www.paguyubanpulukadang.forumotion.net


 
IndeksIndeks  PortalPortal  FAQFAQ  PencarianPencarian  AnggotaAnggota  GroupGroup  PendaftaranPendaftaran  LoginLogin  
Pencarian
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Kudeta Hancurkan Bangsa
Tue Oct 19, 2010 3:27 pm by Admin

» SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR
Mon Oct 18, 2010 3:18 pm by Admin

» Urbanisasi Tak Terbendung, Jabodetabek Makin Kumuh
Thu Oct 14, 2010 3:26 pm by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431H KERUKUNAN KELUARGA BESAR JATON JAKARTA ( KKBJJ )
Mon Oct 11, 2010 9:25 am by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431 H PKBP JABODETABEK
Mon Oct 11, 2010 9:23 am by Admin

» Yang Kami Tolak Bukan Kristen, Tapi Kristenisasi
Thu Sep 23, 2010 6:32 pm by Admin

» 5,4 Juta Komuter Serbu DKI Jakarta Setiap Hari
Thu Sep 23, 2010 6:29 pm by Admin

» Gila! Al Quran Jadi Dibakar di Amerika
Sun Sep 19, 2010 3:49 pm by Admin

» PROJECT BLUE BEAM
Mon Sep 13, 2010 5:55 pm by Admin

» Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Sun Aug 15, 2010 7:21 pm by Admin

» Potret Kemiskinan Indonesia 69% Pekerja Ada di Sektor Informal
Fri Aug 06, 2010 2:17 pm by Admin

» Mengenal Lebih Dekat Hepatitis
Wed Jul 28, 2010 11:39 pm by Admin

» Alasan Sesungguhnya Mengapa AS Menyerang Iraq
Tue Jul 20, 2010 11:04 am by Admin

» AS Rahasiakan Obat Kanker dari Buah Sirsak
Tue Jul 20, 2010 9:18 am by Admin

» Politik Anggaran, Prorakyat atau Birokrat?
Mon Jul 19, 2010 5:52 pm by Admin

» Bingung Pastikan Arah Kiblat? Klik Qibla Locator
Sun Jul 18, 2010 8:10 am by Admin

» Inilah Kisah Ilyas dalam Injil Barnabas
Fri Jul 02, 2010 10:03 pm by Admin

» Pasar Taruhan Jagokan Brasil
Fri Jul 02, 2010 3:17 pm by Admin

» Jepang Lawan Paraguay di 16 Besar
Sat Jun 26, 2010 3:46 pm by Admin

» Sinyal Alquran tentang Bintang Runtuh di Pusat Galaksi
Mon Jun 21, 2010 12:04 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian

Share | 
 

 Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 2244
Registration date : 31.08.08

PostSubyek: Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan   Sun Aug 15, 2010 7:21 pm

Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan


Suara Pembaruan, Sabtu 14 Agustus 2010

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Hal itu disebabkan praktik demokrasi dibajak para elite, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Demokrasi lebih diarahkan untuk kompromi kepentingan elite.
Untuk itu, praktik demokrasi di Indonesia harus ditata ulang. Demokrasi harus dikembalikan kepada rakyat, dan diletakkan sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Demikian rangkuman pandangan tokoh nasional KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), aktivis demokrasi Hariman Siregar, pakar politik LIPI Lili Romli, Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah, advokat senior Todung Mulya Lubis, aktivis demokrasi Fadjroel Rachman, aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, ekonom UI Faisal Basri, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, secara terpisah, di Jakarta, Jumat 13-8 dan Sabtu 14-8.
Gus Solah menilai, demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini semakin kehilangan arah, karena yang banyak berbicara adalah uang. Akibatnya, demokrasi kehilangan substansinya sebagai jembatan menuju kesejahteraan dan keadilan.
“Politik uang merajalela pada setiap pemilu dan pilkada. Ini mengakibatkan praktik demokrasi menjadi berantakan,” katanya.
Dampak lebih luas, lanjutnya, kesejahteraan rakyat semakin terancam, dilibas oleh praktik korupsi sebagai buah dari demokrasi yang kehilangan arah tersebut. “Solusinya memperbaiki mental para elite negeri ini, agar demokrasi mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” tegasnya.
Senada dengan itu, menurut Hariman Siregar, praktik demokrasi mengarah pada kompromi para elite untuk tujuan jangka pragmatis pendek semata. “Cita-cita demokrasi dalam praktik politik sehari hari kian meninggalkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik. Partai politik berdemokrasi hanya untuk kepentingan masing-masing, bukan untuk kesejahteraan dan keadilan,” jelas mantan aktivis mahasiswa tahun 1974 tersebut.
Dengan kenyataan itu, Hariman mendesak perlu menata ulang praktik demokrasi, dengan memanfaatkan momentum Pemilu 2014. “Syaratnya, harus ada reformasi sistem dan kultur partai politik, reformasi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, dan juga reformasi kontrol masyarakat seperti melalui media massa,” tegasnya.

Pembajakan Demokrasi
Sementara itu, Todung Mulya Lubis menilai, pelaksanaan demokrasi dan hasilnya belum seperti yang diharapkan. “Demokrasi kita telah dicederai oleh politik uang dan oligarki yang timbul dalam parpol. Yang terjadi saat ini, demokrasi kita telah dibajak oleh para elite di negeri ini,” katanya.
Menurutnya, para elite kerap memanfaatkan rakyat sebagai konstituen, hanya di saat mereka butuhkan. Sementara aspirasi dan suara rakyat tidak pernah didengar dan lebih banyak diabaikan. “Elite terlihat sibuk mengurus rakyat saat menjelang pemungutan suara. Setelah itu selesai, rakyat kembali ditinggalkan. Ironisnya, praktik demokrasi saat ini diwarnai aksi saling jegal para politisi atau kompromi untuk mendapatkan kekuasaan,” ujarnya.
Todung menegaskan, demokrasi merupakan sarana menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan yang dirancang dan dijalankan harus didasarkan atau berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan golongan tertentu.
Dia mengingatkan, apabila dalam perjalanannya demokrasi di Indonesia belum seperti yang diharapkan, masyarakat jangan putus asa. Demokrasi harus terus dikawal dan dipertahankan, karena merupakan modal dan kesempatan besar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
“Jangan sampai proses demokrasi yang telah susah payah dibangun, lantas ditinggalkan karena dianggap belum memberikan kesejahteraan dan keadilan. Sekarang ini dibutuhkan tekad dan semangat kuat untuk menjalankan demokrasi secara benar,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Fadjroel Rachman mengutarakan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi negara sejahtera belum terwujud. “Cita-cita negara kita menjadi negara kesejahteraan, tetapi dalam praktiknya masih menjadi negara kapitalis yang lebih liberal daripada AS,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan, kehidupan demokrasi juga menuntut jaminan terhadap hak minoritas. Sehingga, tidak boleh ada lagi diskriminasi berdasarkan agama dan ideologi. “Ukurannya sederhana, kalau mau maju maka harus melindungi 5 hak dasar, yakni hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya,” jelas Fadjroel.
Sementara itu, Lili Romli menilai, 12 tahun usia reformasi belum cukup mampu mewujudkan demokrasi yang sejati. Hal itu tampak dari masih gaduhnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, seperti saat pilkada dan praktik politik uang.
Namun, dia menolak anggapan demokrasi telah gagal. Sebab, pernyataan kegagalan dikhawatirkan akan memicu pemikiran sistem politik antidemokrasi, yang belum tentu lebih baik.
“Semua percaya dengan memilih sistem demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan. Oleh karena itu, semua bergantung pada upaya pemerintah, elite politik, dan DPR, agar demokrasi yang kita pilih sebagai sistem politik bisa menghasilkan kesejahteraan dan keadilan,” katanya.
Menurut Lili, yang perlu diwujudkan saat ini adalah menciptakan demokrasi yang bekerja, di mana lembaga politik menjalankan fungsi dengan efektif, parpol jangan mengedepankan kepentingan kelompoknya, pemerintahan berjalan efektif, dan lembaga DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.
“Demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan harus berjalan bersamaan. Sama seperti, pembangunan politik, ekonomi, dan hukum, juga harus seiring,” katanya.

Sebagai Fondasi
Sedangkan, Firmanzah menilai, demokrasi itu adalah fondasi dari kesejahteraan dan keadilan. Terkait hal itu, kesejahteraan adalah hal yang harus diutamakan saat ini, untuk kemudian mampu mencapai keadilan.
“Agar demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, masyarakat harus diberi akses terhadap sumber ekonomi secara merata,” jelasnya.
Faisal Basri juga menekankan, belum terwujudnya kesejahteraan dalam konteks berdemokrasi di Indonesia, dapat dilihat dari kecemasan kaum buruh yang terancam di-PHK, karena mereka tidak dilindungi kontrak.
“Negara belum mampu menghadirkan sistem jaminan sosial nasional. Demokrasi yang menyejahterakan hanyalah pemanis bibir. Yang merdeka, ya orang-orang yang memiliki ‘logistik’ banyak. Tapi lebih banyak masyarakat yang merdeka dalam kepiluan,” katanya.
Faisal melanjutkan, setelah reformasi peran negara menjadi aneh. “Misalnya, pengelolaan listrik diserahkan business to business. “PLN pemain tunggal, seharusnya bisa menekan. Akibatnya, negara mengasingkan diri dari rakyatnya. Rakyat selalu diposisikan dalam kondisi lemah,” katanya.
Senada dengannya, Adhi Massardi menegaskan, kesejahteraan dan keadilan masih sebatas angan-angan. “Rakyat masih terengah-engah untuk memperolehnya,” katanya.
Menurutnya, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan adalah kewajiban pemerintah. Tetapi, penyelenggaraan negara malah penuh dengan karut marut. “Misalnya, institusi hukum malah melemah. Akibatnya, rakyat digiring ke sesuatu yang tidak benar saat hukum tidak bisa ditegakkan,” tandasnya.

Penguatan Institusi
Secara terpisah, Bima Arya Sugiarto mengemukakan, demokrasi yang dipraktikkan saat ini lebih banyak berisi kompromi parpol atau kepentingan para elite politik. Akibatnya, demokrasi belum mampu melahirkan penguatan institusi yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
“Ini tantangan demokrasi ke depan. Bagaimana mengakhiri dilema antara penguatan institusi dengan kompromi-kompromi politik, serta mencegah praktik mafia,” katanya.
Pendapat serupa disampaikan Lukman Hakim Saifudin. Menurutnya, demokrasi yang ada sekarang ini mengarah ke liberal, sehingga melahirkan sistem yang tidak berkeadilan. “Demokrasi yang ada sekarang telah menempatkan pemilik modal sebagai penguasa. Dengan basis seperti itu, praktik demokrasi lebih bersifat pragmatis dan berorientasi jangka pendek. Ini yang membuat demokrasi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan masyarakat,” tandasnya.
Sedangkan, Idrus Marham berpendapat, perlu disepakati terlebih dulu, apakah masa sekarang masih dianggap sebagai transisi demokrasi atau sudah masuk ke konsolidasi demokrasi. Hal itu penting, karena ada konsekuensi terhadap praktik demokrasi.
“Kompromi politik yang dikeluhkan itu muncul karena ada yang masih menganggap saat ini masih dalam transisi demokrasi. Tetapi, bagi Golkar, saat ini sebenarnya kita sudah masuk konsolidasi demokrasi, sehingga harus diarahkan pada penguatan institusi demi kesejahteraan dan keadilan,” tandasnya.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://paguyubanpulukadang.forumotion.net
 
Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
www.paguyubanpulukadang.forumotion.net :: Tampilan Portal :: Multy News-
Navigasi: