SIP Sualang-Abdi Diterima Kejagung

JAKARTA- Surat Izin Pemeriksaan (SIP) dua pejabat Sulut atas nama Wagub Freddy H Sualang dan Wakil Wali Kota Manado Abdi Buchari ternyata sudah keluar sejak 13 Oktober lalu. Namun pihak Kejagung mengaku baru mendapatkan SIP tersebut dari sekretariat negara pada 21 November.
"SIP atas nama Freddy Sualang dan Abdi Buchari sudah keluar. SIP-nya tertanggal 13 Oktober," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Jasman Pandjaitan, kemarin. Dengan keluarnya surat izin tersebut, Kejati Sulut bisa melakukan pemeriksaan terhadap keduanya atas kasus dugaan korupsi dalam penjualan PT Pengembangan Pariwisata Sulut ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional tahun 2003. Dalam kasus tersebut, lanjut Jasman, jumlah kerugian yang ditaksir sekitar Rp 11 miliar. "Kami sudah meneruskan SIP tersebut ke Kajati Sulut untuk selanjutnya ditindaklanjuti. SIP-nya juga sudah kita faks kan pada Senin (24/11). Silakan Anda tanya ke Kajatinya apa sudah terima suratnya," tuturnya.
Dia berharap, Kajati Sulut secepatnya melakukan pemeriksaan demi penuntasan kasus korupsi MBH yang sudah lima tahun tidak terselesaikan. "Sebaiknya Kajatinya cepat bergerak, apalagi penuntasan kasus korupsi jadi target dan penilaian bagi kinerja Kajati."
Ditanya mengapa SIP-nya baru sampai ke Kejagung pekan lalu, Jasman tidak berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan, itu hanya berkaitan dengan mekanisme surat menyurat. "Jangan dipolemikkan lah soal tanggalnya, yang penting kan SIP-nya sudah turun," kilahnya sembari menegaskan sampai saat ini baru dua petinggi Sulut yang keluar SIP-nya. Sedangkan Wakil Bupati Minahasa Jantje Sayouw belum ada SIP.
Sebelumnya, Wagub Sualang dan Wawali Abdi Buchari menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Menurut Sualang, dirinya siap menjalani pemeriksaan sehubungan turunnya SIP. Sebagai warga negara yang taat hukum harus siap untuk diperiksa sehubungan kasus MBH Gate. Apalagi masalah ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.
Senada, Wawali Abdi menegaskan, masalah yang sudah lama terjadi ini sebagai warga negara yang taat hukum tetap menghormati proses. ”Mengenai SIP MBH, jangan berpolemik. Kalau ada pemeriksaan mengenai kasus tersebut harus siap dijalani,” ujar Abdi belum lama ini. (esy)

Jakarta, KOMENTAR - 29 Nopember 2008

Kejaksaan Agung (Ke-jagung) menegaskan, Surat Izin Pemeriksaan (SIP) terhadap dua top eksekutif dalam kasus MBH (Manado Beach Ho-tel), sudah diperoleh dan telah diteruskan ke Kejati Sulut untuk ditindaklanjuti. ‘’Bilang ke Kajati, Kapus-penkum bilang SIP itu su-dah dikirim ke Kejati (Sulut),’’ ungkap Kepala Pusat Pene-rangan dan Hukum (Kapus-penkum) Kejagung, Jasman Simanjuntak kepada Komentar di Jakarta, kemarin (28/11).
Sementara Wakil Walikota Manado, Abdi Buchari menya-takan dirinya siap diperiksa jika memang SIP dari Presiden SBY sudah ada. “Idealnya jika SIP itu ada, pasti saya ke-tahui dan pihak aparat pasti sudah memberitahukan sa-ya,” tandasnya melalui tele-ponnya saat dikonfirmasi lalu. Abdi sendiri meng-imbau agar pihak-pihak tertentu tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. “Jangan lah melakukan pembu-nuhan karakter. Kalau pun ada, pasti saya siap diperiksa,” kuncinya.
Menariknya, meski Kejagung mengaku su-dah mengirimkan SIP
dari presiden kepada Kejati Sulut, namun pihak yang terkirim banyak yang belum tahu.
“Saya belum tahu karena lagi (kemarin, red) mengikuti acara pemakaman suami dari Kasi Uheksi Pidsus Kejati Sulut. Nanti hari Senin (01/12) jo kita cek,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Sulut, Reinhard Tololiu SH ketika dikonfirmasi melalui ponsel genggamnya kemarin.
Jawaban yang sama juga dikemukakan Asisten Pidana Khusus (Aspisus) Joseph Nur Edy SH.
Menurut Edy, pihaknya be-lum mengetahui kalau SIP Sualang dan Abdi telah diki-rim ke Kejati Sulut.
“Maaf, saya belum tahu itu. Saya masih harus cek dulu, karena saat ini (kemarin, red) sedang ikut acara pemakam-an jadi belum mengetahui hal itu,” ujarnya.(zal/imo)