PDI-P Rangkul Golkar

[JAKARTA] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini masih menunggu keputusan politik Partai Golkar mengenai kesediaan untuk diajak berkoalisi dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Sejauh ini, PDI-P sudah cukup melakukan pendekatan ke Golkar menyangkut koalisi tersebut.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P Sabam Sirait di Jakarta, Senin (23/2) menjelaskan, sejak lama partainya menjalin komunikasi dengan partai pemenang pemilu legislatif 2004 tersebut, untuk berkoalisi dalam pilpres.

"Tawaran koalisi dari kami, yakni capres dari PDI-P dan cawapres dari Golkar. Karena PDI-P sudah sejak awal mencalonkan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Keputusan ini tak bisa diubah lagi," tegasnya.

Menurutnya, peluang PDI-P dan Golkar untuk berkoalisi sangat terbuka lebar, apalagi keduanya sama-sama beraliran nasionalis. Pembicaraan-pembicaraan mengarah ke koalisi pun sudah dirintis, walaupun belum ada keputusan final, tetapi sudah ada kemajuan.

Pembicaraan yang mengarah ke koalisi, di antaranya, pertemuan silaturahmi yang digagas Ketua Deperpu PDI-P Taufiq Kiemas, dan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh pada 2007. Saat itu, PDI-P dan Golkar menggelar dua kali silaturahmi nasional, yakni di Medan dan Palembang.

Sebelumnya, Ketua Deperpu PDI-P, Taufiq Kiemas optimistis koalisi dengan Partai Golkar untuk kepentingan Pilpres 2009 akan terbentuk sebelum Pemilu Legislatif, 9 April.

"Optimistis koalisi itu terbentuk sebelum pemilu mendatang, tak ada halangan lagi. Tidak ada satu partai pun yang tak butuh koalisi. PDI-P dan Golkar bisa bersatu," katanya di sela-sela sosialisasi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/2).

PDI-P dan Golkar memiliki ideologi yang sama, sehingga kemungkinan koalisi itu sangat terbuka. Kedua parpol juga memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, Koalisi dengan parpol lain juga masih terbuka. Koalisi itu harus lebih cepat dibentuk, sehingga sinergi antarparpol dapat dilakukan secepatnya. "Enggak ada kendala itu (koalisi, Red), sehingga saya yakin sebelum pemilu nanti koalisi sudah terbangun. Tujuan kami sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, masa tidak bisa kerja sama untuk tujuan itu," katanya.

Ketika ditanya tekad Partai Golkar untuk mengusung kadernya sebagai capres, Taufiq menyatakan hal itu merupakan proses demokrasi. Pihaknya menghargai keputusan setiap partai untuk menentukan sikap. Namun, peluang untuk melakukan pembicaraan dalam koalisi itu sangat terbuka. "Yang jelas semangatnya sama. Semuanya akan dibicarakan dan pasti ada solusi terbaik. Saya yakin itu," katanya.

Cermati Peta Koalisi

Secara terpisah, Ketua Pelaksana Harian Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan, hingga saat ini Golkar belum membahas dan masih mencermati peta koalisi.

Dalam koalisi, menurutnya, tidak cukup hanya didasari persamaan ideologi, namun respons dan keinginan rakyatlah yang diutamakan.

Untuk itu, Firman kembali menegaskan, Golkar baru akan membahas koalisi seusai pemilu legislatif. "Koalisi partai hanya untuk mengantar seseorang untuk secara administratif sesuai UU ditetapkan sebagai calon (presiden). Hak rakyatlah yang menentukan," katanya.

Disinggung soal arah koalisi, Firman enggan memastikan. Menurutnya, sinyal-sinyal hasil survei dan perkembangan politik sangat dinamis. "Dalam berpolitik pun harus realistis, menimbang untung dan rugi, dan jangan melawan kehendak rakyat," jelasnya.

Dia menambahkan, Golkar juga akan belajar dari kekalahan Pilpres 2004, dalam rangka menyusun koalisi dan menentukan figur yang akan dicalonkan menjadi capres dan cawapres.

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli berpendapat, peluang Golkar berkoalisi dengan PDI-P, sangat terbuka. Namun, tidak tertutup kemungkinan Golkar akan menuntut hak sebagai pemimpin koalisi.

"Apalagi, JK (Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla), bersedia maju sebagai capres. Bisa saja Golkar menuntut untuk memimpin koalisi alternatif," jelasnya.