Warga Setujui Kuburan Massal
Distribusi Bantuan Buruk, Warga Kekurangan


Tiga penduduk Lubuk Laweh, Kanagarian Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, terpaksa kembali ke kampung mereka yang porak poranda untuk mengambil gabah sisa panen, Selasa (6/10). Lambatnya bantuan pangan di daerah ini menyebabkan sejumlah penduduk memanfaatkan simpanan padi yang masih bisa diselamatkan untuk bertahan hidup.

Padang Pariaman, Kompas - Keluarga korban gempa bumi yang tertimbun tanah longsor di Korong atau Dusun Pulau Air, Cumanak, dan Lubuk Laweh di Kanagarian Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (6/10), menyetujui rencana menjadikan lokasi bencana itu sebagai kuburan massal.

Sebelumnya, di tengah keluarga korban masih terdapat kontradiksi mengenai rencana Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menjadikan lembah Gunung Tigo, tempat ketiga dusun berada, sebagai kuburan massal.

Wakil presiden terpilih yang menunggu pelantikan, Boediono, Selasa, mengunjungi lokasi bencana gempa di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Di Kota Padang, Boediono mengunjungi sekolah-sekolah yang terkena dampak gempa. Setelah itu ia bertemu dengan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi di ruang kerja gubernur.

Menurut Zamsi Marlis, warga Korong Pulau Air, sebagian warga masyarakat semula menolak lembah Gunung Tigo dijadikan kuburan massal.

”Katanya tak ada dalam adat kami kuburan massal, jadi harus ditemukan semua jasadnya. Tetapi, setelah ada pengertian di antara keluarga, akhirnya kami setuju karena pencarian jasad kerabat kami sudah dilakukan enam hari terakhir dan masih belum ketemu,” ujar Zamsi di tenda pengungsian di dekat tempat tinggalnya, Selasa.

Agus, warga Korong Cumanak, yang kehilangan 11 saudaranya akibat tertimbun tanah longsor, juga mengaku merelakan lembah Gunung Tigo dijadikan kuburan massal bagi saudaranya. Tiga dari 11 saudaranya telah ditemukan, tetapi Agus mengatakan waktu pencarian sudah terlalu lama.

”Kami terima apa adanya. Kalau memang pemerintah masih ingin mencari, ya kami izinkan. Tetapi, jika mereka menghentikan dan menjadikan tempat ini kuburan massal, kami sudah ikhlas,” ujar Agus.

Wali Nagari Tandikat Azas Budi menambahkan, sebagian keluarga korban longsor di Nagari Tandikat sudah menerima daerah longsoran dijadikan kuburan massal.

Wali Nagari Malalak Selatan Erdinal mengumpulkan semua pemuka adat di nagarinya untuk membicarakan masalah kuburan massal. ”Urusan ini harus dibicarakan dengan semua pemuka adat agar semua orang bisa menerima keputusan bahwa lokasi longsor jadi kuburan massal,” ucap Erdinal.

Komandan Kodim Padang Sidimpuan Letnan Kolonel Suhardono mengatakan, ”Kami akan terus mencari jasad yang terkubur sampai masyarakat menyerah. Kalau keluarga korban sudah menyerah, baru pencarian akan dihentikan.”

Saat ini di lembah Gunung Tigo terdapat 14 alat berat, 11 di antaranya ekskavator. Alat berat dalam jumlah cukup banyak ini memang baru beroperasi sejak Senin. Hari sebelumnya hanya satu ekskavator milik Batalyon Zeni Tempur 2/PS Payakumbuh yang beroperasi di sana.

Suhardono mengatakan, selain di Kanagarian Tandikat, alat berat juga dioperasikan di Kanagarian Padang Alai di sisi lain lembah Gunung Tigo.

Hingga Selasa, pencarian jasad yang terkubur di Kanagarian Tandikat dan Padang Alai telah menemukan 94 jasad dari 261 yang diperkirakan tertimbun longsoran tanah.

Komandan tim evakuasi dari Kodim 0304 Agam Kapten Sapardi menambahkan, pencarian korban di lokasi longsor Damar Bancah Nagari Malalak Selatan tergolong sulit karena luas daerah longsor sekitar 3 hektar.

Kekurangan logistik

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum bisa memenuhi kebutuhan logistik makanan untuk para korban gempa karena jumlahnya jauh dari kebutuhan.

Koordinator Logistik Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Ibrahim menjelaskan, kebutuhan beras untuk semua korban gempa di Pariaman 95 ton per hari. Namun, sampai saat ini pemerintah baru memenuhi 35-an ton.

Keterbatasan logistik bantuan ini, kata Ibrahim, menjadi salah satu pemicu korban meminta bantuan di pinggir jalan kepada siapa saja yang melintas.

Camat Lima Koto Timur Joni Firmansyah mengatakan, saat ini emosi warga agak meninggi. Penyebabnya, bantuan yang mereka terima sangat sedikit dan tidak merata. Bahkan, masih ada daerah yang belum bisa dijangkau.

Distribusi kacau

Akar persoalan karut-marutnya distribusi bantuan kepada korban gempa di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman adalah kendala transportasi, birokrasi, dan koordinasi. Sampai Selasa, korban gempa di Kota Padang masih berharap bantuan mendesak berupa tenda pengungsian dan bahan makanan.

Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman, selaku Wakil Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumbar, mengakui kendala transportasi yang tidak didukung ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta jalan yang rusak dan wilayah sulit dijangkau sebagai biang karut-marutnya distribusi bantuan. Ia juga mengakui kekurangan truk pengangkut meski enam helikopter sejak Selasa beroperasi membawa bahan makanan.

Marlis Rahman mengakui tanggung jawab pendistribusian bantuan dari satkorlak hanya sampai di tingkat posko utama kabupaten/kota. Setelah itu, pihaknya tak bisa campur tangan. Tentang pengerahan tenaga dari TNI ke lokasi bencana, itu tanggung jawab korem.

Anggota DPRD Kota Padang dari Komisi A (bidang kesra), Maidestal Hari Mahesa, dan Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Sumbar Abel Tasman menilai ada kekeliruan dalam sistem distribusi bantuan gempa. ”Di tingkat provinsi mestinya sudah komando, bukan koordinasi seperti yang berjalan sekarang. Tim evaluasi yang memantau terus dari waktu ke waktu di tingkat provinsi tidak ada. Kesannya, setelah bantuan terdistribusi ke kabupaten/kota, Satkorlak PB Sumbar seperti tak ada urusan lagi untuk memantau,” kata Abel.

Abel meminta Pertamina menyediakan BBM untuk tim Satkorlak PB Sumbar sehingga kendaraan tim satkorlak tak perlu antre BBM seperti saat ini.

Menurut penanggung jawab pendistribusian bantuan Posko Utama Kota Padang, Mulyadi, tanggung jawabnya hanya mendistribusikan bantuan sampai tingkat kecamatan. Di kecamatan, bantuan dibongkar dan setelah itu urusan pihak kecamatan.

Marlis Rahman dalam rapat evaluasi kabupaten/kota mengungkapkan, distribusi bantuan yang terhenti di kecamatan tidak diteruskan ke tingkat desa atau korong (dusun). Akibatnya, aliran bantuan tertahan dan terputus.

Sementara itu, Lurah Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Agusmi menjelaskan, bantuan yang didrop di kantor lurah langsung ia antarkan ke RT/RW di wilayahnya. Namun, hal itu dibantah Sekretaris RT 04 RW 01 Fitra Gunardi karena ia harus mengambil sendiri ke posko di kelurahan sejauh 2 kilometer.