www.paguyubanpulukadang.forumotion.net


 
IndeksIndeks  PortalPortal  FAQFAQ  PencarianPencarian  AnggotaAnggota  GroupGroup  PendaftaranPendaftaran  LoginLogin  
Pencarian
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Kudeta Hancurkan Bangsa
Tue Oct 19, 2010 3:27 pm by Admin

» SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR
Mon Oct 18, 2010 3:18 pm by Admin

» Urbanisasi Tak Terbendung, Jabodetabek Makin Kumuh
Thu Oct 14, 2010 3:26 pm by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431H KERUKUNAN KELUARGA BESAR JATON JAKARTA ( KKBJJ )
Mon Oct 11, 2010 9:25 am by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431 H PKBP JABODETABEK
Mon Oct 11, 2010 9:23 am by Admin

» Yang Kami Tolak Bukan Kristen, Tapi Kristenisasi
Thu Sep 23, 2010 6:32 pm by Admin

» 5,4 Juta Komuter Serbu DKI Jakarta Setiap Hari
Thu Sep 23, 2010 6:29 pm by Admin

» Gila! Al Quran Jadi Dibakar di Amerika
Sun Sep 19, 2010 3:49 pm by Admin

» PROJECT BLUE BEAM
Mon Sep 13, 2010 5:55 pm by Admin

» Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Sun Aug 15, 2010 7:21 pm by Admin

» Potret Kemiskinan Indonesia 69% Pekerja Ada di Sektor Informal
Fri Aug 06, 2010 2:17 pm by Admin

» Mengenal Lebih Dekat Hepatitis
Wed Jul 28, 2010 11:39 pm by Admin

» Alasan Sesungguhnya Mengapa AS Menyerang Iraq
Tue Jul 20, 2010 11:04 am by Admin

» AS Rahasiakan Obat Kanker dari Buah Sirsak
Tue Jul 20, 2010 9:18 am by Admin

» Politik Anggaran, Prorakyat atau Birokrat?
Mon Jul 19, 2010 5:52 pm by Admin

» Bingung Pastikan Arah Kiblat? Klik Qibla Locator
Sun Jul 18, 2010 8:10 am by Admin

» Inilah Kisah Ilyas dalam Injil Barnabas
Fri Jul 02, 2010 10:03 pm by Admin

» Pasar Taruhan Jagokan Brasil
Fri Jul 02, 2010 3:17 pm by Admin

» Jepang Lawan Paraguay di 16 Besar
Sat Jun 26, 2010 3:46 pm by Admin

» Sinyal Alquran tentang Bintang Runtuh di Pusat Galaksi
Mon Jun 21, 2010 12:04 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian

Share | 
 

 Kudeta Hancurkan Bangsa

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 2244
Registration date : 31.08.08

PostSubyek: Kudeta Hancurkan Bangsa   Tue Oct 19, 2010 3:27 pm


Kudeta Hancurkan Bangsa


Pemerintah Diminta Peka terhadap Kekecewaan Rakyat

Suara Pembaruan, Selasa 19 October 2010

"Jika penggulingan tidak dilakukan secara konstitusional (kudeta), maka akan terus berulang. Sehingga, pranata sosial akan terganggu dan negara kita sulit mengejar ketinggalan dari negara lain. Oleh karena itu, sebaiknya berpikir seribu kali untuk melakukan kudeta.
Endriartono Sutarto

[JAKARTA] Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa upaya penggulingan pemerintah dengan cara-cara yang tidak konstitusional justru akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kepada elemen-elemen masyarakat yang selama ini kritis terhadap pemerintah, diminta untuk menyuarakan sikap kritisnya dalam koridor konstitusi, tanpa ada motivasi untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
Sedangkan, kepada pemerintah diserukan untuk peka terhadap berbagai kritik dan kegelisahan yang disuarakan masyarakat. Namun, jika aspirasi ini diabaikan, juga akan memperburuk situasi.
Demikian seruan cendekiawan Muslim Ahmad Syafii Maarif, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohammad Fajrul Falaakh, dan mantan Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, secara terpisah, di Jakarta, Selasa (19/10).
Mereka menanggapi rencana unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (20/10) bertepatan dengan setahun pemerintahan SBY-Boediono, serta kabar adanya upaya penggulingan kekuasaan.
Menurut Syafii, menjadi hak masyarakat untuk mengadakan unjuk rasa guna menyampaikan protes dan kritik kepada pemerintah, namun hal itu harus dilakukan dalam koridor hukum dan tidak anarkis. “Akan menjadi tidak konstitusional jika unjuk rasa tersebut bertujuan menjatuhkan kekuasaan. Kalau ingin mengubah satu sistem kekuasaan harus konstitusional, karena saya antikekerasan dan anarkisme,” tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Meski demikian, dia juga meminta pemerintah untuk peka menyikapi evaluasi kritis yang disampaikan masyarakat, dan menindaklanjutinya dengan langkah korektif yang konkret. “Pemerintah sebaiknya harus lebih peka terhadap kegelisahan, kritik, dan protes dari masyarakat banyak. Jika diabaikan, bangsa yang sudah oleng ini akan semakin oleng,” tandasnya.
Secara terpisah, Endriartono Sutarto mengakui adanya kebimbangan di masyarakat bahwa pemerintahan tidak berjalan dengan baik. “Awalnya saya agak kecewa saat Presiden membentuk kabinet dengan pertimbangan proporsionalitas dari parpol pendukung, etnis, agama, dan gender. Ini kan kabinet yang bekerja untuk rakyat. Tetapi, pertimbangan Presiden seperti itu. Jadi, bagaimana kabinet bisa bekerja dengan maksimal,” katanya.
Kabinet, menurutnya, harus dibentuk atas dasar profesionalitas sehingga bisa berjalan dengan maksimal untuk kepentingan rakyat. Tetapi, yang terjadi kabinet dibentuk atas dasar pertimbangan tersebut.
“Oleh karena itu, wajar jika sebagian masyarakat tidak lagi mengharapkan pemerintahan bisa memenuhi harapan rakyat,” jelasnya.
Meski demikian, Endriartono tidak setuju jika kekecewaan publik itu diwujudkan dengan upaya menggulingkan pemerintahan dengan cara yang tidak konstitusional. Menurutnya, lebih baik pemerintah didorong untuk bekerja secara maksimal dalam sisa waktu sampai 2014 mendatang. Karena, penggulingan pasti berdampak negatif bagi bangsa.
“Jika penggulingan tidak dilakukan secara konstitusional (kudeta), maka akan terus berulang. Sehingga, pranata sosial akan terganggu dan negara kita sulit mengejar ketinggalan dari negara lain. Oleh karena itu, sebaiknya berpikir seribu kali untuk melakukan kudeta,” tegasnya.
Untuk menjawab kegelisahan masyarakat, dia meminta pemerintah untuk tidak lagi berpikir soal pencitraan dan terpukau dengan statistik. Pemerintah diminta lebih membuka mata dan telinga, serta melihat realitas yang ada di masyarakat.

Senada dengan itu, Fajrul Falaakh menegaskan, pemerintahan tidak bisa digulingkan. Karena, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.
“Dalam sistem presidensial, tidak bisa menggulingkan atau istilahnya mengganti pemerintahan, seperti yang terjadi di Australia. Di mana, partai buruh mengganti Perdana Menteri Australia. Karena, Australia menganut sistem parlementer,” jelasnya.
Menurut anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) ini, yang bisa dilakukan adalah mengganti presiden tetapi tidak menggulingkan pemerintahan. Penggantian itu pun hanya bisa dilakukan melalui DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR, sesuai aturan yang termaktub dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
“Penggantian presiden pun tidak bisa dilakukan sembarangan. DPR harus memiliki alasan yang kuat, misalnya terbukti melakukan tindak pidana berat seperti korupsi,” jelas Fajrul.
Oleh karena itu, dia mengingatkan, penggulingan pemerintah tidak semudah yang dibayangkan, bahkan dengan demo besar-besaran yang rencananya digelar saat setahun pemerintahan SBY-Boediono pada Rabu (20/10).
Sedangkan, Kiki Syahnakri meminta pemerintah untuk tidak merisaukan rumors penggulingan pemerintah yang menyertai rencana unjuk rasa besar-besaran besok. Meskipun terjadi ketidakpuasan, serta keresahan yang meluas, namun, dia tidak melihat adanya upaya penggulingan tersebut. “Saat ini, tanda-tanda seperti itu (penggulingan) tidak terlihat. Itu terlalu paranoid,” tandasnya.
Untuk menjawab ketidakpuasan publik, Kiki mengharapkan pemerintah untuk bekerja lebih keras dan lebih membumi. “Tidak sekadar memperbanyak rapat kabinet, tetapi miskin implementasi. Itu yang membuat gap antara rakyat dan pemerintah. Contoh yang bisa dilihat, adalah keteladanan Presiden Cile untuk menyelamatkan 33 warganya,” papar Kiki.
Ketua DPR Marzuki Alie juga mengingatkan elemen masyarakat yang hendak berunjuk rasa pada 20 Oktober, untuk membuang jauh-jauh keinginan untuk menjatuhkan pemerintahan. “Kalau ingin menyampaikan protes lewat unjuk rasa, itu tidak masalah. Sebab, kritik adalah vitamin yang diperlukan pemerintah,” ujarnya.

Tidak Murni
Politisi dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul menandaskan, penggulingan pemerintahan yang sah bukan hanya merupakan cara yang meminggirkan konstitusi, tapi juga berpotensi merusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah dibangun dan dipertahankan dengan kerja keras. “Kudeta atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, tidak akan pernah berumur panjang, karena akan datang kudeta lain,” ucap Ruhut.
Menurut Ruhut, yang juga juru bicara Partai Demokrat, tidak ada gunanya demonstrasi besar-besaran bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden SBY. “Bukan barang lagi kalau ada yang mengklaim akan mengerahkan demo besar-besaran. Demonstrasi sepanjang era SBY, tidak lagi murni suara dari rakyat, tapi sudah ada kepentingan dari orang-orang atau partai yang tidak siap kalah di belakangnya,” tandasnya.
Dia meminta kepada kalangan di masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemerintahan sekarang agar menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang sesuai dengan amanat konstitusi. “Bagaimana negara ini ke depan apabila setiap ketidakpuasan diperjuangkan melalui penggulingan pemerintahan yang sah? Akan hancur bangunan demokrasi di negeri ini bila ada segelintir elite yang memaksakan kehendaknya melalui kudeta,” tandasnya.
Guna meredam unjuk rasa, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng meminta elemen mahasiswa dan pemuda untuk mewaspadai adanya “penumpang gelap” yang bisa menyulut aksi anarkis saat demonstrasi memperingati setahun SBY- Boediono.
“Pemuda dan mahasiswa harus waspada terhadap kemungkinan adanya ‘penumpang-penumpang gelap’, yaitu petualang-petualang politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Jangan sampai aksi ini berakhir dengan tindak anarki atau bentrokan antara mahasiswa dengan aparat negara, apalagi kalau sampai menimbulkan korban karena para petualang politik ini biasanya menggunakan retorika kekerasan,” kata Andi.
Sedangkan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY belum tentu berada di Istana pada Rabu (20/10). “Tentatif. Bisa di Cikeas, tapi bisa juga di Istana. Belum ada jadwal pasti di mana Presiden pada 20 Oktober nanti,” katanya.
Ditanya apakah Presiden akan melakukan evaluasi kabinet, Julian membenarkan. “Ya, tepatnya satu tahun ini akan ada evaluasi. Pada Kamis (21/10) memang akan ada pertemuan kabinet, tapi belum bisa diberikan secara detail substansinya,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Sutarman menyatakan, pihaknya mengerahkan 19.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Senada dengan itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, telah menyiapkan aparatnya jika sewaktu-waktu diminta bantuan Polri.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://paguyubanpulukadang.forumotion.net
 
Kudeta Hancurkan Bangsa
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
www.paguyubanpulukadang.forumotion.net :: Tampilan Portal :: Multy News-
Navigasi: