www.paguyubanpulukadang.forumotion.net


 
IndeksIndeks  PortalPortal  FAQFAQ  PencarianPencarian  AnggotaAnggota  GroupGroup  PendaftaranPendaftaran  LoginLogin  
Pencarian
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Kudeta Hancurkan Bangsa
Tue Oct 19, 2010 3:27 pm by Admin

» SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR
Mon Oct 18, 2010 3:18 pm by Admin

» Urbanisasi Tak Terbendung, Jabodetabek Makin Kumuh
Thu Oct 14, 2010 3:26 pm by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431H KERUKUNAN KELUARGA BESAR JATON JAKARTA ( KKBJJ )
Mon Oct 11, 2010 9:25 am by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431 H PKBP JABODETABEK
Mon Oct 11, 2010 9:23 am by Admin

» Yang Kami Tolak Bukan Kristen, Tapi Kristenisasi
Thu Sep 23, 2010 6:32 pm by Admin

» 5,4 Juta Komuter Serbu DKI Jakarta Setiap Hari
Thu Sep 23, 2010 6:29 pm by Admin

» Gila! Al Quran Jadi Dibakar di Amerika
Sun Sep 19, 2010 3:49 pm by Admin

» PROJECT BLUE BEAM
Mon Sep 13, 2010 5:55 pm by Admin

» Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Sun Aug 15, 2010 7:21 pm by Admin

» Potret Kemiskinan Indonesia 69% Pekerja Ada di Sektor Informal
Fri Aug 06, 2010 2:17 pm by Admin

» Mengenal Lebih Dekat Hepatitis
Wed Jul 28, 2010 11:39 pm by Admin

» Alasan Sesungguhnya Mengapa AS Menyerang Iraq
Tue Jul 20, 2010 11:04 am by Admin

» AS Rahasiakan Obat Kanker dari Buah Sirsak
Tue Jul 20, 2010 9:18 am by Admin

» Politik Anggaran, Prorakyat atau Birokrat?
Mon Jul 19, 2010 5:52 pm by Admin

» Bingung Pastikan Arah Kiblat? Klik Qibla Locator
Sun Jul 18, 2010 8:10 am by Admin

» Inilah Kisah Ilyas dalam Injil Barnabas
Fri Jul 02, 2010 10:03 pm by Admin

» Pasar Taruhan Jagokan Brasil
Fri Jul 02, 2010 3:17 pm by Admin

» Jepang Lawan Paraguay di 16 Besar
Sat Jun 26, 2010 3:46 pm by Admin

» Sinyal Alquran tentang Bintang Runtuh di Pusat Galaksi
Mon Jun 21, 2010 12:04 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian

Share | 
 

 Daulat Rakyat atau Daulat Partai?

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 2244
Registration date : 31.08.08

PostSubyek: Daulat Rakyat atau Daulat Partai?   Fri Nov 14, 2008 3:20 pm

Daulat Rakyat atau Daulat Partai?


Oleh Mochamad Isnaeni Ramdhan

Syarat 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara sah nasional yang dianggap sebagai penghalang majunya beberapa orang sebagai calon presiden dan wakil presiden mulai diangkat sebagai isu uji materiil UU Pilpres, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Padahal, sesuai derajat perundang-undangan, konstitusi tidak mungkin mengatur hal yang rinci. Konstitusi hanya menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 6A Ayat (2) Perubahan UUD 1945).

Dilema tersebut bermuara pada ketidakjelasan konstitusi yang mengatur pemegang kedaulatan di Indonesia, karena pada Pasal 1 Ayat (2) Perubahan UUD 1945 dirumuskan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Siapa subjek pelaku kedaulatan tersebut dan bagaimana mekanisme kedaulatan diselenggarakan tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, meskipun banyak norma dalam UUD 1945 akhirnya ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Hal ini berbeda dari rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Dengan demikian, ada kejelasan pelaku dan mekanisme kedaulatan diselenggarakan.

Mengacu pada rezim kedaulatan rakyat, sesungguhnya rakyat yang menentukan penyelenggaraan kedaulatan secara langsung, melalui pemilihan umum, sehingga ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi tidak relevan. Namun, mengacu pada mekanisme perumusan makna pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi diatur dalam atau dengan undang-undang membuktikan bahwa pelaku kedaulatan tersebut berada pada pihak pembentuk undang- undang.

Pembentuk undang-undang di Indonesia terdiri atas DPR dan presiden, serta DPD sebagai "pemandu sorak". Dengan demikian, menurut konstruksi perundang-undangan, kedua lembaga yang disebut pertama yang memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan kedaulatan di Indonesia, sedang DPD hanya memberikan usul rancangan undang-undang, pertimbangan, dan ikut dalam pembahasan tingkat pertama dalam proses perumusan undang-undang di DPR.

Daulat Rakyat

Daulat rakyat, sebagaimana dituntut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, merupakan gerak mundur pendulum demokrasi di Indonesia yang muncul pada saat segenap kepentingan rakyat dikooptasi oleh sebagian orang yang dianggap wakil rakyat pada saat konstitusi belum diubah. Ketidakpercayaan rakyat pada wakilnya dimulai dari proses rekrutmen pengisian wakil rakyat sampai dengan putusan lembaga perwakilan yang tidak berpihak pada rakyat.

Pengisian anggota wakil rakyat, yang diwarnai dengan suasana kroni kekeluargaan dan koncoisme, kembali terulang pada pencalonan anggota legislatif dari sebagian partai politik, sekarang ini.

Tuntutan pengembalian kedaulatan rakyat, semula menginginkan pencalonan presiden dan wakil presiden, pencalonan anggota legislatif, sampai proses pengambilan putusan yang melibatkan rakyat, sehingga tuntutan demokrasi langsung dapat diwujudkan secara konkret. Namun, tuntutan tersebut sama dengan gerak mundur pendulum demokrasi, karena demokrasi langsung merupakan cara pengambilan putusan publik dengan melibatkan sebanyak mungkin rakyat yang diterapkan pada negara-negara kota, pada zaman Yunani kuno kerap mendapat kecaman mulai dari Plato, Polybios, bahkan Aristoteles.

Ketiganya menyatakan, demokrasi langsung hanya menguntungkan satu pihak, karena penyelenggaraannya didominasi oleh para orator yang dibayar oleh para pembayar pajak.

Plato menyatakan, demokrasi langsung sama-dengan mobokrasi (the rule of the mob), karena setiap orang bergerombol dan memutuskan putusan publik tanpa didasarkan pada pengetahuan yang memadai bagi kemaslahatan publik. Bahkan, Polybios menyatakan dalam teori klasiknya The Cycle of Polybios yang dikutip Aristoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh orang banyak yang paling buruk (the bad form of government by many), karena setiap orang memerintah, sehingga tidak jelas siapa yang diperintah.

Demokrasi perwakilan merupakan bentuk penyempurnaan demokrasi langsung. Cara pengambilan keputusan publik hanya melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kepedulian bagi kepentingan publik. Kompetensi dan kepedulian tersebut merupakan kredibiltas para calon wakil rakyat yang dipertaruhkan pada saat kampanye pemilihan umum. Para wakil rakyat inilah yang kemudian menyelenggarakan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum.

Daulat Partai

Demokrasi perwakilan tersebut diserahkan pada partai-partai politik, sehingga secara konkret kedaulatan rakyat dari rakyat diserahkan kepada partai politik. Konsekuensi inilah yang mendasari pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Beberapa partai politik kemudian secara leluasa menentukan kriteria calon presiden dan wakil presiden dari partainya dengan beragam pendekatan dan sesuai kepentingan dewan pimpinan partai politik.

Dari satu partai politik dapat muncul delapan calon presiden, sedangkan dari partai politik yang lain muncul dua-tiga calon ber- beda. Ada juga partai politik yang mengusung satu calon atau jika tidak diajukan partai politik tempatnya berkiprah, seorang calon dapat "menyewa" partai politik lain. Bahkan, jika tidak diajukan partai politik tempatnya berkiprah, silakan membuat partai politik baru.

Fenomena tersebut secara kasatmata membuktikan partai politik belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan pada saat perubahan konstitusi, sehingga tuntutan kejelasan pelaku dan mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat mampu menghindari beragamnya penafsiran terhadap kedaulatan rakyat.

Penulis adalah Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://paguyubanpulukadang.forumotion.net
 
Daulat Rakyat atau Daulat Partai?
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
www.paguyubanpulukadang.forumotion.net :: Berita :: Politik-
Navigasi: