www.paguyubanpulukadang.forumotion.net


 
IndeksIndeks  PortalPortal  FAQFAQ  PencarianPencarian  AnggotaAnggota  GroupGroup  PendaftaranPendaftaran  LoginLogin  
Pencarian
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Kudeta Hancurkan Bangsa
Tue Oct 19, 2010 3:27 pm by Admin

» SBY Bertemu 7 Pimpinan Lembaga Negara di MPR
Mon Oct 18, 2010 3:18 pm by Admin

» Urbanisasi Tak Terbendung, Jabodetabek Makin Kumuh
Thu Oct 14, 2010 3:26 pm by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431H KERUKUNAN KELUARGA BESAR JATON JAKARTA ( KKBJJ )
Mon Oct 11, 2010 9:25 am by Admin

» HALAL BIL HALAL 1431 H PKBP JABODETABEK
Mon Oct 11, 2010 9:23 am by Admin

» Yang Kami Tolak Bukan Kristen, Tapi Kristenisasi
Thu Sep 23, 2010 6:32 pm by Admin

» 5,4 Juta Komuter Serbu DKI Jakarta Setiap Hari
Thu Sep 23, 2010 6:29 pm by Admin

» Gila! Al Quran Jadi Dibakar di Amerika
Sun Sep 19, 2010 3:49 pm by Admin

» PROJECT BLUE BEAM
Mon Sep 13, 2010 5:55 pm by Admin

» Demokrasi Belum Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Sun Aug 15, 2010 7:21 pm by Admin

» Potret Kemiskinan Indonesia 69% Pekerja Ada di Sektor Informal
Fri Aug 06, 2010 2:17 pm by Admin

» Mengenal Lebih Dekat Hepatitis
Wed Jul 28, 2010 11:39 pm by Admin

» Alasan Sesungguhnya Mengapa AS Menyerang Iraq
Tue Jul 20, 2010 11:04 am by Admin

» AS Rahasiakan Obat Kanker dari Buah Sirsak
Tue Jul 20, 2010 9:18 am by Admin

» Politik Anggaran, Prorakyat atau Birokrat?
Mon Jul 19, 2010 5:52 pm by Admin

» Bingung Pastikan Arah Kiblat? Klik Qibla Locator
Sun Jul 18, 2010 8:10 am by Admin

» Inilah Kisah Ilyas dalam Injil Barnabas
Fri Jul 02, 2010 10:03 pm by Admin

» Pasar Taruhan Jagokan Brasil
Fri Jul 02, 2010 3:17 pm by Admin

» Jepang Lawan Paraguay di 16 Besar
Sat Jun 26, 2010 3:46 pm by Admin

» Sinyal Alquran tentang Bintang Runtuh di Pusat Galaksi
Mon Jun 21, 2010 12:04 pm by Admin

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian

Share | 
 

 UU Pornografi tak Berlaku di Sulut

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 2244
Registration date : 31.08.08

PostSubyek: UU Pornografi tak Berlaku di Sulut   Fri Oct 31, 2008 3:47 pm

UU Pornografi tak Berlaku di Sulut?


Oct 31, 2008 - Manado Post
Disahkan Senayan, PDIP dan PDS Siap Support ke MK

JAKARTA— Ketua DPR Sulut Drs Syachrial Damopolii menegaskan, sikap penolakan terhadap UU Pornografi tak akan berubah dan tetap akan diperjuangkan walaupun sudah disahkan DPR RI, kemarin. Salah satu cara, bersama daerah-daerah lain yang menolak untuk memusyawarakannya. “Saya sudah menelpon ke daerah yang menolak seperti Bali dan Papua untuk menggelar musyawarah bersama agar menjadi satu suara tetap menolak undang-undang ini,” jelas Yal.
Bahkan, menurut Yal, musyawarah yang diupayakan berlangsung di Sulut itu, putusannya akan dibawa langsung ke Ketua DPR RI serta akan dibahas juga kemungkinan langkah hukum yang akan diambil. “Termasuk meminta hak istimewa bagi-bagi daerah yang menolak untuk tidak menerapkannya, seperti di Sulut,” tandas Yal.
Politisi muda Herry Kereh SE Ak MM sependapat UU Pornografi tak pantas diterapkan di Bumi Kawanua. Karena jelas-jelas sikap Sulut menolaknya. “Sangat aneh jika diterapkan, tapi justru masyarakat yang akan menjalani justru menolaknya. Ini jelas melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.
Alasan lain pria yang juga Presdir PT Air Manado ini, UU Pornografi rentan menimbulkan permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat karena berdampak pada multi tafsir. “Kami warga Sulut tetap menolak undang-undang ini sampai kapan pun,” pungkasnya.
Sedangkan Ahmad Alheid, pengurus DPD PAN Sulut, menyesalkan sikap FPAN DPR RI yang mendukung UU Pornografi. Ini membuatnya menimbang-nimbang apakah akan tetap bertahan sebagai caleg di PAN. “Sangat disayangkan aspirasi warga Sulut dan Bali diabaikan begitu saja. Semangat undang-undang ini tidak sejalan dengan paham pluralisme dan menggambarkan tirani mayoritas,” pungkas Alheid.
Di sisi lain, disahkannya RUU Pornografi dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (30/10) menimbulkan kekecewaan dua legislator Senayan asal Sulut, yaitu Olly Dondokambey (FPIDP) dan Denny Tewu (PDS). Menurut mereka, keputusan tersebut sangat cacat hukum karena tidak melewati prosedur yang sebenarnya.
"UU Pornografi cacat hukumnya, jadi partai kami menganggap itu tidak ada," tegas Wakil Ketua PDS Denny Tewu. Pelanggaran yang sudah dilakukan dalam penetapan UU tersebut, jelas Denny, dilihat dari tidak dipanggilnya semua partai dalam pembahasan RUU Pornografi. Selain itu, dalam keputusan Bamus di mana daerah-daerah yang menolak dipanggil lagi untuk membicarakan revisi RUU Pornografi, tidak dilakukan.
"PDS tidak pernah diundang untuk membahas masalah tersebut. Demikian juga hasil Bamus tidak dilaksanakan, jadi inikan inprosedural namanya," tegas Denny. Senada itu, Olly menyatakan, sikap PDIP tetap menolak RUU Pornografi karena masih terbelahnya masyarakat menyikapi RUU tersebut. Di samping itu, PDIP melihat ada prosedur yang belum dipenuhi dalam pembahasan RUU ini.
"Intinya kami mendukung pengaturan pornografi, tetapi secara prosedural dan subtansial kami tidak sependapat," tukas Olly. Keduanya lantas menambahkan, UU tersebut sarat dengan kepentingan politik. Dengan penolakan empat daerah menunjukkan UU yang dihasilkan tidak ada wibawa. "Nantinya UU ini tidak akan dilaksanakan oleh semua provinsi (termasuk Sulut). Dan ini bukannya malah memecah belah persatuan?," ujar Olly dan Denny yang dihubungi secara terpisah, Kamis (30/10).
Menurut FPDIP, salah satu yang dilanggar adalah penjelasan pasal 4 tentang 'persenggamaan yang menyimpang'. FPDIP menganggap hal itu bertentangan dengan keputusan Depkes dan WHO berkaitan dengan Diagnosis gangguan jiwa III. "Keputusannya menegaskan bahwa homoseksualitas dan lesbian tidak tergolong sebagai penyimpangan," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dalam surat pernyataannya.
Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a menyebutkan: 'Yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang antara lain pesenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual'.
Selain itu, FPDIP juga menganggap ada pelanggaran substansi lainnya dengan menyeludupkan pengaturan pornoaksi dalam definisi pornografi (pasal 1). Peran masyarakat untuk mencegah pornografi juga dianggap melanggar substansi karena berpotensi menimbulkan anarkis(pasal 14).
UU Pornografi yang dinilai cacat hukum ini, menurut Denny bisa digugat secara hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya mengimbau bagi kelompok masyarakat terutama di empat daerah yang menolak UU ini bisa menggugatnya ke MK. Saya bersedia menyupport masyarakat yang anti UU Pornografi." (esy)
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://paguyubanpulukadang.forumotion.net
 
UU Pornografi tak Berlaku di Sulut
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
www.paguyubanpulukadang.forumotion.net :: Tampilan Portal :: Multy News-
Navigasi: