www.paguyubanpulukadang.forumotion.net


 
IndeksIndeks  PortalPortal  FAQFAQ  PencarianPencarian  AnggotaAnggota  GroupGroup  PendaftaranPendaftaran  LoginLogin  
Pencarian
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Kudeta Hancurkan Bangsa
Tue Oct 19, 2010 3:27 pm by Admin

» SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR
Mon Oct 18, 2010 3:18 pm by Admin

» Urbanisasi Tak Terbendung, Jabodetabek Makin Kumuh
Thu Oct 14, 2010 3:26 pm by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431H KERUKUNAN KELUARGA BESAR JATON JAKARTA ( KKBJJ )
Mon Oct 11, 2010 9:25 am by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431 H PKBP JABODETABEK
Mon Oct 11, 2010 9:23 am by Admin

» Yang Kami Tolak Bukan Kristen, Tapi Kristenisasi
Thu Sep 23, 2010 6:32 pm by Admin

» 5,4 Juta Komuter Serbu DKI Jakarta Setiap Hari
Thu Sep 23, 2010 6:29 pm by Admin

» Gila! Al Quran Jadi Dibakar di Amerika
Sun Sep 19, 2010 3:49 pm by Admin

» PROJECT BLUE BEAM
Mon Sep 13, 2010 5:55 pm by Admin

» Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Sun Aug 15, 2010 7:21 pm by Admin

» Potret Kemiskinan Indonesia 69% Pekerja Ada di Sektor Informal
Fri Aug 06, 2010 2:17 pm by Admin

» Mengenal Lebih Dekat Hepatitis
Wed Jul 28, 2010 11:39 pm by Admin

» Alasan Sesungguhnya Mengapa AS Menyerang Iraq
Tue Jul 20, 2010 11:04 am by Admin

» AS Rahasiakan Obat Kanker dari Buah Sirsak
Tue Jul 20, 2010 9:18 am by Admin

» Politik Anggaran, Prorakyat atau Birokrat?
Mon Jul 19, 2010 5:52 pm by Admin

» Bingung Pastikan Arah Kiblat? Klik Qibla Locator
Sun Jul 18, 2010 8:10 am by Admin

» Inilah Kisah Ilyas dalam Injil Barnabas
Fri Jul 02, 2010 10:03 pm by Admin

» Pasar Taruhan Jagokan Brasil
Fri Jul 02, 2010 3:17 pm by Admin

» Jepang Lawan Paraguay di 16 Besar
Sat Jun 26, 2010 3:46 pm by Admin

» Sinyal Alquran tentang Bintang Runtuh di Pusat Galaksi
Mon Jun 21, 2010 12:04 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian

Share | 
 

 Menapak Jalan Demokrasi, "No Point of Return"

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 2244
Registration date : 31.08.08

PostSubyek: Menapak Jalan Demokrasi, "No Point of Return"   Fri Sep 12, 2008 7:42 pm

Menapak Jalan Demokrasi, "No Point of Return"



SUARA PEMBARUAN DAILY

Oleh Pemimpin Umum "SP" Wim Tangkilisan

Sepuluh tahun sudah kita menapaki jalan demokrasi. Tapi, masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan adil, yang dicita- citakan para founding fathers masih jauh, dan bagi sebagian rakyat, mungkin semakin jauh. Euforia reformasi dan ketidaksiapan elite politik membuat demokratisasi yang digulirkan sejak Mei 1998 belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan dan taraf pendidikan rakyat secara signifikan serta meningkatkan rasa keadilan.

Sebagian besar rakyat yang kurang beruntung oleh proses demokratisasi mulai letih dan tidak percaya pada demokrasi. Mereka menilai, demokrasi yang bergulir bersama angin reformasi hanya membuat harga barang kebutuhan pokok melonjak hingga tak terjangkau.

Demokrasi politik hanya menguntungkan para elite. Setelah gencar mengucapkan seribu janji saat kampanye, para wakil rakyat dan para pemimpin eksekutif melupakan rakyat.

Pendidikan 75% pekerja Indonesia tidak lebih dari SLTP, bahkan 52% maksimum berpendidikan SD. Penduduk miskin masih 35 juta jiwa, atau 15,4% dari penduduk.

Sementara itu, pengangguran terbuka masih 9,4 juta orang lebih, atau 8,5% dari total angkatan kerja.

Pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai wilayah. Sebagian umat beragama masih merasakan diskriminasi dan marginalisasi. Masih ada pelarangan mendirikan rumah ibadah. Pembakaran rumah ibadah juga masih terjadi. Menjelang HUT ke- 63 RI, mahasiswa STT Setia Jakarta 'dihalau' dari kampusnya dan hingga saat ini terpaksa belajar di pengungsian.

Penerapan demokrasi belum cukup ditopang oleh perangkat hukum dan penegakan hukum. Banyak perda yang tidak sesuai undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945. Sejumlah daerah memiliki perda syariah, yang jika terus dibiarkan, Pancasila sebagai dasar pijakan hidup bersama akan tercampak. Pluralitas bangsa bisa terganggu dan NKRI bisa terancam.

Kebebasan yang dibawa angin reformasi kurang didukung penegakan hukum yang tegas. Ada organisasi massa yang bisa dengan bebas menghakimi bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama warganya. Tanpa ada perbaikan, reformasi akan terus kebablasan dan rakyat semakin tidak percaya pada demokrasi.

"No Point of Return"

Melihat kenyataan ini, haruskah kita tinggalkan demokrasi dan kembali kepada sistem lama yang cenderung otoriter? No point of return! Kita tidak bisa berjalan mundur. Jalan demokrasi yang sudah dipilih harus terus kita tapaki.

Demokrasi yang sudah diujicobakan, terlalu mahal untuk ditinggalkan. Kita harus yakin bahwa jalan demokrasi, cepat atau lama, akan membawa masyarakat Indonesia menggapai kemakmuran yang berkelanjutan.

Perbaikan signifikan di bidang ekonomi belum berhasil kita rengkuh karena demokrasi memang belum sungguh kita terapkan dengan benar. Bukan salah demokrasi, melainkan kesalahan kita sebagai bangsa yang tidak mampu mengejawantahkan demokrasi dengan benar. Demokrasi digulirkan tanpa disertai perbaikan perangkat hukum dan penegakan hukum secara ketat dan konsisten. Tanpa law and order, demokrasi akan mandul.

Demokrasi yang kita terapkan baru sebatas demokrasi prosedural, belum demokrasi substantif. Ada pemilu legislatif, pilkada, pilgub, dan pilpres yang semua tahapan dan prosesnya terlihat demokratis. Sejak 2004, pilpres dilakukan secara langsung. Pada tahun itu, diselenggarakan satu kali pemilu legislatif, pusat hingga daerah tingkat dua, dan dua kali pemilihan presiden secara langsung. Semuanya berjalan relatif aman.

Setahun kemudian, gubernur dan bupati dipilih secara langsung. Indonesia lantas menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India. Ini sebuah prestasi besar yang jauh melebihi negara ASEAN lainnya dan sekaligus mengundang decak kagum dunia.

Namun, jika ditelaah lebih dalam, substansi demokrasi sesungguhnya belum kita terapkan. Pemilu legislatif, pilpres, terutama pilgub dan pilkada diwarnai money politics. Aktivitas politik memang membutuhkan biaya. Berbagai sumbangan dari perorangan, lembaga atau perusahaan kepada parpol, calon gubernur dan calon bupati dibolehkan undang-undang selama sesuai koridor yang sudah ditetapkan.

Namun, memberikan uang tunai kepada rakyat pemilih adalah tindakan suap para kandidat yang menginginkan kemenangan secara tidak fair. Tidak heran jika yang menjadi gubernur, bupati, dan anggota legislatif adalah kandidat yang memiliki banyak uang atau yang didukung oleh para penyandang dana besar.

Alhasil, setelah menjadi anggota dewan, gubernur, dan bupati, rakyat dilupakan. Mereka yang meraih kursi dengan uang akan lebih mengutamakan pengembalian uang. Rakyat tidak menjadi prioritas. Ini sebabnya pembangunan infrastruktur kurang mendapat alokasi dana memadai. Di berbagai daerah, kualitas jalan raya menurun. Kelangkaan listrik terjadi di mana-mana. Dana perimbangan yang diterima daerah tidak banyak digunakan untuk membangun sesuatu yang langsung dinikmati rakyat.

Para wakil rakyat tidak lagi bekerja sepenuhnya untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan penyandang dana. Hal yang sama juga terjadi pada diri gubernur dan bupati yang meraih kursi karena kekuatan uang, bukan karena kapabilitas dan integritas.

Demokrasi substantif terjadi kalau para wakil rakyat benar-benar mewakili rakyatnya. Namun, yang terjadi, para anggota legislatif seakan tercerabut dari konstituennya. Di parlemen, kepentingan partai dan pribadi jauh lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat. Perubahan tetap sulit diharapkan karena menurut undang-undang, pemilihan anggota legislatif tidak berdasarkan perolehan suara terbanyak, melainkan nomor urut yang disusun elite partai.

Berbagai isu penting yang menyangkut kehidupan rakyat banyak umumnya direspons anggota dewan dengan politik dagang sapi. Sebesar apa pun pentingnya sebuah isu bagi rakyat, anggota dewan akan melihat kepentingan partai sebagai pertimbangan utama. Jika tidak menguntungkan partai, anggota parlemen tidak akan tertarik untuk membahasnya.

Macetnya demokrasi disebabkan oleh reformasi yang belum menyentuh parpol. Ketika berbagai lembaga "dipaksa" dengan UU untuk menerapkan good governance -transparency, fairness, accountability, dan responsibility--, parpol masih dikelola seadanya. Tidak ada kewajiban parpol untuk mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik.

Minimnya rambu-rambu mendorong sebagian pengurus memperdagangkan parpolnya setiap pilkada dan pilgub. Siapa saja boleh menjadi calon bupati dan calon gubernur asalkan menyerahkan uang. Mereka yang memberikan dana paling besar akan menjadi calon. Praktik ini membuat parpol tidak mampu melahirkan calon pemimpin yang hebat.

Menjelang pemilu legislatif 2009, berbagai parpol berlomba mendongkrak pemilih untuk memenuhi electoral threshold 2,5% dan parliament threshold 3%. Target ini menyebabkan para artis laku keras. Mereka diincar untuk menjadi vote getters. Tidak peduli apakah mereka memiliki kapabilitas dan integritas yang memadai sebagai anggota Dewan.

Demokrasi akan berjalan baik jika ada perimbangan kekuasaan, ada sharing of power yang memadai antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika pada era Orde Baru, kekuatan eksekutif begitu dominan, sejak reformasi, kekuatan bergeser ke parlemen. Bukan hanya undang-undang yang dominan diputuskan parlemen, tapi juga bujet. Peran legislatif, pusat hingga daerah, dalam soal bujet justru begitu kuat, bahkan pembahasan dan persetujuan masuk jauh hingga detail proyek. Kondisi ini sedikit banyak menghambat kinerja eksekutif.

Dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia memiliki empat presiden. Ini tidak lepas dari besarnya peran parlemen dan parpol. Sistem multipartai tidak menghasilkan parpol yang pemilu secara mutlak. Presiden terpilih terpaksa membentuk kabinet pelangi agar bisa mendapat dukungan mayoritas parlemen. Presiden Abdurrahman Wahid jatuh di tengah jalan karena impeachment.

Pilgub dan pilkada langsung menghasilkan gubernur dan bupati yang tidak separtai dengan presiden. Dengan realitas politik seperti ini, tidak mudah bagi presiden untuk menancapkan programnya hingga ke desa-desa. Peran parpol asal sedikit-banyak akan mewarnai kebijakan gubernur dan bupati yang de facto berhubungan langsung dengan daerah.

Ada Kemajuan

Akan jauh lebih efektif jika kita tetap konsisten mengimplementasi demokrasi seraya memperbaiki berbagai kesalahan. Negara yang sukses menerapkan demokrasi akan lebih mudah meraih kesejahteraan, bahkan tingkat kemakmuran yang sudah dicapai akan lebih kuat bertahan. Itulah yang dialami negara-negara Eropa, AS, dan sekarang mulai diterapkan negara-negara Eropa Timur.

Singapura menempuh rute yang berbeda. Begitu pula Malaysia. Kedua negara itu lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi ketimbang penerapan demokrasi. Pilihan mereka membuahkan hasil, yakni kemajuan ekonomi yang jauh lebih baik dibanding Indonesia. Tapi, tidak ada kebebasan pers di Singapura. Peran negara begitu dominan di hampir semua aspek kehidupan.

Di Malaysia, gerakan prodemokrasi baru terlihat akhir-akhir ini, antara lain lewat Anwar Ibrahim. Jika ada kerusuhan massal menuntut reformasi, tidak mustahil ekonomi Malaysia akan kembali ambruk.

Tidak ada satu rute pun yang mutlak berhasil dan mutlak gagal. Indonesia selama 28 tahun di bawah Presiden Soeharto fokus membangun ekonomi. Dengan menjadikan ekonomi sebagai panglima, pemerintah all out menjaga stabilitas keamanan dan mengontrol aktivitas politik. Meski jumlah partai diciutkan menjadi tiga, dalam kenyataan, yang berperan hanya Golkar sebagai single majority.

Dengan situasi keamanan dan politik yang stabil, ekonomi berkembang mengesankan. Pada era 1980-an dan paruh pertama 1990-an, pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8%. Produk domestik bruto (PDB) per kapita yang pada 1969 baru sekitar US$ 90, pada tahun 1997 mencapai US$ 1.200. Infrastruktur vital dibangun di berbagai pelosok. Indonesia mencapai swasembada pangan. Angka pengangguran dan kemiskinan menurun tajam.

Pembangunan ekonomi yang mengabaikan demokrasi terbukti mudah luluh lantak. Aksi protes yang diwarnai kerusuhan massal Mei 1998 meruntuhkan bangunan ekonomi yang sudah disusun tiga dekade. Sejarah Indonesia membuktikan, pembangunan yang tidak disertai penerapan demokrasi akan mengempaskan keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah dicapai. PDB per kapita Indonesia tahun 1998 merosot menjadi US$ 513 dan angka kemiskinan meningkat tajam, mencapai 49,5 juta orang (24,%). Ini adalah konsekuensi dari sebuah perubahan.

Euforia reformasi 1998 mendorong lahirnya 49 parpol tahun 1998, 24 parpol tahun 2004, dan 38 parpol tahun 2009. Dalam demokrasi yang sedang mekar, parpol baru adalah bagian dari upaya rakyat untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Dalam euforia politik seperti ini kita terus berusaha membangun ekonomi.

Walau belum sesuai harapan dan jauh tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga, sejumlah indikator ekonomi selama sepuluh tahun reformasi sesungguhnya cukup mengesankan. PDB per kapita pada akhir 1997 sudah mencapai US$ 1.900. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1998 minus 13,1%, perlahan meningkat, dan pada tahun 2007 mencapai 6,3%.

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi bertumbuh signifikan meski dunia diguncang krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Bencana demi bencana yang datang silih berganti dan beban subsidi yang menghambat akibat krisis energi ikut menghambat langkah pembangunan yang dipimpin SBY-JK. Tapi, laju pertumbuhan ekonomi 2005, 2006, dan 2007 masing-masing 5,6%, 5,5%, dan 6,3%. Pada semester pertama 2008, ekonomi bertumbuh 6,4%. Angka kemiskinan dan pengangguran mulai turun perlahan.

Pengalaman empiris berbagai negara membuktikan, faktor ekonomi sangat menentukan keberhasilan penerapan demokrasi. Masyarakat yang sudah lebih sejahtera akan menuntut demokrasi. Karena itu, banyak pengamat yang mengaitkan keberhasilan demokrasi dengan lahirnya kelas menengah. Semakin besar lapisan kelas menengah semakin kuat desakan untuk demokrasi dan semakin sukses sebuah demokrasi diterapkan.

Ada pendapat bahwa negara berpenghasilan rendah lebih membutuhkan penegakan hukum ketimbang demokrasi. Demokrasi baru sukses diterapkan ketika PDB per kapita sebuah negara mencapai batas aman US$ 6.600.

Teori ini tak berlaku untuk semua dan mudah-mudahan bagi Indonesia. Jalan demokrasi sudah kita tapaki meski saat ini PDB per kapita Indonesia baru sekitar US$ 2.000. No point of return. Jika diimbangi law and order yang baik, demokrasi yang kita terapkan akan cepat membawa bangsa ini meraih kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan. *
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://paguyubanpulukadang.forumotion.net
 
Menapak Jalan Demokrasi, "No Point of Return"
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
www.paguyubanpulukadang.forumotion.net :: Tampilan Portal :: Multy News-
Navigasi: