Sebuah Fakta Pertarungan Ideologi

Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamdu. Inilah ucapan syukur dan rasa gembira tak terkira saat DPR mengesahkan UU Pornografi, 30 Oktober 2008 lalu. Perjalanan panjang proses legislasi RUU APP akhirnya sampai di terminal akhir: lahir UU Pornografi. Alhamdulillah, kini bangsa Indonesia memiliki payung hukum untuk menolak bahaya pornografi. Hal ini sekaligus menandakan kemenangan masyarakat pro moral atas kaum hedonis liberal. Sampai detik-detik terakhir, para seniman dan artis pendukung liberalisasi moral terus melancarkan serangan terhadap UU Pornografi. Termasuk dengan mengungkap alasan-alasan yang didramatisasi, seperti kriminalisasi wanita, merusak “Bhineka Tunggal Ika”, menghapuskan budaya dan tradisi masyarakat, mengancam keutuhan NKRI, dll. Pada titik tertentu, mereka lebih kelihatan seperti pendukung gerakan separatisme, ketimbang para pembela industri esek-esek. (Siapa yang pro NKRI, siapa yang mengancam perpecahan?).

Delapan fraksi di DPR secara aklamasi mendukung UU Pornografi, sedang fraksi PDIP dan PDS walk out dari sidang paripurna. Para seniman liberalis, dengan salah satu corongnya, Rieke Dyah Pitaloka (Si Oneng), menyatakan akan melawan pelaksanaan UU Pornografi. Tampak benar, betapa bencinya mereka melihat masyarakat hidup tenang, keluarga tenang, kaum wanita terjaga, anak-anak dapat menikmati kehidupan nyaman. Mereka ingin masyarakat hidup bebas, liberal, layaknya kehidupan bangsa-bangsa Barat. (Ingat, salah satu hobi syaitan, yaitu menyeret orang lain menjadi syaitan juga. Itu rumus umum!).

Di balik kemenangan masyarakat moralis di Indonesia ini sebenarnya ada benang merah perjuangan moral yang membentang panjang, sejak jaman Orde Baru dulu. Di masa Orde Baru, wakil-wakil rakyat dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) juga sangat getol menghambat setiap produk hukum yang berpihak kepada kaum Muslimin. Para politisi senior di PPP atau Golkar, mereka tahu benar kenyataan itu. Jika hari ini PDIP melakukan hal yang sama, ya wajar saja. Seperti kata pepatah, “Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya.”

Kalau menelisik lebih dalam, kemenangan legislasi UU Pornografi ini masih ada kaitannya dengan pertarungan ideologis di seputar Reformasi 1998. Mungkin Anda heran ketika ia dikaitkan dengan Reformasi 1998. Hal itu sangat wajar, sebab sejak Reformasi kita tidak memiliki wawasan sejarah yang benar. Sejarah kita dibentuk oleh opini media massa yang sangat menyesatkan. Disana, orang-orang yang baik dan jujur disingkirkan, sedangkan orang-orang jahat, malah dielu-elukan agar menjadi maskot dunia politik. Setelah 10 tahun Reformasi, banyak catatan-catatan sejarah yang masih gelap gulita. Kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang salah dan siapa yang benar di balik Reformasi 1998. Menjadi kewajiban kita untuk meluruskan hal-hal yang keliru. Ibarat suatu langkah yang tersesat, jangan segan berbalik ke arah semula, meskipun harus mundur jauh.

Ini adalah suatu momentum yang baik untuk mengingatkan Ummat Islam tentang kesesatan langkahnya, sejak era Reformasi bergulir. Tidak peduli, siapapun akan berkata apapun, kebenaran harus dinyatakan secara jelas. Hasbunallah wani’mal Wakil ni’mal Maula wani’man Nashir. Menyembunyikan kebenaran adalah suatu kemungkaran yang sangat dibenci dalam Islam. Al Qur’an mencela Bani Israil, “Sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui (kebenaran itu).” (Al Baqarah: 147).

Koridor Politik Islami

Tema yang kita kaji saat ini sarat bernuansa politik. Sebagai Muslim tentu kita menghendaki karakter politik Islami. Sebelum lebih jauh mengkaji masalah ini, ada baiknya kita sebutkan dulu secara ringkas prinsip-prinsip politik Islami. Hal ini akan menjadi koridor saat kita berbicara tentang politik.

(1) Tujuan hakiki pengamalan politik Islami adalah penghambaan (ibadah) kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Terjun ke dunia politik bukan untuk mencari kekuasaan, jabatan, harta-benda, peluang proyek, atau popularitas sebagaimana yang banyak dianut oleh para politisi. Tujuan utama kita adalah mengabdi kepada Allah. (Adz Dzariyaat: 56).

(2) Hakikat pengamalan politik Islami adalah menunaikan amar makruf nahi munkar. (Ali Imran: 104). Gerakan politik yang tidak mengemban misi amar makruf nahi munkar tidak disebut gerakan Islami, meskipun ia adalah partai Islam, berazas Islam, dan selalu mengangkat simbol-simbol Islam.

(3) Fokus utama politik Islami ialah pelaksanaan Syariat Islam. Jika kondisi memungkinkan kita perlu menerapkan Syariat Islam secara formal sebagai UU Negara. Jika tidak memungkinkan, kita bisa memperjuangkan pelaksanaan nilai-nilai (substansi) Syariat Islam itu. (An Nisaa’: 58).

(4) Dasar pertimbangan yang menjadi acuan politik Islami adalah kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Acuannya bukan demokrasi, pemikiran politik Amerika, hasil pooling, opini media massa, statement politik, dll. Seideal apapun teori politik, jika akibatnya adalah kesengsaraan Ummat, ia tidak bisa diklaim sebagai politik Islami. (An Nahl: 90).

(5) Politik Islami menghargai prestasi kebaikan yang dilakukan oleh siapapun di jaman kapanpun. Politik Islam tidak membabi-buta, atau dikendalikan oleh dendam kesumat. Siapapun yang berbuat baik, layak dihargai. Dalam Al Qur’an, “Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna, sedangkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia akan tetap lestari di bumi.” (Ar Ra’du: 17). Ada sebuah prinsip Islami yang sangat penting, yaitu: Al muhafazhah bil qadimis shalih, wal akhdzu bil jadidil aslah (memelihara yang baik-baik dari masa lalu, dan mengambil yang terbaik dari masa kini). Setiap kebaikan adalah nikmat Allah, maka sikap kita mensyukurinya, bukan menghancurkannya.

(6) Menghukumi berbagai kenyataan politik, baik berupa tindakan pribadi, kelompok, pernyataan, peristiwa-peristiwa, manuver, dan sebagainya secara adil. Tidak menjerumuskan diri ke dalam kezhaliman, terhadap kawan maupun lawan, baik dalam urusan kecil maupun besar. Dalam Al Qur’an, “Berbuat adillah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil.” (Al Hujuraat: 9).

(7) Mendukung kepemimpinan Islami yang berpedoman kepada Syariat Islam, atau kepemimpinan yang shalih dan taqwa kepada Allah, atau kepemimpinan yang berpihak kepada Islam dan kaum Muslimin. Kita tidak boleh mengambil pemimpin orang-orang yang memusuhi Islam. (An Nisaa’: 144).

Prinsip-prinsip seperti di atas sangat penting sebagai koridor dalam menunaikan politik Islami. Jika prinsip-prinsip itu diterapkan secara konsisten, tentu kaum Muslimin tidak akan penderitaan lahir-batin seperti saat ini. Betapa banyak politisi-politisi karbitan bermunculan, bahkan yang “bermerek” partai Islam sekalipun. Padahal mereka hanya memiliki sedikit wawasan logika politik, bahkan minus ilmu pengetahuan Islam. Dengan modal seperti itu sangat sulit berharap akan lahir keberkahan dari kancah praktik politik.


Kilas Balik Politik Soeharto

Adalah kekeliruan fatal ketika generasi muda saat ini mengklaim, bahwa politik Soeharto secara mutlak salah atau zhalim. Tidak, tidak demikian. Disana memang ada korupsi, penyimpangan, kebobrokan, kezhaliman, dan sebagainya. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Banyak sisi-sisi kebaikan politik Soeharto yang selama ini secara tidak sadar kita ingkari. Fakta-fakta kebaikan itu tertimbun atau sengaja dilupakan. Disini kita perlu mengungkapkan sebagian kebaikan itu, agar ia tidak menjadi skandal sejarah yang sangat memalukan.

Politik Soeharto tidak bersifat linear (seperti garis lurus). Di awal dan pertengahan karier politiknya, Soeharto bersikap anti terhadap dakwah Islam. Namun alhamdulillah, sejak akhir 80-an sampai lengser dari jabatan RI-1, beliau berbalik arah mendukung kehidupan Ummat Islam. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masa jabatannya (tahun 1988-1998), Pak Harto membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan kaum Muslimin. Beliau seolah ingin menebus kesalahannya setelah sekian lama bersikap paranoid terhadap gerakan Islam.

Dalam kurun waktu 10 tahunan itu, muncul berbagai kebijakan politik Soeharto yang sangat bermanfaat bagi Ummat Islam, antara lain: Legalisasi jilbab di sekolah dan instansi formal, UU Pendidikan Nasional, UU Perkawinan, UU Bank Syariah, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (Kopontren), pembangunan ribuan masjid (melalui Yayasan Dana Muslim Pancasila), pengiriman dai-dai ke daerah pelosok/pedalaman, menggalakkan ekonomi kerakyatan, labelisasi halal MUI, kemudahan sistem ONH, penerimaan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hukum privat di Indonesia, mendukung berdirinya ICMI, munculnya koran Republika, program pesantren kilat untuk pelajar, dll. Begitu pula program-program lain, seperti peringatan Hari Besar Islam secara kenegaraan, Pekan Budaya Islam Istiqlal, membuat Mushaf Al Qur’an Khas Nusantara, Festival Bedug Nasional, dll.

Secara politik Soeharto dekat kepada BJ. Habibie, beliau mengakomodir masuknya politisi-politisi Muslim di DPR, MPR, dan Kabinet. Hal itu pernah disebut oleh Kompas, sebagai fenomena ijo royo-royo. ICMI dan CIDES diterima sebagai mitra Pemerintah, MUI selalu menjadi tempat konsultasi Pemerintah, dan banyak tahanan politik dari kalangan aktivis Islam yang dibebaskan (misalnya AM. Fatwa). Bahkan, di era itu untuk pertama kalinya pelajaran Bahasa Arab disiarkan secara rutin sepekan sekali di TVRI. Kalau dirinci satu per satu tentu sangat banyak. Sampai, ketika Bosnia Herzegovina dilanda genocida, Pak Harto memberikan dukungan politiknya. Melalui adiknya, Probosutedjo, beliau mendukung pendirian sebuah masjid besar di Bosnia.

Saya rasa, seorang tokoh paling fundamentalis sekalipun di Indonesia ini, belum tentu bisa mengeluarkan sekian banyak kebijakan politik yang sangat bermanfaat bagi Ummat Islam. Anda perlu ingat, Indonesia bukanlah negara Islam, dan masyarakatnya sangat multi kultural. Dan hebatnya, semua kebijakan itu terlaksana secara damai, tanpa melalui proses revolusi berdarah-darah. Hal ini seperti membenarkan ungkapan Salaf, “Sesuatu yang tidak bisa diluruskan dengan lisan ulama, ia bisa diluruskan dengan pedang penguasa.” Akses ke penguasa kerap kali lebih bermanfaat daripada melakukan demonstrasi 1000 kali sehari. Sampai-sampai, pimpinan Jamaah Al Arqam di Malaysia, Syaikh Ashari Muhammad menyebut sikap politik Pak Soeharto sebagai tanda-tanda Kebangkitan Islam dari Asia Tenggara.

Dengan menyadari semua itu, tidak berlebihan jika almarhum KH. Anwar Haryono (Ketua DDII waktu itu) menyimpulkan, “Orde Baru telah berubah!” Dari tulisan yang pernah dimuat sebuah tabloid Islam, disebutkan bahwa menjelang wafatnya, Buya M. Natsir setuju jika Presiden Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI. Adapun Amien Rais justru sangat menentang kepemimpinan Soeharto. Buya Natsir bukan tidak tahu bahwa Pak Harto telah puluhan tahun menjadi presiden, tetapi beliau menyadari bahwa di balik kepemimpinan Pak Harto terdapat sangat banyak gerbong kepentingan kaum Muslimin. Pak Natsir sejak lama telah kritis kepada Orde Baru, melalui kelompok Petisi 50. Karena itu pula beliau dan kawan-kawan dikenai cekal, tidak boleh pergi ke luar negeri. Omong kosong, kalau yang berani mengkritik Orde Baru hanya Amien Rais. Petisi 50 lebih dulu bersura keras, ketika Amien masih menjadi dosen di Universitas Orde Baru.

Banyak kebaikan-kebaikan masa lalu yang kini telah hilang. Dulu, jangankan beredar video mesum “VCD Itenas” dan turunan-turunannya, ketika Betharia Sonata membawakan lagu melankolik (cengeng) Hati yang Luka, kemudian lagu itu booming luar biasa. Departemen Penerangan segera bertindak melarang lagu itu diputar di TVRI, karena khawatir masyarakat ikut-ikutan cengeng. Sesuatu yang secara mental dianggap buruk, sudah dilarang.

Saya juga masih ingat ketika Pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan nama-nama asing untuk nama-nama bisnis, billboard, nama real estate, dan sebagainya. Istilah-istilah yang kebarat-baratan harus diganti ke istilah nasional atau lokal. Alasannya, biar budaya bangsa tidak digeser oleh istilah-istilah asing. Ketika naik bis ke Jakarta lewat Puncak, banyak papan-papan nama yang diblok dengan kertas/plastik putih, ada yang ditutup dengan cat, ada yang dilepas, dan lain-lain. Itu demi meneguhkan budaya nasional atas budaya asing. Adapun hari ini, cobalah Anda lihat ke layar TV! Adakah kejayaan budaya nasional atau lokal disana? Juga coba perhatikan fenomena perang tarif antar operator-operator telepon seluler. Apakah disana Anda menyaksikan sikap budaya nasional? Nonsense.

Begitu pula, dulu di jaman Soeharto, hanya gara-gara Permadi (sekarang anggota fraksi PDIP di DPR) mengatakan, “Nabi Muhammad tidak terlalu pintar.” Dia harus berurusan dengan polisi, mendapat kecaman MUI dan Ummat Islam. Adapun hari ini, lihatlah bagaimana kelakuan JIL dan kawan-kawan? Mereka bukan hanya melecehkan Nabi, tetapi sudah merongrong fundamental akidah Islam. Di IAIN atau UIN dan semacamnya, akidah Islam menjadi bahan olok-olok. Dosen-dosen yang berakidah liberal (kafir) bebas mendoktrin pikiran-pikiran mahasiswa. Departemen Agama seperti tidak berdaya menghadapi arus liberalisme kafir ini.

Anda mungkin ingat, hebatnya kegelisahan publik di akhir 80-an saat beredar isu “Lemak Babi”. Wartawan yang pertama kali mengungkap berita itu adalah Al Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, yang saat ini terkenal sebagai pakar aliran sesat. Waktu itu beliau masih bergabung dengan koran Pelita. Masyarakat resah sekali sehingga penjualan produk-produk industri turun drastis. Dan pemerintah tanggap, sehingga kejadian itu mendorong munculnya labelisasi halal MUI.


Katanya Soeharto Menolak Suksesi

Amien Rais sejak tahun 90-an getol menyerukan agar Pak Harto sebaiknya mundur dari jabatan Presiden RI, dan mempersilakan tokoh-tokoh lain menjadi presiden. Iwan Fals menimpali dengan merilis lagu Bento dan Bongkar. Lirik lagu itu kental bernuansa kritik terhadap Soeharto. Apalagi lagu Pak Tua, sangat-sangat jelas kemana arah bidikannya.

Opini yang berkembang kuat waktu itu, Soeharto tidak mau turun tahta, karena dia gila kekuasaan, ingin terus berkuasa sampai wafat. Di sisi lain, banyak yang percaya kalau Soeharto sudah diganti, kehidupan masyarakat akan seketika berubah menjadi adil, makmur, sentosa, gemah-ripah loh jinawi. Kemudian fakta membuktikan, Soeharto mau turun dari kekuasaan, tanpa harus memerangi gerakan mahasiswa. Sampai saat ini Presiden RI sudah berganti 4 kali, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Hingga ada disana mantan-mantan presiden yang ngotot ingin menjadi presiden lagi, padahal jelas-jelas dia sudah gagal. Berbeda dengan Soeharto, ketika sudah mundur, dia tidak terjun lagi ke dunia politik praktis. Bahkan sejak mundur dari Presiden, Soeharto tidak mau pergi ke luar negeri, sekalipun untuk berobat.

Sebenarnya, Pak Harto tidak berambisi dengan jabatan presiden. Pada Mei 1998, ketika gerakan mahasiswa sedang ganas-ganasnya, beliau membuat pernyataan politik yang bernada mencela dirinya sendiri. Beliau mengaku, bahwa dirinya sudah TOP (Tua, Ompong, Perot). Dia tidak bernafsu memimpin Indonesia. Beliau ingin proses Reformasi secara gradual (bertahap), tidak membongkar semua hasil-hasil pembangunan yang sudah susah-payah dibangun selama 30 tahunan. Terbukti, di kemudian hari analisis beliau benar, bahwa Reformasi menghancurkan kebaikan-kebaikan pembangunan yang telah ditanam sejak Orde Baru. Akibatnya, yang menderita adalah rakyat Indonesia sendiri.

Pak Harto tahu secara jelas, bahwa musuh yang dihadapi bangsa Indonesia adalah para kapitalis Barat yang sejak lama ingin merusak kehidupan negara. Oleh karena itu beliau berkali-kali melakukan lawatan ke Timur Tengah dalam rangka menjalin aliansi dengan negara-negara Muslim. Pak Harto sangat tahu, bahwa di Indonesia belum muncul pemimpin politik yang sekuat dirinya. Dia khawatir, jika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah, rakyat akan dikorbankan di hadapan kepentingan kapitalis Barat. Dan itu terbukti, ketika Indonesia dipimpin Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY, rakyat selalu menjadi sasaran untuk dikorbankan. (Amran Nasution mengkritik tajam dalam tulisannya, Laissez Faire Pak SBY, Laisses Faire. Dimuat di hidayatullah.com).

Saya tidak percaya seorang Amien Rais adalah tokoh Reformasi. Dia itu doktor politik lulusan Chicago, Amerika. Pemikiran-pemikirannya sangat American oriented. Saya yakin, kebencian dia kepada Soeharto bukan karena alasan Soeharto terlalu lama menjadi Presiden RI. Tetapi dia menjalankan agenda yang dipaksakan oleh para kapitalis Barat. Menurut saya, Amien tidak berbeda dengan IMF, hanya berbeda posisi dan deskripsi kerjanya saja. Iwan Fals dan lain-lain juga sama saja. Mereka hanyalah orang-orang yang dipelihara kapitalis Barat.

Banyak orang menuduh politik Soeharto sarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). KKN itu memang ada dan nyata, tetapi tidak sedramatis yang digembar-gemborkan media-media massa pro kapitalis. Menurut Prof. Soemitro Djoyohadikusumo, angka kebocoran anggaran di jaman Orde Baru rata-rata 30 %. Itu data resmi yang diklaim oleh “begawan ekonomi” itu. Angka korupsi 30 % secara riil menghambat pelayanan birokrasi, tetapi tidak sampai berakibat menghancurkan struktur ekonomi kita. Kehancuran ekonomi Indonesia bukan karena angka 30 % itu, tetapi karena sistem makro ekonomi yang menuruti resep-resep IMF. Pakar ekonomi Dr. Rizal Ramli pernah mengatakan, bahwa IMF bertanggung-jawab di balik penggelontoran mega dana BLBI. IMF inilah biang-keroknya kerusakan ekonomi Indonesia. Dan sekarang, orang IMF, Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan RI.

Kalau korupsi 30 % di jaman Orde Baru teratasi, pelayanan birokrasi akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Korupsi itu tidak ada kaitannya dengan kemerosotan nilai tukar rupiah dari posisi Rp. 2.500,- ke angka Rp. 10.000,- per dolar (merosot 300 %). Padahal semua pihak sudah tahu, Krisis Ekonomi dipicu oleh kehancuran nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Korupsi 30 % dan kemerosotan kurs sampai 300 % itu tidak ada kaitannya. Jika ada, kaitannya kecil atau tidak secara langsung.

Sekarang bandingkan dengan praktik korupsi di era Reformasi! Korupsi kini telah menjadi konsekuensi jabatan. Sampai level pejabat Kejaksaan Agung pun tidak segan-segan menjadi broker perkara (kasus Jaksa Urip Trigunawan dkk). Padahal kejaksaan itu tugasnya sebagai “penjaga gawang” keadilan hukum. Data terakhir, pejabat kejaksaan di Gorontalo marah-marah dan membodoh-bodohkan polisi, karena dia tidak diberi uang 50 juta. Katanya Reformasi, tetapi praktek korupsi berlangsung sangat telanjang. Mantan Ketua MA, Bagir Manan, hampir-hampir terjerumus kasus percaloan hukum di MA. Korupsi bukan hanya oleh pejabat dan penguasaha, bahkan para penegak hukum level tertinggi. Inilah “barakah” era Reformasi.

Era 70-an sampai pertengahan 80-an, Soeharto memiliki hubungan gelap gulita dengan gerakan Islam. Hal itu bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu: Pertama, beliau seorang militer yang biasa didoktrin nilai-nilai nasionalisme; Kedua, beliau berasal dari keluarga awam ilmu agama dari Gunung Kidul; Ketiga, ini yang paling mendasar, orang-orang berpengaruh yang ada di sekitarnya rata-rata dari kalangan anti Islam (Islam phobia), seperti CSIS, LB. Moerdani, Soedomo (waktu masih non Muslim), Frans Seda, JB. Soemarlin, Radius Prawiro, dan sebagainya. Sikap pemimpin sangat dipengaruhi para pembisik di sekitarnya. Hal itu sangat jelas terlihat di era Abdurrahman Wahid. Dia dijatuhkan karena skandal Buloggate dan Bruneigate. Salah satu pembisiknya adalah Soewondo, seorang tukang pijit.

Bukan berarti saya fanatik kepada Soeharto, atau ingin kembali ke sistem Orde Baru. Tidak sama sekali. Tetapi kita harus jujur dalam menyikapi realitas politik. Kenyataan yang buruk tunjukkan agar menjadi nasehat; tetapi kenyataan-kenyataan baik juga jangan diingkari. Kita harus bersikap adil, “Berbuat adil-lah, sebab adil itu lebih dekat ke taqwa.” (Al Maa’idah: . Contoh PKS, mereka suka jika partainya dipuji-puji oleh banyak kalangan; tetapi mereka akan emosi ketika diingatkan bahwa PKS ikut berkoalisi di bawah kepemimpinan SBY-Kalla. Itu hanya contoh sederhana, bahwa mengingkari suatu kebaikan, dengan hanya menyebut keburukan, tidak disukai oleh siapapun, termasuk oleh partai aktivis sekalipun.

Seperti Asvi Warman Adam, pengamat politik LIPI. Hampir semua komentarnya tentang Soeharto selalu negatif. Dia seperti melihat dengan kacamata hitam. Tetapi kalau dia diingatkan tentang kejahatan-kejahatan Soekarno dalam sejarah, dia juga akan emosi. Seokarno itu hampir saja menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam sistem Komunisme, pasca Pemberontakan G30S/PKI.

Kalau Soeharto disebut ideal, jelas masih jauh. Tetapi beliau memiliki keberpihakan terhadap kepentingan Ummat Islam; setidaknya kepada kepentingan internal bangsa Indonesia sendiri. Nah, keberpihakan itulah yang tidak ada sejak Indonesia masuk era Reformasi, dari jaman Wahid sampai SBY. Para pemimpin seperti boneka kayu yang dikendalikan dari jauh oleh tangan tak terlihat.


Mengapa Soeharto Dijatuhkan?

Jika Soeharto sebenarnya baik, mengapa dia dijatuhkan? Jawaban atas pertanyaan ini sederhana saja, yaitu: Soeharto pro kepentingan Ummat Islam. Bahkan sikap itu beliau tunjukkan ke dunia internasional, saat dirinya dan keluarganya menunaikan Ibadah Haji secara kenegaraan. Biasanya, para pemimpin negara Muslim tidak berani menunjukkan ritual Ibadah Haji-nya secara terbuka. Tetapi Pak Harto berani, dengan segala resiko politik yang mesti ditanggung.

Pak Harto itu seperti pemimpin yang mendapat hidayah. Di rumahnya beliau mendatangkan guru ngaji, KH. Qosim Nurzeha; putrinya Mbak Tutut selalu memakai kerudung (meskipun bukan jilbab rapi); isterinya mendirikan Museum Baitul Qur’an di TMII; sampai wafatnya di RSPP Jakarta, Pak Harto tetap melaksanakan Shalat. Berbeda dengan Soekarno yang tidak istiqamah melaksanakan Shalat, sampai akhir hayatnya dia tidak shalat. Bahkan diragukan ketika dia membacakan Proklamasi 17 Agustus 1945 dia sudah menunaikan Shalat Shubuh. Tidak ada informasi sejarah yang menceritakan hal itu. Padahal kata Nabi, batasan antara kekafiran dan keislaman itu, ialah meninggalkan shalat.

Dukungan Soeharto terhadap Ummat Islam membuat negara-negara Barat gerah. Mereka melihat Indonesia berproses ke arah Islamisasi kehidupan. Oleh karena itu, mereka segera memikirkan makar politik untuk menurunkan Soeharto. Itulah yang kemudian kita kenal dengan Krisis Moneter 1997. Krisis ini benar-benar diciptakan Amerika dan IMF untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam sebuah tulisan yang dibuat oleh Prof. Steve Henke, seorang pakar CBS sekaligus profesor ekonomi terapan di Johns Hopkins University, Baltimore, AS. Dia mengatakan, bahwa IMF berada di balik kehancuran ekonomi Indonesia tahun 1997 itu.

Berikut ini sebagian isi tulisan Steve Henke di malajah Tempo:

“Seperti diketahui, saya mengetahui sesuatu tentang penggulingan Soeharto itu. Pada akhir Januari 1998, saya memberikan serangkaian kuliah di Bogazici University. Suatu malam, ketika saya dan Nyonya Henke sedang bersantai di Ciragan Palace Hotel, Istambul, saya menerima pesan mendesak. Pesan itu adalah undangan dari Presiden Soeharto untuk mengunjunginya di Jakarta.

Krisis Asia pada 1997 berat menghantam Indonesia. IMF meresponnya dengan memberikan resep pengobatan standarnya, dan Indonesia mengambangkan rupiah pada 2 Juli 1997. Hasilnya adalah bencana. Nilai rupiah ambruk, inflasi melambung tinggi, dan kekacauan ekonomi terjadi. Soeharto tahu saya telah menyarankan kepada Bulgaria dan Bosnia untuk memberlakukan currency board pada 1997. Dan seperti malam menyusul siang, kekacauan mata uang terhentikan di Bulgaria dan Bosnia segera setelah mereka mengadopsi kurs tetap yang dibarengi dukungan penuh mata uang domestik mereka dengan cadangan valuta asing.

Presiden Soeharto menyadari bahwa obat IMF akan membunuh pasien dan sebuah currency board bisa mencegah keambrukan total. Menyusul pertemuan pertama kami di Jakarta, Soeharto menunjuk saya sebagai penasehat khusus. Tak berapa lama saya mengusulkan sebuah currency board untuk Indonesia, dan Soeharto menyetujui gagasan ini. Hal ini mengangkat rupiah. Nilai mata uang itu naik 28 persen dibandingkan dengan dolar Amerika pada hari ketika berita disiarkan. Pemerintah Amerika dan IMF tak senang.

Meski proposal currency board menghimpun dukungan dari banyak pemenang Nobel dan ekonom terkemuka lainnya –termasuk Gary Becker, Rudiger Dornsbursch, Milton Friedman, Merton Miller, Robert Mundell, dan Sir Alan Waters- tetap saja ia menjadi sasaran serangan yang menghancurkan dan keji. Soeharto diberitahu dengan tegas –oleh Presiden Amerika Bill Clinton dan Michael Camdessus, Direktur Pengelola IMF- bahwa ia harus membuang gagasan tentang currency board atau melupakan bantuan luar negeri US$ 43 miliar.

Mengapa currency board untuk Indonesia menimbulkan reaksi yang keras seperti itu? Pemenang Nobel Merton Miller segera memahami permainan besarnya. Ia mengatakan kepada koran Christian Science Monitor, bahwa Amerika ingin menyingkirkan Soeharto dan bahwa currency board bisa mengacaukan rencana itu. Profesor Miller mengatakan, Departemen Keuangan Amerika tahu bahwa currency board bisa menstabilkan rupiah dan ekonomi Indonesia, dan sebagai akibatnya Soeharto akan bertahan di kekuasaan. Karena itu, pemerintah Amerika menggunakan segala cara yang ada –termasuk IMF- untuk menentang gagasan itu.

Mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, berkesimpulan serupa: “Departemen Keuangan Amerika sengaja menggunakan ambruknya ekonomi sebagai cara untuk menyingkirkan Presiden Soeharto.” Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Lawrence Eagleberger, juga meyakini diagnosis yang sama: “Kami (pemerintah Amerika) cukup cerdik dengan mendukung IMF untuk menjatuhkan (Soeharto). Soal apakah itu cara yang bijak, masalah lain. Saya tak mengatakan Soeharto mesti bertahan, tapi saya boleh dibilang mengharapkan ia turun dengan syarat, ketimbang karena IMF memaksanya.”

Bahkan Micahel Camdessus tak bisa menemukan kesalahan di dalam pendapat ini. Pada saat pensiunnya, ia dengan bangga mengatakan, “Kami (baca: IMF) menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto melepas jabatannya.”

Gagasan perubahan regim di kalangan neo-konservatif dan penggunaannya sama sekali bukan hal baru. Yang membedakan penerapannya di Irak adalah (dengan) penggunaan kekuatan militer besar-besaran (sedangkan di Indonesia dengan pendekatan sistem moneter –pen.).” (Tempo, 11 Mei 2003).

Itulah yang ditulis oleh Steve Henke. Tulisan senada, pernah ditulis Asro Kamal Rokan di Republika. Penjatuhan Soeharto bukanlah oleh para mahasiswa, tetapi oleh tangan-tangan kapitalis Barat. Para mahasiswa hanya berfungsi sebagai “kuda troya” saja. Dan Soeharto sudah memahami ancaman ini sejak lama. Beliau bersedia menanda-tangani Pakta APEC atau WTO, karena mendapat tekanan kuat dari negara-negara Barat. Kekuatan itulah yang kerap disebut oleh para pakar sebagai New Colonialism (kolonialisme baru). Mereka yang menjalankan agenda liberalisasi di Indonesia, sampai saat ini. Pak Harto terlalu santun untuk terus-terang kepada rakyatnya. Dia tidak mau rakyatnya memikul beban psikologis berat, karena menghadapi konflik dengan negara-negara kapitalis. Dia memilih diam sampai wafat, sambil memberi pelajaran kepada rakyat Indonesia dengan “diam”.

Sampai disini, rasanya lucu melihat aktivis-aktivis Islam yang begitu mudah didikte oleh opini-opini media. Mereka tidak mengerti persoalannya secara detail. Mereka hanya termakan oleh provokasi media-media TV yang intensif mendoktrin pemikiran. Media-media TV itu masih satu barisan bersama kapitalis liberal, mereka jelas memperjuangkan agendanya. Mereka anti Islam dan anti terhadap segala sesuatu yang baik pengaruhnya bagi kaum Muslimin.

Fakta lain yang juga harus diketahui, yaitu tentang kucuran dana US$ 26 juta dolar untuk mendanai penggulingan Soeharto pada Mei 1998. Dana itu berasal dari USAID, disalurkan ke LSM-LSM dan gerakan mahasiswa anti Soeharto. Informasi ini diulang berkali-kali oleh Amran Nasution dalam berbagai tulisannya di situs hidayatullah.com. Fakta itu bersumber dari tulisan Tim Weiner, di The New York Times, 20 Mei 1998. (Lihat Membuka Topeng Negara Gagal, oleh Amran Nasution, hidayatullah.com, 17 April 2008). Orang-orang seperti Adnan Buyung Nasution dan Gunawan Mohamad konon tahu banyak tentang aliran dana USAID itu. (Dalam konteks yang lain, Arifin Panigoro juga pernah mengaku, dia mendanai gerakan mahasiswa anti Habibie selama 1998-1999).

Jadi, pendirian Soeharto yang mulai menjauh dari jaringan Islam phobia (seperti CSIS, Moerdani, Frans Seda, dll) dan kesungguhannya untuk mendukung usaha-usaha perbaikan kehidupan kaum Muslimin, itulah yang membuatnya dijatuhkan dari kursi RI-1. Dulu, sewaktu Soeharto bersikap anti Islam, Barat tidak mempersoalkan politiknya. Bahkan Soeharto dijuluki “the good boy”. Hanya ketika regim Orde Baru mulai menjauh dari jaringan Mafia Berkeley, dan mendekat ke ICMI, dia dihabisi dengan Krisis Moneter 1997.

Dengan sendirinya, kalau kita setuju, ikhlas, dan ridha dengan runtuhnya politik Soeharto, serta bersyukur atas terciptanya kehidupan serba liberal seperti saat ini, berarti kita satu barisan bersama IMF dan Departemen Keuangan Amerika, serta satu barisan bersama kelompok Islam phobia. Na’udzubillah min dzalik.

Tetapi juga tidak lantas kita setuju 100 % dengan Pak Harto. Kita tetap tidak setuju dengan yang buruk-buruk di jamannya, apapun bentuknya. Seperti kasus Tanjung Priok, Talangsari, DOM di Aceh, militerisme, sikap lunak kepada konglomerat China, dll. jelas kita tidak setuju. Kita hanya setuju yang baik-baik saja, bukan yang buruknya. Sejatinya, Reformasi itu dibutuhkan bukan untuk membongkar semua kebaikan di jaman Orde Baru, tetapi untuk memperbaiki hal-hal yang keliru dan zhalim di jaman itu. Ternyata kenyataan yang terjadi, Reformasi menghancurkan kebaikan-kebaikan masa lalu dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kehidupan serba liberal di segala bidang. Jelas, bukan Reformasi keblinger seperti ini yang kita harapkan. Ini bukan Reformasi seperti yang diklaim, tetapi dehumanisasi kehidupan masyarakat.


Politik Substansi Syariat

Pak Harto itu bukan seorang aktivis Islam, tidak lahir dari keluarga santri, tidak pernah ikut liqa’ atau halaqah, tidak pernah menjadi anggota Harakah Islam, dan sebagainya. Beliau seorang militer, mantan prajurit tempur sejak era Perang Kemerdekaan. Dengan background seperti ini wajar kalau dia jauh dari isu penegakan Syariat Islam. Tetapi kebijakan-kebijakan politiknya sangat banyak mengakomodir kepentingan Ummat Islam, hal itu bisa diterima sebagai dukungan bagi pengamalan Syariat Islam. Dengan istilah lain, beliau mendukung pengamalan substansi Syariat. Bahkan mungkin beliau memperlihatkan aplikasi pengamalan substansi Syariat yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Contoh, legalisasi jilbab. Siapa bisa menjelaskan bahwa legalisasi jilbab tidak sesuai Syariat Islam? Adakah yang mampu menjelaskan? Begitu pula dengan konsep Bank Syariah, labelisasi halal MUI, pendidikan agama bagi pelajar Muslim, kalimat “iman dan takwa” di GBHN, UU Perkawinan, dan sebagainya. Siapakah bisa menerangkan, bahwa semua itu tidak sesuai Syariat Islam? Jelas semua itu sesuai pengamalan Syariat Islam dan bermaslahat bagi kehidupan Ummat. Ketika para politisi Muslim hari ini mengklaim slogan “substansi Syariat”, maka Soeharto telah menunjukkan hal itu dengan kebijakan politik kongkret.

Bagi seorang politisi besar seperti Soeharto, datang dari keluarga awam ilmu agama, dibesarkan dengan doktrin nasionalisme militer, memimpin sebuah negara dengan + 13.000 pulau, di dalamnya terdapat ratusan etnis dan bahasa, adalah suatu keajaiban besar saat beliau banyak mengakomodir kepentingan kaum Muslimin melalui legalisasi produk-produk hukum yang sesuai Syariat. Secara formalitas, beliau tidak pro Syariat Islam, tetapi secara substansial, keberpihakan itu sangat jelas. Saya yakin, dibandingkan gerakan Islamisasi yang digerakan partai AKP di Turki, gerakan mantan Presiden Soeharto jauh lebih progressif.

Dan hebatnya, media-media massa dan para politisi Americanist, mereka tidak pernah melihat jasa-jasa Soeharto kepada Ummat Islam. Mereka selalu mengungkit sisi-sisi buruk kepemimpinannya. Majalah Tempo pernah mendiskreditkan IPTN, setelah salah satu pesawat produksinya jatuh dalam latihan. IPTN pun membawa masalah itu ke pengadilan. Kalau mau jujur, di negara mana yang tidak ada penyimpangan, tidak ada korupsi, tidak ada kezhaliman politik? Adakah sebuah negara yang suci dari kekeliruan? Hingga di Kerajaan Arab Saudi pun, yang konon pemerintahnya dipandu oleh nasehat-nasehat ulama, disana juga banyak kekurangan. Tidak terkecuali Mesir, Kuwait, Yaman, Malaysia, Pakistan, Turki, Brunei, dan sebagainya. Adakah yang bebas murni dari kesalahan? Hanya negara yang dipimpin oleh Malaikat dan rakyatnya Malaikat semua, yang bebas dari kesalahan.

Adalah wajar seorang pemimpin politik di sebuah negara seperti Indonesia ini tidak bersih dari kesalahan dan kezhaliman. Tinggal kemudian ditimbang, dia lebih banyak kebaikan atau keburukannya? Dalam pandangan saya pribadi, mantan Presiden Soeharto itu seorang politisi besar. Sejak awal sampai pertengahan kepemimpinan, beliau dikelilingi orang-orang Islam phobia yang kemana-mana selalu “memakai kacamata hitam” (memandang negatif Ummat Islam). Namun di akhir masa jabatannya (setidaknya 10 tahun terakhir), beliau menerapkan kebijakan politik yang berpihak kepada Ummat Islam. Beliau meninggal sebagai seorang Muslim yang tetap menjalankan Shalat sampai wafatnya.

Sangat tidak bijaksana semata-mata menghujat Soeharto, dengan tidak mau mengakui sedikit pun kebaikan-kebaikannya. Saat ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan Soekarno-Hatta, padahal keduanya adalah penentang paling keras penerapan Syariat Islam. Soekarno-Hatta tidak meninggalkan jejak-jejak yang baik bagi dakwah Islam, sementara Soeharto meninggalkan banyak hal. Ya, Ummat Islam harus berani bersikap jujur. Kita jangan tertimpa kemalangan dua kali; malang karena hidup kita saat ini menderita, dan malang karena kita dianggap sebagai Ummat yang tidak tahu balas budi. Sewaktu Soeharto wafat, Lee Kuan Yew mengecam bangsa Indonesia yang katanya tidak bisa memperlakukan pemimpin besar seperti Soeharto secara layak. Seorang musuh pun bisa mengakui kebaikan itu, mengapa kita sebagai sesama Muslim justru tidak mengakuinya?

Saya khawatir, hal-hal seperti itu termasuk alasan yang membuat bangsa ini selalu didera oleh musibah berat. Betapa tidak, kita kurang pandai mensyukuri kebaikan. Saat diberi pemimpin yang buruk, kita marah-marah; saat diberi pemimpin yang baik, kita melupakan jasa-jasa baiknya. Sangat aneh!


Di Balik Gerakan Reformasi

Sebenarnya yang menyukai tumbangnya Soeharto bukan hanya Amien Rais, mahasiswa, dan para politisi. Ada sebuah kekuatan besar yang tidak kita perhitungkan sejak semula, yaitu para pendukung budaya liberalis Barat. Mereka ini selama era Orde Baru sangat tidak betah, sebab disana terlalu banyak restriksi (larangan-larangan) yang menghambat gerakan mereka. Di masa itu, kekuatan mereka sudah muncul, hanya sangat sporadis dan terpencar. Bisa dikatakan, mereka adalah orang-orang yang di kemudian hari menjadi agen-agen kapitalis Barat.

Kaum hedonis western maniac itu tidak berani berhadap-hadapan dengan Soeharto, sebab posisi politik Pak Harto waktu itu sangat kuat. Beliau disebut-sebut sebagai orang kuat di Asia. Mereka melakukan perlawanan melalui karya-karya seni secara simbolik. Baik seni lukis, musik, sastra, drama, teater, sampai monolog. Ada semangat perlawanan tetapi tidak vis a vis.

Ketika gerakan Reformasi berhasil meruntuhkan Soeharto, kaum hedonis itu berpesta pora. Mereka mengecam Soeharto sekeras-kerasnya, menghujatnya, menjatuhkan martabatnya ke titik nazhir paling hina. Hingga saat Soeharto meninggal pun, suara kecaman mereka tetap nyaring. Orang-orang itu bukan hanya membenci aturan-aturan moral yang dipaksakan Soeharto, tetapi juga sangat muak melihat kedekatan Soeharto kepada Ummat Islam. Dulu sewaktu Soeharto dekat dengan CSIS, LB. Moerdani, Frans Seda, dll. mereka tidak terdengar suara kecamannya. Malah Abdurrahman Wahid ketika itu menjadi shohibnya Pak Harto.

Justru setelah Soeharto bersikap baik kepada Ummat Islam, mereka menumpahkan segala amarahnya. Cobalah tanyakan kepada orang-orang seperti Abdurrahman Wahid, Gunawan Mohamad, Adnan Buyung Nasution, Azyumardi Azra, Syafi’i Ma’arif, Ulil Abshar Abdala, Nong Darol Mahmada, Luthfi Asyaukani, Rizal Malarangeng, Ayu Utami, Nia Dinata, Rieke Dyah Pitaloka, Ratna Sarumpaet, Romo Sandyawan, dll. apakah mereka memiliki simpati kepada Soeharto? Hampir pasti, mereka sangat membenci Soeharto. Politik Soeharto dianggap sebagai tonggak anti liberalisasi dan kapitalisasi kehidupan.

Di balik orang-orang itu ada kepentingan kapitalis yang anti terhadap kebaikan hidup masyarakat. Kaum kapitalis inilah yang tidak kenal lelah mendorong agen-agennya agar menentang RUU Pornografi. Di jaman Soeharto, mereka tidak mampu bergerak, namun setelah Reformasi mereka menguasai keadaan. Mereka bebas membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui media-media TV. Di mata mereka, munculnya UU Pornografi dianggap sebagai awal kebangkitan kekuatan internal bangsa Indonesia. Apalagi UU Pornografi itu langsung membidik ke titik masalah moral yang kuat pengaruhnya di tengah publik. Trauma terhadap kepemimpinan pro moral seperti di jaman Soeharto kini menghantui pikiran orang-orang itu.

Kalau mau jujur, sebenarnya pemenang sejati pertarungan Reformasi adalah kaum liberalis kapitalis itu. Bukan mahasiswa atau pemuda-pemuda idealis. Buktinya, setelah Reformasi nyaris tidak kita dapati kemajuan-kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Jika ada kemajuan, ia adalah munculnya UU Politik yang sangat liberal, seperti UU Pilpres, UU Pilkada, UU Otonomi Daerah. Para mahasiswa hanya diposisikan sebagai “pendorong mobil mogok”. Setelah mesin mobil hidup lagi, mereka ditinggalkan. Lebih buruk lagi, saat ini sudah tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa idealis. Waktu 10 tahun Reformasi sudah cukup untuk membentuk karakter mahasiswa yang hedonis, western maniac, entertainment oriented, akrab dengan seks bebas, pornografi, narkoba, aborsi, dan sejenisnya. Militansi itu kini telah berubah menjadi impotensi.

Apa yang kita saksikan saat ini adalah pertarungan lama. Tidak ada yang baru, hanya berbeda penampilan dan kapasitasnya. Sejak dulu, memang ada sekelompok orang yang anti terhadap kebajikan masyarakat. Mereka pro liberalisasi kehidupan. Salah satu prestasi besar mereka di pentas sejarah, ialah mengacaukan persepsi publik tentang politik Soeharto; khususnya pada 10 tahun terakhir jabatannya. Jika seorang Muslim mengiyakan pandangan mereka, berarti dia satu barisan bersama IMF dan Departemen Keuangan Amerika. Na’udzubillah min dzalik. Dan pas lagi, kiblat kapitalis dunia itu kini menggelepar-gelepar dalam krisis ekonomi.

Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami persoalan ini. Sebenarnya ada sebuah kajian terperinci yang telah saya tulis dalam tema ini, tetapi ia tidak diterima oleh sebuah penerbit, dengan alasan saya bukan pakar politik. Setelah 10 tahun Reformasi berjalan, kenyataan yang ada bukanlah Reformasi, tetapi LIBERALISASI RADIKAL di segala bidang. Inilah era ketika rakyat dikorbankan untuk melayani kepentingan kapitalis asing. Adalah salah besar jika Ummat Islam tidak mau mengakui jasa-jasa baik mantan Presiden RI, Haji Muhammad Soeharto. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dalam Islam. Amin.

Wallahu a’lam bisshawaab.


Bandung, 1 November 2008.


AM. Waskito.

NB.: Secara pribadi saya bersedia berdialog dengan siapa saja yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya meyakini, Soeharto itu seorang politisi besar yang berpihak kepada Ummat Islam, dan dia dijatuhkan karena keberpihakannya tersebut. Terimakasih.