Efek Penurunan Harga BBM Sangat Kecil

SP/Charles Ulag

Seorang pengendara sepeda motor sedang mengisi bahan bakar bensin jenis premium di tempat pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Senin (15/12). Pemerintah menurunkan harga bensin jenis premium dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 5.000 dan solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 4.800.

[JAKARTA] Penurun-an harga premium Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 dan har-ga solar Rp 5.500 menja- di Rp 4.800 mulai Senin (15/12) hari ini, tidak berpengaruh banyak terhadap industri. Hal itu sama dengan penurunan har- ga premium sebelumnya, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500/liter.

"Lain halnya jika harga BBM untuk industri yang diturunkan, karena menyangkut langsung kegiatan operasional. Kalau harga BBM untuk umum yang diturunkan, pengaruhnya hanya sedikit ke sisi transportasi untuk kegiatan distribusi barang," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), EG Ismy kepada SP di Jakarta, Senin (15/12).

Jenis energi yang digunakan oleh industri, lanjut Ismy, adalah 70 persen berupa listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 30 persen untuk bahan bakar, seperti gas dan batu bara.

"Kalau tarif listrik diturunkan, akan berdampak langsung ke industri. Bagi pengusaha, apa pun yang bisa menimbulkan efisiensi, akan langsung berpengaruh, meskipun hanya sedikit," ungkapnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia, Ahmad Safiiun. Penurun-an harga premium dan solar itu sudah bagus, namun harus diikuti penurunan tarif listrik.

"Kalau tarif listrik tidak turun, penurunan harga premium dan solar itu tetap tidak membantu masyarakat dan pelaku industri. Sebab, biaya yang paling banyak ditanggung sektor industri adalah biaya listrik. Oleh karena itu, kami minta PLN agar turunkan juga tarif listrik," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijarnako, kepada SP, menilai, upaya pemerintah menurunkan harga BBM secara cicil, membuat masyarakat menduga pemerintah mencari keuntungan dalam saat krisis. "Itu juga menunjukkan pemerintah tidak serius membantu masyarakat dan kalangan industri dalam situasi krisis keuangan global ini," katanya.

Edi menilai, penurun-an harga premium dan solar itu belum bisa meringankan beban masyarakat dan kalangan industri. "Idealnya, harga premium Rp 4.000/liter dan solar Rp 3.000/liter. Dengan harga terbaru saat ini, masyarakat masih kecewa kepada pemerintah," katanya.

Namun menurut Ahmad, pemerintah menurunkan harga BBM secara bertahap karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah naik-turunnya harga minyak dunia. "Jadi, jangan buruk sangka kepada pemerintah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto mengatakan, penurunan harga premium dan solar itu jelas mengurangi beban masyarakat dan pelaku industri pada saat krisis ini.

"Memang tidak tertutup kemungkinan pemerintah sebenarnya mempunyai tujuan tersembunyi juga dengan cara penurunan harga BBM secara cicil seperti ini. Apa pun maksud lain pemerintah, tapi jelas penurunan ini menguntungkan masyarakat," katanya.

Djimanto berharap, subsidi untuk BBM ini memakai uang dari APBN, bukan dari mengutang ke luar negeri.

"Kalau dari ngutang, maka beban ekonomi negara semakin berat," kata nya.

Tidak Membantu

Pakar energi, Rudi Rubiandini menilai, penurun-an harga premium men- jadi Rp 5.000 dan solar Rp 4.800/liter tidak akan membantu perekonomian.

"Penurunan sebesar itu tanggung. Kalau mau mensubsidi sekalian yang memberikan efek keekonomian yang signifikan, yaitu harga premium dikembalikan langsung ke harga Rp 4.000/liter," ujarnya.

Diutarakan, merosotnya harga minyak bumi momentum bagi Pemerintahan Indonesia untuk melepaskan diri subsidi bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM dilepas mengikuti harga pasar.

Subsidi BBM akan menutup perkembangan energi alternatif di luar energi fosil. Dana subsidi di APBN bisa dipakai untuk mensubsidi energi alternatif agar berkembang, seperti panas bumi, biofuel, energi surya, dan lainnya.

"Dengan demikian, dalam jangka panjang, Indonesia akan makin mandiri dalam pengelolaan ener-ginya," kata Rudi. [E-8/ DMP/DLS/N-6]