Tinggalkan Sistem Devisa Bebas

[JAKARTA] Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta segera meninggalkan rezim devisa bebas yang terbukti telah merugikan perekonomian, dan menggantinya dengan sistem devisa yang lebih terkendali.

"Itu menjadi hak dari pemerintah dan bank sentral dari suatu negara untuk mengendalikan lalu lintas devisa di negaranya," ungkap analis pasar uang, Farial Anwar, di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut dia, setelah ru- piah terpelanting dan cadangan devisa tergerus, akibat derasnya arus keluar dana asing dari pasar domestik, muncul kesadaran adanya kelemahan dari sistem devisa yang dianut sekarang ini. Hal itu memunculkan wacana untuk mengubah sistem devisa bebas menjadi terkendali.

Kendali yang dimaksud, lanjutnya, bisa dengan mengenakan batasan waktu bagi dana asing yang baru masuk, sehingga bisa parkir di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, misalnya enam bulan sampai satu tahun. Namun, bagi dana berkategori penanaman modal asing di sektor riil, tidak perlu diberi batasan waktu tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dan BI memiliki kendali atas dana asing yang bersifat spekulatif, yang tidak jelas tujuan masuknya ke pasar domestik.

Selain pihak asing, Farial juga menyarankan perlunya pengendalian devisa yang dimiliki eksportir nasional. Pemerintah dapat mewajibkan para eksportir untuk mengembalikan devisa hasil ekspornya ke dalam negeri.

Namun, tutur dia, perlu kemauan pemerintah untuk mengubah sistem devisa tersebut, sebagaimana diatur dalam UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa. "Hal ini sebenarnya sudah disadari DPR. Jadi, tinggal menunggu kemauan pemerintah," jelas dia.

Usul tersebut disokong ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan. Walaupun sulit mengubah sistem devisa bebas dalam waktu dekat, pemerintah dapat menerapkan aturan yang bisa mencatat arus keluar masuknya dana asing.

Sementara itu, pengamat pasar uang dari Integral Investama, Toni Maryano berpendapat, BI perlu memberikan insentif khusus kepada eksportir untuk memancing devisa yang diparkir di luar negeri kembali masuk ke Indonesia.

"Insentif yang diberikan dapat berupa special rate (suku bunga khusus, Red) atau penurunan pajak bagi eksportir," katanya.

Menurut dia, dalam kondisi krisis keuangan saat ini, sangat sulit untuk mendorong pengusaha mengembalikan devisa ke dalam negeri. Kebanyakan eksportir lebih memilih mencari negara yang lalu-lintas perbankannya lancar dan mem- beri suku bunga tinggi, seperti Singapura dan Swiss.

Usul perlunya kontrol devisa, juga disuarakan pengusaha nasional Mochtar Riady, saat berbicara di forum "Investor Summit and Capital Market Expo 2008", Rabu. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional saat ini. Ketiga hal dimaksud adalah, menyelamatkan pasar modal, menerapkan penjaminan penuh dana nasabah di bank, dan menerapkan sistem devisa yang agak ketat.

Pada perdagangan Kamis pagi, rupiah dibuka melemah tipis ke level Rp 12.100 per dolar AS, dibandingkan level Rp 12.000 pada penutupan perdagangan Rabu (26/11). Hingga pukul 10.30 WIB, rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp 12.425, bahkan ada penawaran di level Rp 12.450 per dolar AS.

Harapan Pengusaha

Secara terpisah, kalangan pengusaha berharap nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia bisa stabil. Kestabilan itu sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan perdagangan internasional.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Amiruddin Saud, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), EG Ismy, berpendapat, nilai tukar di kisaran Rp 10.000 per dolar AS cukup ideal untuk bisnis yang sehat.

EG Ismy menyatakan, hal yang harus diperhatikan adalah selisih kurs antara jual dan beli. Namun, yang rasional adalah jika selisih di antara keduanya antara 100-300 poin. "Jika lebih dari itu, akan berdampak kurang baik terhadap perdagangan," ujarnya. [RRS/J-9/DMP/E-8]