Admin Admin
Jumlah posting : 2244 Registration date : 31.08.08
| Subyek: SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR Mon Oct 18, 2010 3:18 pm | |
| SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR Situasi Politik MemanasSuara Pembaruan, Senin 18 October 2010[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan pimpinan tujuh lembaga negara, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (18/10) pagi. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah eskalasi suhu politik di Tanah Air, sehubungan rencana unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (20/10), sebagai evaluasi kritis setahun berjalannya pemerintahan SBY-Boediono. Suasana pertemuan tersebut mirip dengan pertemuan pertama di Istana Bogor, pada 21 Januari 2010. Saat itu, pertemuan berlangsung di tengah kondisi politik yang juga memanas, yakni wacana DPR menggunakan hak menyatakan pendapat, sebagai tekanan terhadap penuntasan kasus Bank Century. Pimpinan tujuh lembaga negara yang hadir pada pertemuan kali ini adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Sedangkan, Presiden SBY didampingi antara lain Wapres Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Mensesneg Sudi Silalahi. Menurut informasi, hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain, berbagai isu yang berkembang terkait setahun masa pemerintahan SBY-Boediono. Namun, hal itu dibantah Mensesneg Sudi Silalahi. “Acara ini biasa saja, silaturahmi dan melakukan konsolidasi,” kata Sudi. Berkaitan dengan hal itu, sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh media massa juga melangsungkan pertemuan pada Senin siang. Pertemuan juga membahas perkembangan situasi politik di Tanah Air yang memanas, menjelang peringatan setahun pemerintahan SBY-Boediono. Menanggapi pertemuan Presiden dan pimpinan tujuh lembaga negara, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilainya sebagai upaya Presiden yang tiada henti mencari dukungan dari Senayan, karena ada berbagai masalah yang dapat dijadikan alasan untuk menggulingkan presiden oleh lembaga negara. “Berbagai kasus, seperti kasus Century, dapat dijadikan oleh lembaga negara sebagai pintu masuk untuk meng-impeach (memberhentikan) Presiden. Sehingga, Presiden terus berusaha melakukan komunikasi dengan Senayan,” kata Adhie. Dia menegaskan, yang bisa menggulingkan seorang presiden dan pemerintahan hanyalah lembaga negara dan angkatan bersenjata. “Sedangkan, kami sebagai organisasi massa hanya bisa mengumpulkan massa untuk mendorong,” jelas Adhie.
Inkonstitusional Sebelum pertemuan, Mahfud MD menyatakan, dirinya belum melihat ada gerakan masif untuk menggulingkan Pemerintahan SBY-Boediono. “Saya tidak melihat ada tanda-tanda gerakan massa untuk menggulingkan Presiden,” katanya, sebelum mengikuti silaturahmi Presiden dengan para pimpinan lembaga negara, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin pagi. Informasi yang beredar, peringatan setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Rabu lusa, akan diwarnai dengan aksi unjuk rasa secara masif. Menurutnya, rencana unjuk rasa tersebut hanya dibesar-besarkan. “Itu hanya karena bertepatan harinya. Demonstrasi kan biasa saja,” katanya. Dia yakin, demonstrasi tidak akan berujung pada aksi makar. “Itu (makar) inkonstitusional,” tegasnya. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, setiap tindakan inkonstitusional yang hendak menggulingkan pemerintahan sah di tengah jalan, harus dilawan. Perlawanan itu bukan dengan cara kekerasan, melainkan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil. Terkait itu, Partai Demokrat berpandangan, jika ada pikiran, gagasan, dan gerakan yang ingin mengganti atau menggulingkan pemerintahan yang sah di tengah jalan, itu bukan saja membelakangi aspirasi rakyat yang tercermin dari hasil pemilu, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi. Anas mengatakan, gerakan penggulingan tersebut tentu berbeda dari kritik yang dilemparkan setajam apa pun, sebagai bagian dari dinamika kehidupan berdemokrasi. Kritik yang tajam, cerdas, dan bermutu, ujarnya, justru akan menjadi suplemen yang sehat dan energi bagi peningkatan kinerja pemerintah. Dia juga menegaskan, Partai Demokrat mendukung berlakunya prinsip-prinsip demokrasi dan aturan dalam konstitusi serta jalan pikiran berpolitik yang sehat. “Partai Demokrat berpendirian bahwa pikiran yang melenceng dari aspirasi rakyat dan hasil Pemilu yang demokratis, harus disadarkan,” ujarnya. Untuk itu, dia menjamin, Partai Demokrat akan mengawal pemerintahan SBY-Boediono sampai akhir masa jabatan, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai apa yang diharapkan.
Pemerintahan Gagal Terkait dengan setahun berjalannya pemerintahan SBY-Boediono, sejumlah elemen masyarakat, secara ekstrem menilainya telah gagal, terutama dalam aspek kesejahteraan dan keadilan sosial. Elemen mahasiswa dan masyarakat madani yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Eksponen 98, Aktivis Mahasiswa 77-78, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Indonesia Bersih, dan Petisi 28, misalnya, sepakat menilai pemerintahan telah gagal mengemban kepercayaan rakyat. Akibatnya, desakan agar Presiden SBY mundur disuarakan beberapa tokoh nasional, di antaranya mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. | |
|