Pengusaha Batam akan PHK 100 Ribu Karyawan

JAKARTA, SELASA - Pengusaha di Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan mem-PHK sekitar 100 ribu karyawannya mulai tahun depan menyusul dampak krisis global dan masalah kelistrikan di kota itu yang dinilai membebani dunia usaha.

"Pengusaha kena masalah bertubi-tubi. Khusus di Batam, listrik dinaikkan sepihak yang kalau kami hitung sebenarnya naik sampai 50 persen. Kami tak habis pikir listrik naik di tengah situasi seperti ini. Kemudian krisis global, ekspor terutama ke Singapura turun dan sebagainya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, Abdoellah Gosse di sela-sela Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (18/11).

Batam dikenal sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Kota kecil, tetangga Singapura tersebut dikenal sebagai kota tujuan pencari kerja di Indonesia. Sejumlah kawasan industri berdiri di Batam sejak free trade zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas diterapkan di kota yang penduduknya hanya sekitar 700 ribu jiwa itu. "Kami sudah koordinasi dengan Pemda bahwa pengusaha sudah angkat tangan dan akan memulangkan karyawan ke kampung halamannya masing-masing. Kecuali pemerintah memberi kelonggaran soal tarif listrik. Karena produksi industri sangat ditentukan listrik," katanya.

Menurut Gosse, sejumlah pengusaha di Batam sudah melakukan pertemuan akhir pekan lalu dan membawa masalah ini ke pemerintah pusat. "Listrik naik sangat berimbas pada biaya operasional kami," ujarnya.

Beberapa waktu lalu PLN Batam menaikkan tarif listrik khusus di daerah industri Batam.
Kenaikan tarif dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008.

JAKARTA, SELASA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi DKI Jakarta Sofian Pane, mengatakan pemerintah harus segara melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sebagai akibat dari krisis keuangan global.

"Krisis keuangan global telah menjalar ke sektor riil yang dapat berakibat pada PHK massal. Karena itu, diperlukan usaha nyata pemerintah," katanya saat membuka acara Musyawarah Kadin Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (18/11).

Menurut Sofian, untuk mencegah PHK tersebut diperlukan usaha nyata dari pemerintah dan BI seperti menurunkan BI rate ke level 7,5-8 persen, dari BI rate sekarang 9,5 persen.

Dengan turunnya BI rate, katanya, maka suku bunga kredit bank pun akan turun sehingga dapat meringankan beban pengusaha.

Penurunan suku bunga telah dilakukan banyak negara, namun Indonesia belum melakukannnya. "Penurunan suku bunga akan memicu ekspansi usaha," ujarnya.

Ia mengatakan, imbas dari krisis ke sektor riil telah tampak dari penurunan harga berbagai komoditas pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit (CPO), karet dan kopi.

Harga komoditas sektor tambang juga menurun seperti nikel, timah, tembaga dan besi. Padahal kedua sektor tersebut merupakan tumpuan hidup orang banyak karena Indonesia merupakan negara agraris dan ekstraktif (mengandung banyak bahan tambang).

Selain penurunan BI rate, ia mendesak pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor asing. Dengan demikian, produk dalam negeri seperti tekstil dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sofian menambahkan, pemerintah juga perlu menurunkan harga BBM subsidi dan non subsidi menyusul terus menurunnya harga minyak mentah dunia.

Sofian juga mengusulkan kepada pemerintah agar mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong terciptanya iklim investasi dan keringanan pajak.

Kadin Provinsi DKI Jakarta, katanya, merasa prihatin atas keluhan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) tentang adanya ancaman pembatalan ekspor terhadap 6 komoditas andalan yaitu CPO, karet, tekstil dan produk tekstil (TPT), udang, furniture dan alas kaki karena daya beli konsumen negara tujuan merosot.

Untuk itu, ia menghimbau agar pelaku usaha mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor dan beralih ke pasar domestik. "Potensi pasar kita masih cukup terbuka," kata Sofian.