Arbi Sanit : Maknanya Tepat,Tapi Bahasanya Tidak Tepat

Jakarta - Ucapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Syafi'i Ma'arif yang mengatakan bahwa wakil presiden Jusuf Kalla merupakan presiden yang sesungguhnya menuai beragam reaksi. Salah satunya dari pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Menurutnya, pernyataan Syafi'i tidak lazim. "Nggak lazim orang bikin kategori seperti itu. Presiden sesungguhnya ya presiden formal," jelasnya kepada detikcom melalui sambungan telepon, Rabu (26/11/2008).

Meski demikian Arbi memahami maksud pernyataan Syafi'i. "Pernyataan Buya itu maknanya tepat, tapi bahasanya nggak tepat," tambahnya.

Hal ini menurutnya, karena kepala negara di Indonesia dikondisikan sebagai "dwi-tunggal" dan bukan "tunggal". Arbi lantas memberi contoh kiprah wakil presiden pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta yang kerap berseberangan dengan Soekarno. "Lihat saja Bung Hatta. Dwi-tunggal melahirkan dualisme kepemimpinan," ujarnya.

Jika demikian halnya, apakah lantaran karena hal itu, kiprah dan pernyataan-pernyataan JK tampak lebih dominan? " Ya itu karena dalam sistem di Indonesia tidak jelas pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden," sorot Arbi.

"Kalau di AS, wapres hanya bisa bicara dalam rapat. Lihat saja Bush sama Cheney," tambah Arbi. Kerancuan ini menurut Arbi, sangat merugikan SBY. "Justru kerancuan sistem ini merusak kapasitas SBY sebagai pemimpin. Jadi tidak klop," ujarnya.

Lantas, bagaimana kans JK bilamana kelak mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2009 lewat kendaraan politiknya, Partai Golkar? "Kalau dilihat dari parpol, seharusnya JK yang maju karena partainya besar. Tapi lihat saja nanti," sindir Arbi terhadap Golkar yang tak berani mencalonkan kadernya sendiri.(alf/nrl)

Jakarta - Popularitas. Itulah salah satu batu sandungan bagi Jusuf Kalla, yang oleh Syafi'i Ma'arif disebut sebagai The Real President, untuk maju menjadi orang nomor satu di Indonesia. JK masih kalah populer dibandingkan dengan capres lainnya.

Apakah benar JK adalah The Real President? Bagaimana kansnya maju Pilpres 2008? Berikut tanya jawab detikcom dengan pengamat politik yang juga Direktur Indo Barometer M Qodari, Rabu (26/11/2008):

Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Syafi'i Ma'arif yang menyebut JK adalah The Real President?

Pandangan pribadi saya, JK orang yang memang sebaiknya ada di pemerintahan karena action oriented dan get things done (ingin masalah diselesaikan). JK realistis dalam melihat politik walau punya problem, komunikasi politiknya terlalu 'mentah'.

Orang banyak yang curiga mengenai conflict of interest antara posisi JK sebagai wapres dan bisnis keluarga karena latar belakang keluarganya, bisnis.

Selain itu, tingkat popularitas JK rendah. Orang melihat dia apa adanya dan di kalangan elit, ada yang melihat conflict of interest luar biasa. Dia sering dianggap suka menabrak aturan.

Jadi apa pantas JK jadi orang nomor satu?

JK nomor 1 pantas juga. Tetapi problemnya di popularitas, bagaimana mensinergikan kapasitas dengan popularitas karena kita menganut sistem pemilihan presiden langsung.

Saya tidak setuju dengan pendapat Pak Syafi'i. Jadi menurut saya, JK layak di dalam pemerintahan bisa presiden, wapres atau lainnya.

Kalau menjadi presiden, popularitasnya rendah dan jeblok. Padahal punya partai besar. Ini jadi ironi.

Kalau JK maju capres, apakah memecah belah hubungan dengan SBY?

SBY-JK kuncinya di hubungan personal di antara keduanya. Ada atau tidak chemistry selama ini. Ini soal SBY-JK pribadi. Kalau ada chemistry nggak ada masalah. Kalau tidak ada chemistry, ya masalah.

Kembali ke JK, orangnya realistis, dia punya hitung-hitungan politik sendiri. Kadang tidak dengar omongan orang. Ini yang kita tahu.

JK punya kalkulator politik. Contohnya tahun 2004 di konvensi Partai Golkar. Dia punya kalkulasi belum tentu menang (jadi capres) Kalau menang sumber daya manusia akan habis dan akan berhadapan dengan capres lain. Survei menunjukkan SBY populer, dan dia menghitung semua aspek mulai dari popularitas, hingga kecocokan. JK akhirnya memutuskan menjadi wapres.

Hitung-hitungan politik kalau JK maju jadi capres?

Kalau melihat angka survei sekarang dan tidak berubah di tahun 2009,
popularitas JK tidak pernah tinggi. Kalah...lewat. Cuma kita tidak tahu di tahun 2009 berubah tidak.

Ada 2 kemungkinan tetap rendah atau bisa tinggi. Kalau rendah, JK maju menjadi wapres bisa untuk SBY, Mega, Sultan dan Prabowo. Kalau popularitas dia tinggi, bisa maju jadi presiden.(aan/nrl)

JAKARTA, RABU - Hanya ada dua pilihan bagi Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla dalam menghadapi pemilihan umum 2009. Pertama, tetap bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau kedua, bersiap menjadi negarawan yang tidak menduduki jabatan formal di pemerintahan atau di lembaga negara. Namun, memilih jalan di luar itu akan berisiko menurunkan derajat dalam catatan sejarah bangsa.

Pengamat Politik Andrinof A Chaniago dalam diskusi "Proyeksi EKonomi 2009: Krisis Finansial, Kontestasi Politik dan Prospek EKonomi 2009" di Jakarta, Rabu (25/11), mengatakan, jika pemerintahan SBY-JK berhasil mempertahankan kepercayaan masyarakat yang didapat saat ini hingga Pemilu Legislatif 2009 nanti, tidaklah sulit bagi Partai Demokrat dan SBY untuk mencukupi syarat 20 persen suara untuk mendaftarkan SBY sebagai calon presiden.

Juga, tidak sulit pula untuk memilih bakal calon wapres yang akan mendampingi SBY. Kecenderungan aliran dukungan suara pemilih yang sekarang ditandai dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat dan SBY makin membuat posisi Partai Golkar berada dalam posisi dilematis dengan pilihan bermanuver yang makin terbatas. "Golkar memang relatif mudah mencari teman koalisi untuk bisa memenuhi syarat mengajukan capres sendiri. Tetapi masalahnya, Golkar tidak memiliki figur untuk diajukan sebagai capres," kata Andrinof.

Berdasarkan survei nasional CIRUS Surveyors Group (CSG) yang dilaksanakan pada 3-10 November 2008, dukungan terhadap SBY dan Partai Demokrat naik cukup drastis. Di antara 15 nama yang beredar di telinga dan pandangan mata masyarakat, SBY mendaptkan kepercayaan sebesar 37 persen, jauh di atas nama di urutan kedua yakni Megawati Soekarnoputri yang mendapat dukungan 16,2 persen.

Menurut Andrinof, sikap dan pernyataan SBY tentang status hukum besannya, Aulia Pohan, dan kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium terhitung mulai 1 Desember 2008, tampak begitu berperan memulihkan kepercayaan sebagian masyarakat kepada SBY dan Partai Demokrat.