerika sendiri justru menurunkan tingkat suku bunga lantaran kekeringan likuiditas internasional saat krisis keuangan melanda, Indonesia justru menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Kenaikan rente BI bahkan mencapai 9,5%.

Itu jelas akan menghambat pembangunan. Pasalnya, Pemda maupun perbankan kita gemar menikmati rente SBI (Sertifikat Bank Indonesia) ketimbang memutar uangnya untuk mendorong sektor nyata yang membuka lapangan kerja. Pada 2006 misalnya, dari total dana yang tersimpan di SBI Rp 202 triliun, dana Pemda seluruh Indonesia yang nelor di sini mencapai Rp 43 triliun. Pada Desember 2006, dari sekitar Rp 230 triliun dana perbankan yang parkir di SBI, dana BCA yang mengendap mencapai Rp 23,14 triliun. Jumlah dana yang tersimpan di SBI hingga akhir 2007 mencapai hampir Rp 300 triliun.

Dikereknya rente BI juga memukul perbankan syariah. Direktur Utama Karim Business Consulting (KBC) Adiwarman Azwar Karim mengatakan krisis finansial global telah memukul perbankan syarian dari dua sudut, yakni suku bunga dan nilai tukar (kurs) dolar.

“Dari sisi bunga, di saat Bank Indonesia menaikan BI rate menjadi 9,5% perbankan syariah tidak bisa mengikuti kenaikan suku bunga tersebut. Akibatnya, bank syariah menjadi kurang menarik untuk nasabah menaruh uangnya,” katanya.

Sementara di bank konvensional, kenaikan BI rate langsung direspon dengan menaikkan kembali bunganya mencapai 14% hingga 15%. Apalagi suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga sudah mengalami kenaikan 10%. Hal yang sama sekali tak bisa dilakukan bank syariah.

Dampaknya, dana pihak ketiga (DPK) di perbankan syariah berpotensi menurun. Nasabah kebanyakan tentu memilih bank lain yang menawarkan rente tinggi, di atas bagihasil bank syariah.

Sedangkan dampak krisis dari sisi kurs dolar AS, Adiwarman menyebutkan, ketika kurs dolar ber-fluktuasi maka per-dagangan inter-nasional menjadi menurun. Akibatnya, mendatangkan masalah bagi eksportir yang menggunakan dana dari perbankan syariah. Ujungnya adalah terhambatnya pertumbuhan pembiayaan sektor usaha nyata.

Sebenarnya, dilihat dari rasio pembiayaan terhadap Deposit (FDR/Financing to Deposit Ratio), atau kalau di perbankan biasa namanya Loan to Deposit Ratio (LDR), maka bank syariah jauh lebih memerlukan likuiditas dibandingkan bank konvensional. Karena bank konvensional rasionya hanya 50%. Artinya, kalau ada nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional Rp 100 juta, yang disalurkan dalam bentuk kredit hanya 50 juta. Rp 50 juta sisanya dibelikan surat berharga. Sehingga, ketika bank konvensional memerlukan likuiditas, mereka bisa menjual surat berharganya.

Sementara di bank syariah, FDR-nya itu malah lebih dari 100% yaitu 113%. Yang 13% diambil dari modalnya bank. Ini berarti, kalau bank menerima Rp 100 juta, semuanya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. ''Bank syariah tidak bermain di surat berharga melainkan mengutamakan bisnis dari masyarakat,'' tandas Adiwarman.

Di lain pihak, tingginya rente BI menggelembungkan hot money sehingga perekonomian nasional menjadi bubble economic.

Di Indonesia, para pemburu rente menyerbu pasar saham dan pasar uang dengan mengumpankan hot money. Parkirnya uang panas di Indonesia disebabkan besarnya rente yang menarik antara rupiah dan dolar AS. Tahun lalu misalnya, tingkat suku bunga efektif di AS sekitar 4,75 persen,Thailand 4,25 persen, dan Eropa 2,5 persen. Tapi BI rate, melesat pada level 8,75 persen.

Dari total SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang diterbitkan sampai 10 Mei 2007 senilai Rp 257,6 triliun, investor asing mencengkeram Rp 45,3 triliun. Investor asing juga memborong SUN senilai Rp 77,2 triliun dari total Rp 442,1 triliun. Lalu dari pasar modal, investor asing meraup Rp 550,51 triliun.

Porsi asing di SUN per 8 Agustus 2008 mencapai Rp 104,7 triliun atau 19,6% dari total SUN. Sedangkan kepemilikan asing di SBI per 4 Agustus mencapai Rp 65,6 triliun atau 37,5% dari outstanding Rp 149,9 triliun (www.kontan.com).

Sesuai namanya, hot money adalah uang-uang jangka pendek yang spekulatif. Ketika duit haram yang menguasai 60% sampai 80% bursa saham itu, dicabut, pemerintah Indonesia hilang kebanggaan tentang tingginya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Misalnya usai reshuffle kabinet II yang mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan. Membuat rupiah menguat di bawah Rp 9000 per dolar AS, dan IHSG menembus level puncak pada 2.047,031.

Namun kini, setelah hot money kabur, IHSG terjun bebas. Demikian pula nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan rupiah sempat loyo hingga ke level lebih dari 11.000 per dolar.

Langkah BI menaikkan suku rente, akan mengundang hot money kembali. Itu artinya, perekonomian dan khususnya sektor keuangan Indonesia tetap terintegrasi dalam kapitalisme global yang berujung krisis.

Tanpa tedeng aling-aling, Rizal Ramli menyebut bahwa kegagalan Indonesia menjadi negara besar di Asia dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia selama 40 tahun terakhir disebabkan oleh Mafia Berkeley. Yaitu komplotan ekonom yang dirancang untuk mendukung hegemoni Amerika Serikat dan merusak ekonomi Indonesia.

Menurut Rizal dalam seminar bertema “50 tahun, Mafia Berkeley vs Gagasan Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Mafia Berkeley memang dirancang secara sistematis untuk mengontrol ekonomi Indonesia. Persis seperti pengakuan mantan agen Amerika untuk merusak Indonesia, John Perkins.

Kebijakan ekonomi ala Mafia Berkeley berisi empat strategi utama, yakni kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi, meliberalisasi keuangan, meliberalisasi industri dan perdangangan, dan melakukan privatisasi.

Hal ini, kata Rizal, menyebabkan selama 40 tahun terakhir kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak pernah memberikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, seperti hasil rumusan dari IMF, Bank Dunia, dan USAID terbukti tidak banyak memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Rizal mencontohkan, pada medio 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500.

Mafia Berkeley adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Mereka berbiak terutama melalui Kampus FE UI. Para pendirinya sudah senior yaitu Prof Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, J.B. Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat banyak lagi. Yang sekarang dominan adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan sebangsanya. Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro.

Mayoritas murid dan cucu-murid Mafia Berkeley juga tidak memiliki kemampuan leadership dan implementasi yang tangguh karena terbiasa didukung oleh kekuatan otoriter dan perlindungan terus-menerus dari kekuatan global. Visi mereka sub-ordinatif alias menghamba pada kolonialisme modern.

Hingga saat ini, lanjutnya, Mafia Berkeley banyak bercokol di sektor-sektor vital, seperti di Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas. Tak mengherankan kebijakan yang mereka ambil tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi lebih memprioritaskan perintah dari IMF dan Bank Dunia.

Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam kabinet tanpa peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan kekuatan agresor. Sejak akhir era Orde Lama, Emil Salim sudah anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat sebagai ketua Bappenas dan bermarkas di sana. Setelah itu, presiden berganti beberapa kali.

Yang “kecolongan” tidak masuk ke dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu mereka mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional, yang ketuanya Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani.

Mereka berhasil mempengaruhi atau “memaksa” Gus Dur bahwa mereka diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas lagi, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada.

Ketika Sri Mulyani terancam kena reshuffle dari portofolio ekonomi kabinet SBY, senior Mafia Berkeley Emil Salim melobby SBY agar mempertahankannya. Di luar itu, majalah internasional mengekspos Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di Asia. Menurut Kwik Kian Gie, Presiden SBY sebenarnya sudah mengetahui semua itu. Toh, tidak dapat menolak kehadiran tokoh-tokoh Mafia Berkeley seperti Sri Mulyani, Budiono, dan Mari Pangestu, dalam kabinetnya.

Indonesia kini memang memerlukan spirit dan nyali kepemimpinan Mahatma Gandhi, Chavez, Morales, Mahathir Mohamad, dan Ahmadinedjad. Setelah berani melawan Kapitalisme Global, diperlukan keberanian pula untuk hijrah ke sistem ekonomi Islam. Hamad Fahmi Thabib dalam kitabnya Hatmiyah Inhidam Ar-Ra'sumaliyah Al-Gharbiyah (Keniscayaan Runtuhnya Kapitalisme Barat), menegaskan, tidak ada lagi way out dari krisis global ini kecuali kembali kepada Islam.

Menurut survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001 dan 2002 (Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002), sebanyak 67% (2002) responden berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia. Survei sebelumnya (2001), 57,8% responden yang setuju dengan pendapat demikian. Berarti peningkatannya cukup signifikan, yakni sekitar 10%. Konon tahun 2003 prosentasenya kembali naik menjadi 75% tetapi tidak dipublikasikan.

Yang setuju dengan pandangan bahwa pemerintah harus mewajibkan pelaksanaan syariat Islam juga melonjak dari 61,4% (2001) menjadi 71% (2002). Tren ini terus melesat.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia M Danial Nafis, pada penutupan Kongres I GMPI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 3 Maret 2008) mengungkap hasil survey yang kian signifikan. Hasil survey tahun 2006 oleh aktivis gerakan nasionalis itu menyebutkan, sebanyak 80% mahasiswa kampus-kampus utama memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Kompas, 4 Maret 2008). [nurbowo/suara-islam]