Rp 120 Triliun Dikucurkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara di hadapan peserta Investor Summit and Capital Market Expo 2008, dengan tema "Managing Investment in Time of Crisis", di Jakarta, Selasa (25/11). Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan menyampaikan langkah-langkah pemerintah mengamankan perekonomian domestik dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini.

[JAKARTA] Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah stimulus untuk menyelamatkan perekonomian domestik menghadapi krisis saat ini. Salah satu yang penting adalah segera merealisasikan anggaran belanjanya senilai Rp 120 triliun yang saat ini tersimpan di rekening di Bank Indonesia (BI), dalam satu bulan ke depan.

"Kami akan mencairkan anggaran. Saya telah mengingatkan kepada BI dan perbankan nasional, bahwa dana tersebut harus berputar di sistem ekonomi nasional, bukan untuk aksi spekulasi membeli dolar AS," tegas Sri Mulyani, saat berbicara di hadapan peserta Investor Summit and Capital Market Expo 2008, dengan tema Managing Investment in Time of Crisis, di Jakarta, Selasa (25/11).

Dia menambahkan, pemerintah juga berkonsentrasi menjaga kestabilan surat utang negara (SUN). Sedangkan untuk pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diminta secara intensif mengawasi neraca keuangan lembaga keuangan nonbank.

Menghadapi krisis ekonomi, lanjutnya, publik bersama pemerintah harus mengkaji kembali neraca keuangan masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pergerakan ekonomi yang bakal melambat pada tahun mendatang.

Untuk itu, langkah stimulus lain yang disiapkan, antara lain mendesain stimulus fiskal untuk sektor rumah tangga, memberikan subsidi pajak dan bea masuk senilai Rp 12 triliun, menyiapkan paket stimulus fiskal, dan menyediakan sumber pembiayaan siaga apabila akses pem-biayaan ke pasar tertutup.

"Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah mampu menjamin kecukupan anggaran belanja dan neraca pembayaran dalam kondisi yang comfortable. Pemerintah akan mempertimbangkan secara serius semua kemungkinan yang ada," tuturnya.

Terkait permintaan adanya stimulus fiskal bagi pengusaha, Menkeu menegaskan, hal itu akan diberikan dengan terlebih dahulu meneliti rekam jejak pengusaha bersangkutan. "Bagi pengusaha yang saat ini meminta stimulus fiskal, akan diseleksi berdasarkan rekam jejak usaha masing-masing. Pemerintah akan mempertimbangkan track record dari setiap pengusaha, apakah layak diberikan atau tidak," katanya.

Menkeu menambahkan, perekonomian nasional akan mengalami perlambatan pada kuartal IV 2008, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 persen. Adapun, pertumbuhan ekonomi tahunan diharapkan di kisaran 6,2 persen.

Sementara itu, inflasi pada kuartal IV tahun ini, diperkirakan berada di kisaran pada 1,2 persen hingga 1,4 persen. Sehingga laju inflasi tahunan diharapkan di posisi 12,3 persen hingga 12,5 persen. Untuk nilai tukar, pemerintah memprediksi di level Rp 11.000 hingga akhir 2008.


Lebih Rasional

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengharapkan sikap masyarakat yang lebih rasional melihat setiap kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyikapi situasi krisis global. Dia mengimbau masyarakat tidak terpancing berspekulasi memborong dolar AS, yang justru merugikan perekonomian nasional. Hal itu hanya menciptakan sisi permintaan yang tidak rasional, dan akhirnya berpotensi merusak perekonomian.

Terkait hal tersebut, Menkeu mengimbau seluruh pelaku pasar untuk melakukan hal yang sama, dengan tetap menjalankan prinsip manajemen risiko, sehingga dampak krisis tidak akan terlalu menekan dunia usaha dan kondisi perekonomian. "Saya pesan, semua harus menjaga kepercayaan dan menjalankan fungsi sesuai posisinya secara bersama-sama, tanpa ada prioritas untuk kepentingan satu pihak saja," pintanya.

Langkah penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya krisis keuangan global adalah menjaga kepercayaan dan stabilitas.

Hal itu, bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah dan bank sentral, melainkan juga industri pasar modal dan seluruh pelaku pasar. "Saat ini pemerintah dipandang sebagai sumber solusi. Padahal, solusi apa pun yang kita berikan tidak akan menyelesaikan masalah kalau semua pelaku pasar tidak menjalankan manajemen risiko dengan baik dan menyeimbangkan neraca keuangannya," kata Sri.

Untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan, lanjutnya, mulai saat ini pemerintah sepakat untuk melakukan pengawasan ketat agar tidak ada tindakan yang mencari keuntungan sendiri, dan menimbulkan kerusakan sistemik terhadap pasar keuangan dan industri pasar modal. "Saya akan tetap menjaga industri ini. Kalau ada yang merugikan publik, saya akan kejar anda ke mana pun," tegasnya. [RRS/J-9]