Ada Rekayasa dalam "Bailout" Bank Century

[JAKARTA] Sejumlah anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century melihat sinyalemen adanya rekayasa dalam proses penyelamatan Bank Century, yang berujung pada kebijakan bailout senilai Rp 6,7 triliun semakin kuat. Hal itu tampak dari sikap mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur BI Boediono, yang dinilai memanipulasi laporan bahwa Century adalah bank gagal berdampak sistemik.

Pandangan tersebut disampaikan dua anggota Pansus, yakni Andi Rahmat (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Moh Romarhumuziy (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), di Jakarta, Jumat (15/1).

Menurut Andi, dugaan adanya rekayasa itu terungkap setelah Pansus memeriksa saksi mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). "Dari kesaksian JK, terungkap ada usaha memanipulasi informasi, seakan-akan JK sebagai wapres, maupun pejabat presiden saat itu, mengetahui proses kebijakan bailout," ungkapnya.


Tidak Tahu

Saat diperiksa pada Kamis (14/1), JK menegaskan sama sekali tak tahu proses pengambilan keputusan. JK menerima laporan lisan pada 25 November 2008. Padahal Sri Mulyani mengakui telah memberi tahu JK via SMS pada 21 November 2008, tetapi JK mengaku tak menerima SMS itu.

Andi Rahmat mengatakan, pemberitahuan KSSK pada 25 November 2008 ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tengah berada di luar negeri, tentang proses penyelamatan Bank Century. "JK hanya diberi tembusan. Itu bukti yuridis formal, bahwa JK memang sama sekali tak ingin diberitahu resmi tentang kebijakan itu," ujarnya.

Dari segi azas kepatutan, jika Presiden berada di luar negeri, pelaksana tugas kepresidenan adalah wapres, dalam hal ini JK.

Dalam surat Menkeu tanggal 29 Agustus 2009 kepada Presiden SBY perihal penanganan Bank Century, tercantum bahwa JK sudah diberitahu pada 25 November 2008 tentang proses bailout tersebut. Dalam kesaksiannya di hadapan Pansus, JK menyatakan surat itu seakan mem-faith a comply dirinya dengan SBY. Untuk itu JK meminta Sri Mulyani harus minta maaf atas kasus ini.

"Dari sini kelihatan ada suatu rekayasa peristiwa dalam kasus ini, dan para pelaku kebijakan Bank Century seakan menyatakan JK terlihat aktif, karena JK memang sangat tak setuju dengan keputusan yang tak logis itu," tandas Andi.

Sementara itu, Moh Romarhumuziy berpendapat, argumentasi Sri Mulyani dan Boediono tentang keadaan krisis sehingga menjadi alasan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, terpatahkan oleh jawaban-jawaban JK.

Namun, keterangan JK mengenai parameter-parameter krisis ekonomi, harus di-cross check dengan 23 pakar dan ahli yang termasuk dalam daftar panggilan pansus.


Langgar Ketentuan

Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun menilai, Sri Mulyani telah melanggar ketentuan jabatan dalam kabinet, karena tidak melaporkan keputusan bailout Bank Century kepada Wapres pada 21 November 2008.

Padahal saat itu Wapres menjalankan tugas kepresidenan, mengingat Presiden tengah berada di luar negeri. Menurut dia, alasan Menkeu telah melaporkan ke Wapres melalui SMS, tidak dapat dibenarkan, apalagi JK membantah telah menerima SMS dari Menkeu.

Dalam hukum administrasi negara, lanjut Gayus, SMS tidak dikenal atau diakui sebagai arsip atau pembuktian sah. "Fotokopi surat atau berkas sekalipun dalam hukum administrasi negara dianggap tidak sah, apalagi SMS," ujarnya.

Dia melanjutkan, seharusnya Menkeu menemui atau menyampaikan laporan tertulis kepada Wapres mengenai keputusan bailout, setelah disepakati KSSK. "Namun, itu baru dilaporkan pada 25 November. Itupun dengan catatan bahwa Presiden telah menyetujui," jelasnya.

Gayus menjelaskan, ada tiga konsep pelimpahan kewenangan presiden dalam Undang-Undang, yakni mandat, delegasi dan atribusi. Ketika presiden sedang bertugas ke luar negeri, wapres mendapat pelimpahan kewenangan delegasi sebagai presiden.

"Kami juga akan tanya Presiden, apakah saat dihubungi Menkeu beliau telah mengingatkan bahwa ada Wapres di tanah air yang mengemban tugas sementara sebagai presiden, sehingga seharusnya keputusan tersebut dilaporkan ke Wapres. Kemungkinan Pansus akan mengundang presiden untuk mendengar keterangan secara langsung," ujarnya.

Menanggapi kesaksian JK, Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, bagi orang-orang yang masih berpikiran jernih, tentu tidak akan melupakan situasi perekonomian yang terjadi saat pemberian dana talangan untuk Bank Century.

Saat itu, tuturnya, pasar saham ambruk, harga komoditas menurun tajam, nilai rupiah yang tidak menentu, bunga overnight interbank call money mencapai 600 persen, dan ancaman nyata pelarian dana keluar negeri. Selain itu, sambungnya, terjadi pemberlakuan blanket guarantee di negara-negara di sekeliling Indonesia dan harga minyak yang melambung tinggi.

"Apakah semua gejala ini sudah dilupakan atau memang tidak menjadi perhatian Jusuf Kalla sebagai wapres pada waktu itu? Janganlah saksi-saksi yang diperiksa di Pansus berpura-pura," imbuh Amir.

Dia menambahkan, berbagai pertanyaan yang dilontarkan dalam forum Pansus itu sesungguhnya sudah menjadi pernyataan. "Mereka sebenarnya mengemas pernyataan seolah pertanyaan. Mereka tidak butuh jawaban, hanya memerlukan panggung," tukasnya.

Soal Etika

Sementara itu, terkait dengan proses pemeriksaan oleh Pansus, praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilainya, tidak memberikan pendidikan etika politik kepada publik. Diakui, Pansus berwenang untuk menyelidiki dan mencecar siapa pun yang dipanggil oleh Pansus.

Namun diingatkan, Pansus mengemban kewajiban untuk memperlakukan mereka yang dimintai keterangan dengan cara-cara terhormat. Terlepas dari setuju atau tidak dengan jawaban yang diberikan, interaksi harus dilakukan dalam keadaban.

"Sikap Pansus yang agresif, apalagi arogan, akan melecehkan Pansus dan DPR serta proses ketatanegaraan kita. Ini dapat menjadi serangan balik. Saya kira publik akan marah dengan teater politik itu," ucap Todung yang juga Ketua Transparency International Indonesia.