Admin Admin
Jumlah posting : 2244 Registration date : 31.08.08
| Subyek: JK Simbol Kegagalan? Fri Dec 26, 2008 4:46 pm | |
| JK Simbol Kegagalan?Massa yang tergabung dalam Rakyat Bergerak melakukan demonstrasi menuntut pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk mundur dari pemerintahaan di depan Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (13/3/2008). Tuntutan mereka terkait persoalan ekonomi yang tak terselesaikan pada pemerintahan SBY-JK. Jumat, 26 Desember 2008 | 16:19 WIB JAKARTA, JUMAT - Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menyimpulkan bahwa persepsi buruk yang diberikan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK menimpakan JK sebagai simbol kegagalan di bidang ekonomi.
Saat ditanya apa yang menjadi parameter kegagalan pemerintah yang disimbolkan kepada JK, Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakry mengatakan, kegagalan di bidang ekonomi lebih ditimpakan kepada JK, bukan SBY sebagai pucuk tertinggi pemerintahan. Bagaimana kesimpulan itu didapatkan?
"Ini lebih ke suka tidak suka. Saat kita tanya bagaimana penilaian atas kinerja SBY-JK di bidang ekonomi, publik mengatakan pemerintah gagal. Tapi, publik masih menyatakan suka kepada SBY dan ditunjukkan dengan elektabilitasnya tinggi. Sedangkan tingkat elektabilitas JK rendah. Sehingga kami simpulkan, penilaian kegagalan ditimpakan kepada JK bukan SBY," kata Umar dalam jumpa pers hasil survei LSN, di Jakarta, Jumat (26/12).
"Publik mungkin masih ingat pembagian tugas SBY-JK saat terpilih bahwa bidang ekonomi itu dikerjakan oleh JK. Sehingga, ketika ekonomi terpuruk, ya tanggung jawabnya ada di JK," lanjut dia.
Indikator memburuknya ekonomi, menurut survei LSN, 39,9 persen responden menyatakan keadaan lebih buruk, 29,8 persen merasakan tak ada perubahan dan hanya 22,4 persen menyatakan kondisi ekonomi lebih baik dari tahun lalu. "Fakta di atas mengindikasikan bahwa publik mempersepsikan kondisi ekonomi nasional tahun 2008 lebih buruk dari masa sebelumnya," ujar Umar.
Sebanyak 63,4 persen menilai SBY-JK gagal dalam mengendalikan harga sembako, 65,3 persen menyatakan pemerintah gagal menciptakan kesempatan kerja, dinilai gagal oleh 59,2 persen responden dalam mengatasi masalah kemiskinan dan 64 persen menilai pemerintah gagal dalam mensejahterakan ekonomi rakyat.
Saat ditanya apa yang mendesak dilakukan pemerintah, responden menjawab diantaranya perbaikan di bidang ekonomi (73,7 persen), pemberantasan korupsi (11,5 persen), masalah kemiskinan (4,1 persen) dan penegakan hukum (2,8 persen). | |
|