7 Tahun Misteri 11 September

7 tahun misteri serangan 11 September berlalu. Tapi Dunia Islam masih terus “terbelenggu”. Dunia Islam harus berani menolak “persekutuan” pemberantasan terorisme ala AS.

Serangan yang menghancurkan menara kembar Pusat Perdagangan Dunia di New York sebagai lambang kedigdayaan di bidang ekonomi dan kantor Departemen Pertahanan (Pentagon) AS di Washington sebagai lambang keunggulan militer AS pada 11 September 2001, masih belum dipastikan pelaku sesungguhnya. Bahkan sebagian masyarakat dunia mulai acuh tak acuh terhadap kejadian yang menelan korban tewas 3 ribu jiwa lebih dari warga manca negara tersebut sebagai akibat dari kebijakan Washington yang dinilai melanggar norma-norma kesepakatan internasional mulai dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain atas nama “perang melawan terorisme”.

Kebijakan “war against terrorism” untuk menciptakan keamanan internasional dari aksi terorisme yang dijanjikan negeri Paman Sam itu ternyata hanya janji belaka, sebab kondisi keamanan dunia makin parah. Warga Eropa misalnya makin merasa tidak aman dari ancaman serangan apa yang disebut aksi terorisme.

Berdasarkan data tahun 2005 yang dikeluarkan sendiri oleh Deplu AS, sebanyak 11 ribu serangan terorisme terjadi pada tahun itu dengan korban jiwa lebih dari 14 ribu orang tewas. Tahun demi tahun, aksi kelompok-kelompok anti AS tidak bertambah surut namun cenderung meningkat.

Pemusnahan sel-sel terorisme yang juga dijanjikan, yang terjadi adalah sebaliknya yakni sel-sel yang dimaksud makin berkembang sehingga hampir menjadi konsensus masyarakat dunia bahwa perang melawan terorisme yang dipaksakan AS tersebut telah gagal.

Negara-negara sekutu AS dalam perang melawan terorisme terutama di kalangan dunia Islam yang secara membabibuta mengikuti dekte Washington tetap kewalahan menghadapi berkembangnya sel-sel kelompok militan yang anti AS (yang oleh AS sendiri menyebutnya sel-sel terorisme). Ibaratnya, anti AS sudah menjadi idiologi yang tidak mungkin dimusnahkan dengan jalan kekuatan militer.

Yang bisa mengubah idiologi tersebut adalah perubuhan kebijakan negara-negara besar terutama AS terhadap isu-isu utama umat Islam yang selama ini ditangani secara tidak adil alias merugikan kaum Muslimin seluruh dunia yang menjadi korban dampak serangan 11 September tersebut.

Kekuatan militer bukan penyelesaian karena satu korban yang gugur dari kelompok-kelompok yang dicap militan tersebut akan memunculkan puluhan dan bahkan ribuan orang lagi yang siap mengorbankan diri menghadapi apa yang mereka sebut kelaliman negara-negara besar.

Sebagai contoh kecil, sekitar sepekan setelah peringatan ketujuh serangan 11 September yang kebetulan jatuh pada bulan puasa tahun ini, tepatnya pada Rabu (17/9) terjadi ledakan dahsyat di depan kedutaan AS di Sana`a, Yaman dengan menggunakan bom mobil yang menewaskan 18 orang yang hampir semuanya warga setempat.

Tiga hari setelahnya tepatnya pada Sabtu (20/9) terjadi ledakan bom mobil yang lebih dahsyat lagi di pintu masuk hotel Marriott di Islam Abad, Pakistan yang menewaskan sekitar 58 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Setidaknya, dua aksi terorsime berdarah yang menelan korban orang-orang tak berdosa tersebut sebagai pesan bahwa kelompok-kelompok tersebut masih kuat.

Memang tidak ada satu pihak pun yang membenarkan aksi yang mengorbankan orang-orang tak berdosa apalagi sebagian besar korban yang ditargetkan di negara-negara Muslim adalah sesama Muslim sendiri. Namun aksi kekuatan militer yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok tersebut akan memunculkan reaksi berdarah sehingga menjadi lingkaran setan yang sulit berakhir.

Bahkan muncul asumsi, sebagian aksi terorisme tersebut bisa saja direkayasa pada saat menyurutnya dukungan atas kebijakan AS. Tujuan adalah menghidupkan lagi dukungan terhadap negeri itu yang menguras lebih dari 400 milyar dolar dananya dalam melanjutkan kebijakan perang melawan terorsime.



Misteri Besar
Terlepas dari benar dan tidaknya asumsi tersebut, yang jelas hingga tujuh tahun umur serangan tersebut, pelaku sesungguhnya masih misteri meskipun riwayat resmi dari pemerintahan George W Bush menyebutkan bahwa otak intelektualnya adalah dua orang tokoh Al-Qaidah yaitu Khalid Sheikh Mohammad dari Pakistan dan Ramzi Al-Sheiba dari Yaman.

Sebelumnya memang pemimpin Al-Qaidah, Usamah Bin Ladin mengakui bahwa organisasi yang dipimpinnya sebagai otak intelektual serangan tersebut dan juga sekaligus pelaksananya. Namun bisa saja pengakuan tersebut sebagai bentuk bualan atas suatu operasi yang dilakukan pihak lain.

Pasalnya seperti ditulis Ahmed Omarabi, seorang kolumnis Arab di harian Al-Bayan Uni Emirat Arab "hingga tujuh tahun penahanan dua tokoh Al-Qaidah tersebut pemerintah AS belum berani mengajukan salah satunya ke pengadilan sipil terbuka".

Beberapa bulan lalu, Khalid Sheikh dipaksa untuk menyampaikan pengakuan di pengadilan militer di Guantanamo . Namun begitu tersangka mengumumkan bahwa pengakuan diberikan karena disiksa maka tim jaksa militer mengumumkan penundaan sidang dan setelah beberapa bulan kemudian belum dimulai lagi.

Sementara tokoh kedua, Ramzi Al-Sheiba diperkirakan masih dalam tahanan di salah satu kapal perang AS yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam perairan internasional. Tokoh yang satu ini belum diajukan walaupun ke pengadilan militer.

Belum lama ini terbit pula buku bertajuk “11 September dan emperium AS" yang ditulis sejumlah pemikir dunia yang sebagian besar berasal dari AS termasuk guru besar hukum AS, Profesor Richard Folk yang mengatakan bahwa pemerintah AS bisa jadi telah mengizinkan serangan tersebut atau berkonspirasi untuk melakukannya.

Editor buku itu seperti dikutip kolumnis Omarabi menyatakan “para peneliti berhasil mendapatkan bukti yang menolak riwayat resmi pemerintah AS tentang otak intelektual serangan 11 September”. Pendeknya, serangan tersebut masih misteri besar dan setelah tujuh tahun masih belum dibentuk tim pencari fakta independen.

Di lain pihak masyarakat dunia masih meragukan bila otak intelektual dan pelaku serangan tersebut adalah kelompok garis keras Islam dalam Al-Qaidah. Sebuah jajak pendapat di 17 negara yang disiarkan tanggal 10 September 2008 menunjukkan belum adanya konsensus tentang pelakunya.

Jajak pendapat yang dilakukan dari 15 Juli hingga 31 Agustus 2008 tersebut meliputi 16 ribu lebih responden di 17 negara menunjukkan hanya mayoritas responden di 9 negara saja yang meyakini Al-Qaidah bertangungjawab atas serangan 11 September 2001.

Di Eropa, 56 % responden di Inggris dan Italia meyakini Al-Qaidah dan didukung oleh 63 % responden di Perancis dan 64 % di Jerman. Sementara 23 % responden Jerman dan 15 % responden Italia melimpahkan kesalahan kepada pemerintah AS.

Sementara di Timur Tengah, 43 % responden Mesir meyakini Israel dibalik serangan yang diperkuat oleh 31 responden Yordania, sementara 36 % responden Turki dan 27 % responden Palestina melimpahkan kesalahan di pundak pemerintah AS.

Di Amerikan Latin, sebanyak 30 % responden Meksiko melimpahkan kesalahan kepada AS dan 33 % dari mereka meyakini Al-Qaidah berada dibalik serangan. Hanya dua negara di Afrika yang meyoritas mutlak responden meyakini Al-Qaidah bertangungjawab yakni Kenya (77 % responden) dan Nigeria (71 % responden).

Dengan demikian hanya satu konsensus menyangkut serangan itu yakni mengutuk serangan teorisme yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tertentu dalam berbagai bentuknya. Sementara teroris negara baik yang dilakukan oleh Israel di Palestina atau AS di beberapa negara Muslim masih banyak yang enggan mengutuknya.

Mengubah sikap
Yang perlu dicatat juga bahwa korban utama dari dampak serangan 11 September tersebut adalah umat Islam yang dicap sebagai sumber munculnya ajaran terorisme. Isu-isu utama dunia Islam seperti masalah Palestina menjadi terpinggirkan, gerakan-gerakan perjuangan dicap sebagai gerakan terorisme.

Singkatnya, Israel yang paling diuntungkan dari dampak peristiwa 11 September. Pendudukan Israel atas Palestina yang tadinya menjadi isu sentral dunia Islam mulai surut dukungan bahkan sejumlah negara Islam ikut menekan gerakan-gerakan perlawanan seperti Hammas, Hizbullah dan Jihad Islam sampai pada embargo terhadap Hammas untuk mengakui eksistensi negara zionis Israel.

Sayangnya dunia Islam masih saja terbelenggu dengan kebijakan AS tersebut meskipun mereka mafhum bahwa kebijakan tersebut cacat besar karena hanya menitikberatkan kepada rekasi terhadap aksi terorisme, bukan mencari asal permasalahan kemunculan terorisme tersebut.

Perlu untuk membuka kembali laporan koran Le Monde Perancis dimana pada saat serangan terjadi menulis judul “semua kita adalah Amerika”, sebagai ungkapan opini umum dunia yang mengutuk serangan tersebut. Namun setahun kemudian koran terkemuka Eropa itu mengubah judul laporannya “kami bukan Amerika” akibat berbagai pelanggaran yang dilakukan negeri adidaya itu dalam kebijakan perang melawan terorisme.

Sekarang telah 7 tahun misteri peristiwa 11 September itu berlalu, sudah waktunya bagi dunia Islam untuk mengubah sikap atas kebijakan AS tersebut dengan memperjuangkan kembali posisi semula umat Islam yaitu duduk bersama untuk menyatukan persepsi tentang terorisme dan menolak tegas menyamakan gerakan perjuangan melawan pendudukan dengan gerakan terorisme.

Dunia Islam juga harus berani menolak persekutuan pemberantasan terorisme dengan AS selama penyebab kemunculannya tidak digubris. Perlu kiranya belajar dari negara lain yang berani mengatakan tidak kepada AS seperti Rusia yang muncul sebagai pesaing dalam penentuan kebijakan dunia, atau Cina dan India yang muncul sebagai pesaing bidang ekonomi pasca 11 September.

Bila bercermin kepada ketiga negara tersebut dianggap terlalu jauh, maka tidak ada salahnya bercermin kepada negara-negara kecil di Amerika latin seperti Bolivia dan Venezuela yang tak takut menolak kebijakan negeri adikuasa itu. Sudah saatnya untuk melepas diri dari bulan-bulanan kebijakan yang sudah terbukti kegagalannya itu.

Bila banyak kepala negara Muslim yang takut kursi kekuasaan copot bila tidak mendukung kebijakan dimaksud, maka setidaknya belajar dari nasib yang dialami mantan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf yang justeru tumbang dalam posisi sebagai sekutu kuat dan patuh 100 persen terhadap dikte Washington. [hidayatullah]