Premium Akan Turun Maksimal Rp 800/Liter

[JAKARTA] Pemerintah memastikan bakal menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, prioritas penurunan hanya untuk jenis premium.

Dirjen Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, di Jakarta, Selasa (4/11) mengungkapkan, penurunan harga berkisar 10-18 persen. Dengan demikian, premium diperkirakan turun sebesar Rp 500-Rp 800 per liter.

"Prioritas pertama penurunan untuk jenis premium, minyak tanah tidak akan turun. Apabila solar juga diturunkan, tentu persentase penurunannya akan lebih kecil. Harga minyak tanah tidak diturunkan karena subsidinya masih besar," ujarnya.

Dana yang dibutuhkan untuk menutup beban subsidi akibat penurunan harga tersebut diperkirakan sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun, untuk dua bulan terakhir.

Dia menambahkan, anggaran subsidi BBM untuk 2008 telah habis. Dalam APBN Perubahan 2008, subsidi ditetapkan Rp 126 triliun, dengan cadangan risiko fiskal Rp 8,2 triliun. Hingga Oktober 2008, telah digunakan Rp 130,9 triliun. Subsidi BBM hingga akhir 2008 diperkirakan mencapai Rp 137,66 triliun dengan asumsi harga BBM bersubsidi tetap, dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) US$ 70 per barel.

Evita menambahkan, penurunan harga itu untuk menjaga agar harga BBM bersubsidi jangan sampai lebih tinggi dari BBM nonsubsidi. "Kami mengusulkan perlunya formula subsidi sehingga harga BBM bersubsidi bisa mengikuti perkembangan harga pasar dunia. Kalau harga BBM nonsubsidi naik, BBM bersubsidi ikut naik. Demikian pula sebaliknya," katanya.

Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie juga sependapat perlunya ada mekanisme baru subsidi BBM. "Akan lebih baik menggunakan subsidi tetap, misalnya Rp 1.000 dikalikan volume BBM bersubsidi," jelasnya.

Secara terpisah, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta juga memastikan, persentase penurunan harga BBM tidak akan sama seperti besaran kenaikan pada Mei 2008, yang sebesar rata-rata 28 persen. "Penurunannya pasti lebih kecil. Karena pemerintah juga memperhitungkan berbagai beban yang harus ditanggung, termasuk BLT," jelasnya.

Pendapat berbeda dikemukakan anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukito. "Sulit bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM, sebab subsidi tidak berkurang. Kalau mengikuti isu politik, harga bisa diturunkan. Tetapi, kalau pakai hitungan ekonomi, cadangan kita tak cukup," katanya. [DLS/D-10/N-6]